Menkeu Keukeuh Nilai Tukar Tetap Rp 16.100/US$ di RAPBN 2025
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati keukeuh mempertahankan asumsi makro untuk nilai tukar di angka Rp 16.100 per US$. Sri Mulyani beralasan nilai tukar ini ditetapkan atas dasar ekspresi kehati-hatian untuk menjaga postur APBN 2025.
“Month to date terjadi apresiasi rupiah sebesar 5%, sehingga sekarang pada level di bawah Rp 16.000/US$. Tapi, kami juga melihat bahwa meletakkan pada level Rp 16.100/US$ lebih pada ekspresi kehati-hatian dari pemerintah," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR tentang RAPBN 2025 di Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Baca Juga
Serius, Kemenkeu Targetkan Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis 2025
Bendahara Negara mengatakan alasan peletakan level kurs rupiah ini sama seperti penetapan asumsi makro untuk imbal hasil surat berharga negara (SBN) di level 7,1%. Dia mengatakan meski terjadi penurunan imbal hasil SBN, pemerintah tetap menetapkan imbal hasil sebesar 7,1% untuk berjaga-jaga atas tingginya potensi gejolak ekonomi global.
"(Asumsi yield SBN 7,1%), meski hari ini kita melihat penurunan SBN dan kemampuan kita untuk menjaga trade off atau spread terhadap US Treasury. Itu menggambarkan kehati-hatian untuk menciptakan buffer, agar APBN tidak mudah melambung atau bergerak pada saat ketidakpastian global masih ada," ujar dia.
Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, secara fundamental, pergerakan rupiah pada tahun depan akan menguat di level rata-rata Rp 15.300 hingga Rp 15.700 per US$. Angka ini berada di bawah perkiraan nilai tukar tahun ini yang berada pada Rp 15.700 hingga Rp 16.100 per US$.
Baca Juga
Perry beralasan penurunan rata-rata nilai tukar pada tahun depan karena proyeksi Fed Funds Rate yang akan turun. Selain itu, makro ekonomi Indonesia, baik dari sisi inflasi dan pertumbuhan, akan lebih baik pada tahun mendatang.
“Dan ketiga, imbal hasil seperti SBN dan SRBI tetap menarik. Selain itu, kami akan terus melakukan upaya-upaya stabilitas nilai tukar rupiah," kata dia.
Perry menyebut, risiko atas pergerakan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi ke depan adalah risiko geopolitik. Risiko lain pemilihan presiden di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, memanasnya hubungan dagang AS dan Cina.
"Perang di Timur Tengah dan Rusia-Ukraina juga menjadi faktor lain yang menjadi perhatian. Tentu saja, agak sulit bagi kami memperkirakan dinamika kondisi-kondisi geopolitik, ini yang bisa memberikan tekanan, dan kami terus berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan menjaga kecukupan cadangan devisa,” ujar dia.