Sri Mulyani Minta Komisi XI DPR Maklumi Renovasi Rumah Dinas Kemenkeu di Area Smelter
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memahami renovasi gedung dan rumah dinas yang digelontorkan dari realisasi belanja modal pada 2023. Realisasi belanja modal pada 2023 tercatat sebesar Rp 2,03 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk mengembangkan pusat data Kemenkeu, pengembangan infrastruktur Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), serta renovasi gedung dan rumah dinas.
“Kita juga melakukan renovasi pembangunan gedung-gedung kantor dan rumah dinas pegawai,” kata Sri Mulyani di ruang Komisi XI, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Sri Mulyani mengatakan renovasi itu difokuskan untuk rumah dinas dan tempat tinggal pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di area-area dekat dengan smelter. Dia menyebut banyak kantor wilayah (kanwil) Kemenkeu yang kurang memadai.
Baca Juga
“Mohon dibantu, banyak kanwil-kanwil di daerah yang muncul smelter hilirasi yang pabriknya gede-gede, tapi teman-teman Kemenkeu, terutama pajak dan bea cukai kantornya tidak memadai di daerah yang daerah ekonomi sangat besar,” kata dia.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta dukungan manajemen (dukman) dan eselon Kemenkeu untuk memperbaiki kantor dan rumah dinas di dekat area smelter tersebut. “Jangan sampai anak buah kita tinggal di tempat yang tidak layak saat mengawasi kegiatan ekonomi yang besar,” ujar dia.
Sri Mulyani memaparkan belanja Kemenkeu pada 2023 tercatat sebesar Rp 66,23 triliun. Angka ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 22,09 triliun, belanja barang Rp 42,11 triliun, dan belanja modal Rp 2,03 triliun.
Sri Mulyani mengatakan anggaran belanja pegawai pada 2023 meningkat 0,59% dari realisasi belanja pegawai 2022 yang sebesar Rp 21,96 triliun. Meski begitu, angka ini diikuti penurunan pegawai Kemenkeu sebesar 4,89% yang selama lima tahun.
Baca Juga
Sri Mulyani Pastikan RAPBN 2025 Akomodasi Program Makan Bergizi Gratis
“Kami ngirit belanja pegawai. Dari 82.036 orang menjadi 78.034 pegawai turun 4.002 dalam kurun waktu lima tahun terakhir,” ujar dia.
Sementara itu, belanja barang turun drastis pada 2022 menjadi Rp 42,11 triliun. Ini, kata Sri Mulyani, untuk membiayai beasiswa awardee Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan insentif biodiesel yang dilakukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Bukan kegiatan Kemenkeu tapi kegiatan LPDP dan BPDPKS,” kata dia.
Anggaran yang digunakan untuk Kemenkeu yaitu hanya sebesar Rp 89,7 miliar. Ini digunakan untuk gelaran penyambutan kepresidenan ASEAN pada 2023.
“Dengan anggaran hanya Rp 89,7 miliar dari Rp 42,11 triliun. Jadi sangat kecil kegiatan yang berasal dari kegiatan Kemenkeu sendiri,” ujar dia.