Sri Mulyani Pastikan RAPBN 2025 Akomodasi Program Makan Bergizi Gratis
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sudah mengakomodasi kebutuhan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, RAPBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk transisi pemerintahan yang efektif dan mengedepankan keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Namun, dia belum bisa memberikan penjelasan secara detail mengenai alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis.
“Untuk program prioritas presiden terpilih makan bergizi gratis yang Rp 71 triliun sudah ada di sini. Nanti akan dijelaskan dari tim makanan bergizi gratis yang saat ini terus disempurnakan," katanya dalam konferensi pers yang digelar di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).
Baca Juga
Kepala BKKBN Beri Contoh Makanan Bergizi Tinggi dengan Harga Terjangkau
Menurut Bendahara Negara, program makan bergizi gratis tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Lebih dari itu, program tersebut diklaim akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) untuk masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Tujuannya juga untuk menciptakan anak cerdas tapi juga multiplier effect untuk UMKM dan daerah," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani menjelaskan dalam RAPBN 2025 target belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.613,1 triliun atau lebih tinggi dari proyeksi APBN 2024 yang sebesar Rp3.412,2 triliun. Belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2025 ditargetkan sebesar Rp2.693,2 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp976,8 triliun dan belanja non-K/L Rp1.716,4 triliun.
Baca Juga
Program Makan Bergizi Gratis Dipastikan Masuk Program Jangka Pendek dan Menengah APBN 2025
Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal bahwa anggaran untuk keperluan program makan bergizi gratis akan masuk dalam anggaran pendidikan. Program tersebut termasuk dalam strategi kebijakan jangka pendek untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, serta pemerataan antardaerah.
"Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan," ujar Jokowi lewat pidato sambutannya di Sidang Tahunan MPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).