Jokowi Ungkap Arsitektur RAPBN Tahun 2025, Defisit Ditetapkan 2,53%
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan arsitektur Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dalam paparannya, pemerintah menargetkan pendapatan negara pada 2025 sebesar Rp 2.996,9 triliun.
“Pendapatan negara tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun,” kata Jokowi saat membacakan Nota Keuangan 2025, di gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Jokowi mengatakan, pendapatan tersebut diproyeksi berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun. Penerimaan ini ditargetkan dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.
Baca Juga
Jokowi Bersyukur Inflasi Terjaga 2-3% saat Negara Lain Tembus 200%
“Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur,” ujar dia.
Dia melanjutkan, upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.
Belanja Negara
Sementara itu, Jokowi menyebut belanja Negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun. Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.
Baca Juga
Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun. Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5% dari belanja negara.
Jokowi mengatakan, anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun. Sementara, pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun.
Melihat komposisi ini, Jokowi menyebut defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB. “Atau Rp 616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati,” kata dia.