Poin-Poin Penting Pidato Jokowi di Sidang Tahunan MPR
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-79 RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Dalam pidato di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD tersebut, Jokowi menyampaikan sejumlah catatan dalam 10 tahun kepemimpinannya.
Jokowi membuka pidato dengan menyampaikan 10 tahun perjalanannya sebagai presiden merupakan tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tak pernah dibayangkan sebelumnya.
“Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya,” kata Jokowi menggambarkan perjalanannya.
Jokowi mengatakan sejak pertama menjabat presiden, terdapat banyak gelombang dan tantangan yang akan dia hadapi. Tapi, kata dia, gelombang dan tantangan itu dia yakini bisa dihadapi karena ada cita-cita dan harapan masyarakat yang dititipkan kepadanya.
“Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara se-Bangsa se-Tanah Air adalah sumber kekuatan saya,” ujar dia.
Berikut beberapa poin penting dalam pidato Jokowi:
1. Membangun Pondasi dan Peradaban Baru.
Selama 10 tahun menjabat presiden, Jokowi mengeklaim telah membangun sebuah fondasi dan peradaban baru. Dia menyebut pembangunan infrastruktur yang dilakukan merupakan upaya membangun Indonesia-sentris.
Gagasan ini, kata dia, membangun dari pinggiran, desa, dan daerah terluar. Jokowi mengatakan, dalam 10 tahun telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.
"Dengan pembangunan itu, kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024,” kata Jokowi.
Baca Juga
Jokowi Ungkap Pembangunan Infrastruktur Pangkas Biaya Logistik Jadi 14%
2. Perekonomian Pulih dari Pandemi Covid-19
Jokowi menyampaikan perekonomian Indonesia mampu bertahan bahkan tumbuh saat pandemi Covid-19. Dia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melaju dan terjaga di atas 5%.
Pertumbuhan ini mampu melewati raihan negara lain yang tidak tumbuh dan melambat. Jokowi juga memberi catatan mengenai mulai tumbuhnya wilayah Indonesia timur seperti Maluku dan Papua yang tumbuh di atas 6% dan Maluku Utara yang tumbuh di atas 20%.
“Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3% saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%,” kata dia.
3. Menekan Angka Kemiskinan
Jokowi menyebut kebijakannya mampu menekan angka kemiskinan ekstrem. Pada 2024, angka kemiskinan ekstrem mampu mencapai 0,8%.
“Angka stunting mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024,” ujar dia.
4. Anggaran Perlindungan Sosial
Jokowi, pada kesempatan yang sama, juga menyampaikan upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah. Menurutnya, pemerintah telah memberi manfaat luas bagimasyarakat.
Jokowi mengatakan telah menggelontorkan Rp 361 triliun untuk Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun. Anggaran ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain itu, Jokowi juga telah mengucurkan Rp 113 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun yang telah dimanfaatkan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia.
“Rp 225 triliun anggaran program keluarga harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Rp 60,3 triliun anggaran Prakerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia,” ucap dia.
5. Hilirisasi Hasilkan Rp 158 Triliun
Jokowi mengatakan mengambil langkah besar di pemerintahannya. Dia menyebut Indonesia ingin mengolah hasil kekayaan alam sebelum akhirnya di ekspor.
Meski langkah ini menghadapi tekanan dari negara lain, Jokowi bersikukuh untuk melanjutkan program hilirisasi ini. Dia mengatakan terus melakukan hilirisasi agar bahan mentah mendapat nilai tambah.
“Langkah tersebut dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan,” kata dia.
Jokowi mengatakan sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja. “Dan meningkatkan pendapatan negara Rp 158 triliun selama 8 tahun ini,” ujar dia.
6. Ambil Alih Freeport dan Newmont
Jokowi mengatakan selama kepemimpinnya, pemerintah telah mengambil alih aset Indonesia yang selama ini dikelola asing. Beberapa di antaranya dengan divestasi Freeport dan Newmont,
“Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali,” kata dia.
7. Ekonomi Hijau Jadi Target
Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum. Ini karena, kata Jokowi, Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih dari 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi.
“Kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, terjangkau dan mudah diakses masyarakat,” ujar dia.
8. Digitalisasi dan UMKM
Di sektor teknologi dan digitalisasi, Jokowi menyebut Indonesia harus patut bersyukur. Untuk pertama kalinya, kata Jokowi, Indonesia memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat.
Selain itu, digitalisasi juga didukung elektrifikasi yang terus diperluas hingga mencapai 99% pada 2024. “Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024,” ujar dia.
Jokowi mengatakan cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini.
“Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. Dukungan tersebut karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat, dan bermanfaat maksimal untuk rakyat,” ujar dia.
9. Aturan dan KUHP Baru
Jokowi juga menyampaikan rasa syukur karena setelah 79 tahun merdeka, Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Selain itu, kata Jokowi, Indonesia kini memiliki Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal yang tumpang tindih.
“Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang lebih kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak,” ujar dia.
10. Dukungan Lembaga Negara Lain
Jokowi mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama lembaga negara lain dalam menopang kemajuan Indonesia. Jokowi mengapresiasi MPR dan DPR.
Dia mengatakan MPR telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara dan memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan menjaga silaturahmi antartokoh bangsa.
“DPR RI, yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan, menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti UU Ibu Kota Negara, UU Daerah KhususJakarta, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Aparatur Sipil Negara, dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak,” kata dia.
Jokowi juga tak melupakan peran DPD yang terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif rancangan legislasi, serta mengawasi pelaksanaan UU dan Perda. “Serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan,” kata dia.
Baca Juga
Tak hanya itu, BPK juga diapresiasi dalam mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian UU dan mengadili sengketa Pemilu. Adapun Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restorative justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan.
“Komisi Yudisial RI telah berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara kita,” ujar dia.
11. Permintaan Maaf
Jelang masa akhir kepemimpinan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf atas kepemimpinan dan berbagai kebijakan selama 10 tahun berkuasa. Dalam permintaan maafnya, Jokowi mengatakan sepuluh tahun bukan waktu cukup panjang untuk mengurai permasalahan bangsa.
“Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam segala keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya,” kata Jokowi.