Bagaimana Bentuk Kabinet Prabowo? Simak Usulan Akademisi Paramadina
JAKARTA, investortrust.id - Akademisi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memberikan pandangan soal bentuk kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto, pada pemerintahan mendatang. Ia memahami Prabowo dihadapkan dengan tantangan untuk dapat membentuk kabinet yang tidak hanya solid, namun juga efektif.
Jika melihat bentuk kabinet beberapa pemerintahan terakhir, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia menyebut terdapat karakteristik khas. Menurutnya, kabinet pemerintahaan yang ada saat ini bekerja dalam silo (sistem kerja yang memisahkan jenis), karena para menteri dibagi ke dalam sektor-sektor.
"Kehadiran menko menurut saya itu membuat silo, ada menko sektor ini, menko sektor itu, sehingga mempersulit koordinasi," katanya dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Bukan tanpa sebab, ia berujar, sistem yang ada dalam kabinet pemerintahan saat ini memiliki sejumlah dampak negatif. Ini seperti terdapatnya duplikasi program, duplikasi anggaran, dan pengukuran outcome yang yang kurang valid. Selain itu, ia menilai, membuat kabinet lamban merespons perubahan.
"Padahal, mayoritas project besar yang strategis itu multisektor dan multifunction," sebutnya.
14 Kementerian Tangani Stunting
Eks staf khusus wakil presiden (wapres) bidang ekonomi tersebut mencontohkan penanganan stunting di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). Saat itu, JK mendapati terdapat 14 kementerian yang memiliki program penanganan stunting, sehingga harus turun tangan merumuskan strategi baru.
Baca Juga
Inflasi akan Makin Menjadi karena Utang Pemerintah dan Deglobalisasi
Dibantu oleh World Bank, pemerintah saat itu berhasil memunculkan strategi yang lebih mengglobal terkait dengan penanganan stunting. Strategi tersebut telah terbukti lebih efisien, berdampak, dan justru dengan biaya relatif lebih rendah.
"Ini benefit kalau pekerjaan dilakukan secara multisektor dan multifunction," sambung Wijayanto Samirin.
Selain penanganan stunting, ia menyebut soal implementasi jaminan produk halal yang turut melibatkan 11 instansi dan kementerian. Ada juga program sejuta rumah rakyat yang melibatkan 7 kementerian.
"Kalau kita lihat ke depan, Pak Prabowo punya rencana program makan bergizi gratis, punya rencana menaikkan tax ratio, ini juga program yang multisektoral, lalu apa yang harus dilakukan?" ungkapnya.
Usulan Pola Kerja Kabinet Prabowo
Co-Founder Paramadina Public Policy Institute itu mendorong agar kabinet Prabowo menerapkan pola sistem semi matrix. Melalui pola ini, ia mengusulkan agar pembagian menko tidak dibagi berdasar sektor, melainkan soal urusan tertentu.
Ia meyakini menko akan memainkan peran sebagai 'menteri senior', yang sangat berpengalaman dan dekat dengan presiden terpilih. Setidaknya terdapat empat menko yang menjadi usulannya, yaitu menko urusan manusia, menko urusan kawasan dan infra, menko urusan ekonomi, serta menko urusan hukum. "Nantinya untuk melaksanakan program strategis, Menko akan melibatkan menteri-menteri terkait," tuturnya.
Ia juga memberikan contoh keterlibatan menteri-menteri terkait soal program unggulan Prabowo. Seperti program makan bergizi gratis, ia memandang akan ideal berada di bawah koordinasi menko urusan manusia.
"Program ini dipimpin menko urusan manusia, dibantu sejumlah menteri seperti menkes, mensos, mendag, menteri BUMN, mendagri, dan menkeu," tuturnya.
Baca Juga
Hati-Hati Pak Prabowo! Menaikkan Rasio Utang Bisa Memicu Sentimen Negatif Pasar
Peningkatan Tax Ratio
Lalu, ada program peningkatan tax ratio yang menurutnya akan lebih ideal apabila berada di bawah kendali menko urusan ekonomi. Dalam upaya meningkatkan tax ratio, nantinya menko akan dibantu oleh menkeu, menteri BUMN, mendag, menperin, menkumham, dan jaksa agung.
"Meningkatkan tax ratio kalau hanya mengandalkan menkeu akan sulit berjalan," ujarnya.
Menurutnya, penerapan pola semi matrix akan mengurangi duplikasi program kerja pemerintah. Selain itu, ia meyakini pola ini akan mempermudah koordinasi dan membuat kabinet Prabowo lebih cepat merespons perubahan.