Rektor Paramadina Soroti Soal Usulan Pilkada Tak Langsung dan Demokrasi Alien

JAKARTA, investortrust.id -- Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menyoroti usulan agar pilkada dilaksanakan secara tidak langsung. Ia menilai jika usulan ini disetujui, akan menghilangkan hak pilih rakyat sekaligus memundurkan sistem demokrasi.

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut usulan didasari atas ongkos pemilihan langsung yang dirasa sangat mahal. Usulan serupa juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto setahun yang lalu di HUT ke-60 Partai Golkar. Ketika itu Presiden mengusulkan agar pemilihan kepala daerah tidak diselenggarakan secara langsung namun kembali dilakukan oleh DPRD untuk menekan biaya politik dan banyak komplikasi sosial kemasyarakaan lainnya.

"Jadi usulan ini terus bergulir karena biaya ekonomi dan non-ekonominya sangat mahal dengan harapan pilkada berjalan lebih efisien," kata Didik dalam keterangannya dikutip Rabu (24/12/2025).

Usulan tersebut kemudian menuai protes dan penolakan dari berbagai kalangan. Usulan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD dinilai seperti kembali ke zaman pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Suharto.

"Itu akan menghilangkan hak pilih rakyat sekaligus memundurkan sistem demokrasi," ujarnya.

Baca Juga

Sebut Politik Mahal Sumber Korupsi, Prabowo Condong Pilkada Lewat DPRD

Di sisi lain, Didik juga menyoroti permasalahan dari sistem pemilihan langsung pada masa teknologi IT dan AI sekarang ini. Didik menerangkan, selama 2 dekade terakhir ini pemilihan langsung ditandai oleh keterlibatan Alien, AI, bots, buzzer dan barang asing lainnya, yang merusak sendi-sendi demokrasi.

"Karena itu, pemilihan langsung, meskipun bersifat “one man one vote”, terbuka menjadi alat eksploitasi dan manipulasi para elit di dalam demokrasi karena menguasai uang dan teknologi tersebut," ucapnya.

Didik menilai kehadiran AI telah menjajah dan menjarah demokrasi secara brutal. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya pemimpin pencitraan, yang tidak menampakkan wajah aslinya, seperti terlihat pada kepemimpinan Jokowi, yang dihasilkan dalam pemilihan langsung dengan penuh keterlibatan mesin-mesin manupulatif, buzzer, bots, dan AI.

"Ini semua merupakan barang asing dan alien-alien baru di dalam demokrasi," tegasnya.

Dirinya menegaskan bahwa demokrasi adalah kebebasan berbicara dari keinginan dasar "free will" manusia untuk menemukan pemimpinnya. Namun kehadiran alien, buzzer dan AI di dalam pilpres dan pilkada merupakan cacat substansi dari demokrasi tersebut.

Didik melihat demokrasi saat ini tampak roboh akibat kehadiran alien tersebut. Tidak ada lagi wacana indah seperti dicontohkan elit pendiri bangsa.

"Yang hadir di dalam demokrasi liberal adalah dominasi alien ini. Karena itu, parlemen harus mencari cara untuk mengatur dengan baik masalah ini agar demokrasi masa depan terhindaar dari kehancuran," ungkapnya.

Menurutnya Presiden Prabowo merasa lelah dengan demokrasi liberal yang terjadi seperti sekarang ini dimana rakyat masih jauh dari literasi informasi, pendidikan dan pengetahuan. Ia menuturkan bahwa bias tujuan demokrasi yang luhur telah terpental jauh ke jurang karena ada barang asing yang menguasai kebebasan berbicara dan manipulasi informasi dikuasai AI dan alien.

"Keadaan ini tidak ada 3-4 dekade yang lalu, tetapi perubahan drastis terjadi dengan cepat sehingga sulit untuk meneruskan dan tidak pantas kembali lagi ke dalam demokrasi pemilihan tidak langsung, yang dengan mudah menjadi demokrasi elit oligarkhi tertutup," ujarnya.

Karena itu, Didik menilai pemimpin politik harus mencari inovasi politik yang terbaik untuk demokrasi, serta menjamin kelangsungan kehidupan bernegara yang stabil dan makmur. Ia mengusulkan agar dilakukan inovasi mixed method atau campuran.

Pertama, pilkada tidak dilakukan secara langsung tetapi dipilih oleh DPRD. Kedua, calon gubernur dan calon bupati/walikota bukan ditetapkan elit partai tetapi berasal dari unsur pilihan masyarakat, yakni 3 anggota DPRD terpilih dengan suara terbanyak dari propinsi atau kabupaten/kota tersebut.

"Ini merupakan jalan tengah antara demokrasi liberal yang rusak sekarang dengan menghindari sistem pemilihan DPRD seperti Orde Baru," kata Didik.