Inflasi akan Makin Menjadi karena Utang Pemerintah dan Deglobalisasi

Oleh Tri Winarno,
mantan ekonom senior
Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia

INVESTORTRUST.ID - Di banyak negara, lanskap politik berubah secara dramatis, yang akan memicu kebijakan lebih radikal seperti di Amerika Serikat maupun Eropa. Menghadapi penuaan masyarakat, deglobalisasi, perubahan iklim, sentimen anti-imigrasi, dan kemajuan teknologi, bank sentral akan merasakan tekanan dari berbagai arah di tahun-tahun mendatang.

Salah satu kekhawatiran yang jelas adalah risiko kebijakan fiskal dan utang yang naik. Ketika politisi radikal berkuasa, mereka jarang memikirkan tindakan penghematan. Sebagian besar datang dengan rencana besar dan berani, yang memerlukan peningkatan belanja besar-besaran. (Presiden Argentina Javier Milei merupakan pengecualian, sebagian karena ia terpilih untuk membalikkan kebijakan kelompok radikal sebelumnya).

Para pemimpin moderat pun akan merasakan tekanan yang lebih besar, untuk mengeluarkan dana pada tahun-tahun mendatang. Suku bunga riil (yang disesuaikan dengan inflasi) akan kembali ke tren jangka panjangnya, yang berarti biaya pembayaran utang akan menghabiskan lebih banyak anggaran pemerintah.

Baca Juga

Ngeri! Pemerintahan Prabowo Punya Beban Jumbo, Bunga Utang Rp 497 Triliun

Pengeluaran militer juga pasti akan meningkat, mengingat keadaan geopolitik. Demikan pula, pengeluaran untuk pendidikan mungkin harus meningkat, seiring upaya pemerintah untuk menempatkan masyarakatnya pada era kecerdasan buatan. Selain itu, belanja dan subsidi terkait perubahan iklim menjadi semakin mendesak. Di sisi lain, disfungsi politik akan mempersulit penerapan perpajakan yang lebih agresif.

Semua belanja bersih tambahan ini menyiratkan bahwa bank sentral harus mengimbangi dorongan ekspansif pemerintah, dengan kebijakan yang lebih ketat. Namun, karena banyak negara sudah berutang besar-besaran, kebijakan suku bunga riil yang lebih tinggi akan menambah keraguan terhadap keberlanjutan utang.

Akankah bank sentral ‘main mata’ dan membiarkan pertumbuhan harga lebih tinggi, dengan kemungkinan menggelembungkan sebagian utangnya? Atau, akankah mereka menentang pemerintah masing-masing dan menaikkan suku bunga?

Ketika prioritas fiskal dan tingkat utang menentukan ruang lingkup kebijakan moneter, para ekonom menyebutnya “dominasi fiskal.” Dan, kita akan menyaksikan dominasi fiskal dalam kebijakan ekonomi ke depan.

Populasi Usia Kerja Cina Menyusut
Bagaimana dengan tren demografi? Charles Goodhart dan Manoj Pradhan percaya bahwa dengan menyusutnya populasi usia kerja di Tiongkok, dan populasi yang menua di negara lain, pertumbuhan akan melambat seiring menurunnya angkatan kerja. Sementara itu, belanja negara akan meningkat – sebagian untuk memenuhi kebutuhan akan perawatan lansia – dan pertumbuhan upah mungkin bakal menguat seiring semakin langkanya pekerja. Semua ini bersifat menambah tekanan inflasi.

Tentu saja, ada pula yang percaya bahwa tabungan akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia, dan bahwa imigrasi ke negara-negara lanjut usia akan membantu mencegah kekurangan tenaga kerja. Namun, mengingat penolakan terbuka banyak terjadi di negara-negara lanjut usia untuk menerima sejumlah besar imigran, skenario optimistis ini tampaknya kecil kemungkinannya.

Kembalinya Proteksionisme
Sejak era Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif besar-besaran terhadap impor dari Tiongkok, kita telah menyaksikan kembalinya proteksionisme secara luas. Yang pertama-tama diterjemahkan adalah menjadikan investasi lintasbatas yang lebih rendah.

Sejauh ini, perdagangan global masih ‘bertahan’, sebagian karena bahan baku dari Tiongkok dikirim untuk perakitan akhir ke negara lain sebelum dikirim ke Amerika. Namun, jika Trump kembali menjabat di Gedung Putih pada bulan Januari mendatang, ia akan mencoba mengakhiri trans-shipment tersebut, sambil menaikkan tarif secara menyeluruh.

Deglobalisasi akan terus meningkatkan harga barang-barang luar negeri. Namun, apakah proses ini bersifat inflasi atau tidak, mungkin bergantung pula pada bagaimana proses tersebut berlangsung.

Seperti yang dikemukakan oleh Ludovica Ambrosino, Jenny Chan, dan Silvana Tenreyro dalam tulisannya, jika tarif diterapkan secara tiba-tiba, inflasi akan melonjak secara signifikan. Hal ini akan membuat bank sentral kesulitan menghindari kenaikan suku bunga.

Dalam jangka menengah, menurut para peneliti, importir dalam negeri akan beralih ke pemasok alternatif. Karena perekonomian akan menjadi lebih miskin dan konsumsi lebih rendah (setiap dolar yang dibelanjakan akan membeli lebih sedikit barang impor), inflasi akan berkurang.

Menariknya, jika kenaikan harga impor terjadi secara bertahap, penurunan permintaan sebagai antisipasi kenaikan harga impor dapat menyebabkan perlambatan inflasi barang-barang dalam negeri, sehingga inflasi secara keseluruhan tetap terkendali. Oleh karena itu, proteksionisme dapat meningkatkan harga impor; namun karena hal ini juga membuat kita semakin miskin dan menekan permintaan, hal itu tidak akan meningkatkan inflasi secara signifikan.

Baca Juga

Hati-Hati Pak Prabowo! Menaikkan Rasio Utang Bisa Memicu Sentimen Negatif Pasar

Namun demikian, pandangan yang relatif tidak berbahaya ini harus dibandingkan dengan pengalaman kita pada dekade globalisasi sebelum krisis keuangan global, ketika inflasi turun di seluruh dunia. Jika globalisasi menurunkan inflasi, bukankah deglobalisasi seharusnya menaikkan inflasi?

Inilah argumen Hassan Afrouzi, Marina Halac, Kenneth Rogoff, dan Pierre Yared. Deglobalisasi, dengan mengurangi persaingan, akan meningkatkan keuntungan monopoli, dan dengan demikian meningkatkan godaan bank sentral untuk membiarkan inflasi lebih besar (sebagai cara untuk mengikis keuntungan tersebut dan mempertahankan bagian output tenaga kerja).

Tentu saja, deglobalisasi juga dapat meningkatkan kekuatan serikat pekerja, yang berdasarkan asumsi yang sama, akan mengurangi godaan ini. Namun mengingat pengalaman globalisasi disertai dengan penurunan inflasi, kita setidaknya harus bersiap menghadapi kemungkinan bahwa deglobalisasi akan berdampak sebaliknya.

Perekonomian Rendah Karbon

Transisi menuju perekonomian rendah karbon akan semakin memperumit situasi ini. Seperti yang dikemukakan oleh Luca Fornaro, Veronica Guerrieri, dan Lucrezia Reichlin, peraturan ramah lingkungan biasanya membebankan biaya tambahan pada sumber energi kotor, terkadang sampai pada titik di mana bank bahkan tidak mau mendanai proyek tersebut.

Namun, selama energi kotor merupakan input produksi yang diperlukan, output yang bergantung pada energi kotor akan menjadi lebih mahal. Dan ketika permintaan meningkat, perusahaan harus menggunakan lebih banyak energi kotor, sehingga semakin meningkatkan biaya dan harga output.

Untuk mengendalikan inflasi, kebijakan bank sentral harus lebih ketat, dan hal ini akan berarti pertumbuhan yang lebih lambat. Hal itu juga dapat memperlambat peralihan permintaan terhadap energi ramah lingkungan dan menghambat investasi pada energi terbarukan (yang dalam jangka menengah, akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil). Menghadapi prospek tersebut, bank sentral yang berorientasi hijau mungkin ingin lebih toleran terhadap inflasi yang lebih tinggi, untuk memfasilitasi transisi ramah lingkungan.

Sebagian besar kekuatan dan dinamika yang dibahas di sini mendorong inflasi yang lebih tinggi. Di sisi lain, benar, jika produktivitas meningkat sebagai akibat dari kemajuan teknologi seperti penerapan Artificial Intelligence (AI) secara luas, tekanan inflasi dapat mereda karena pasokan yang lebih besar dan lebih murah. Namun, saat ini, hal tersebut lebih merupakan harapan daripada kenyataan.

Kekhawatiran terbesar adalah ketika para pemilih menuntut perubahan, sehingga para pemimpin radikal akan menciptakan kondisi yang menyebabkan inflasi lebih tinggi. Ini misalnya dengan menghentikan imigrasi atau belanja tanpa batasan, sehingga akan berdampak mengikis independensi bank sentral.

Hal tersebut sering terjadi di masa lalu, dan konsekuensinya semakin tidak bagus. Karena itu, kini dan masa yang akan datang, kita harus mengantisipasi kehidupan dengan beban inflasi yang semakin berat.

Jakarta, 12 Juli 2024