Dampak Perang Teluk Persia, Subsidi dan Kompensasi BBM 2026 Tembus Rp415,8 Triliun

JAKARTA, investortrust.id - Perang yang berkecamuk di Teluk Persia membawa dampak yang mahal bagi harga bahan bakar mineral (BBM) di Teluk Persia. Disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat paparan APBN KiTa, Jumat (12/11/2026), ini disebabkan pemerintah tak menaikkan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar dalam rangka menjaga daya beli.

Sejak 2024 hingga Maret 2026, harga keekonomian dari Pertalite tak lebih dari Rp 14.000 per liternya. Tetapi, sejak April hingga Oktober 2026, harga keekonomian per liter Pertalite menembus di atas Rp 16.000 per liter. Per Oktober 2026, harga per liter Pertalite tembus di angka Rp 18.102.

Selain harga Pertalite, harga Solar juga melambung. Harga subsidi Solar mencapai Rp 6.800 per liter. Akan tetapi harga keekonomian Solar sempat menyentuh rentang Rp 10.000 hingga Rp 14.000 per liter. Pada Oktober 2026, harga riil Solar mencapai Rp 21.457 per liter.

“Itu selisih harganya ditanggung harganya oleh pemerintah,” kata Suahasil.

Baca Juga

Penerimaan Tumbuh Kuat, Menkeu Minta Belanja Prioritas Dituntaskan

Dengan kata lain, biaya yang ditanggung pemerintah untuk per liter Pertalite sebesar Rp 8.102 dan untuk Solar mencapai Rp 14.657. Asumsi ini menggunakan harga keekonomian Oktober 2026.

Secara total, realisasi subsidi dan kompensasi per 31 Oktober 2026, mencapai Rp 415,8 triliun atau tumbuh 32% secara tahunan. Anggaran subsidi dan kompensasi yang sudah menyentuh 93% dari target APBN ini terdiri dari Rp 154,4 triliun anggaran kompensasi dan Rp 261,4 triliun untuk subsidi.

Realisasi ini tersebar untuk menanggung 15.244 ribu kiloliter BBM, 6,5 juta ton LPG 3 kilogram, 43,5 juta pelanggan listrik, 7,1 juta ton pupuk subsidi, dan 4,2 juta debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Sudarto menjelaskan bahwa target anggaran subsidi energi dan kompensasi masih berada di kisaran Rp 500-an triliun. Angka target yang ditetapkan ini dapat disesuaikan berdasarkan realisasi anggaran pada tahun berjalan.

“Oleh karena itu kami terus melakukan penelaahan terkait dengan besaran subsidi dan kompensasi sampai akhir tahun,” kata Sudarto.

Plt Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Hidayat Amir menjelaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perubahan yang terjadi. Sebab, pembayaran subsidi dan kompensasi energi secara bulanan dapat menjadi alat untuk memantau pergerakan harga.

“Karena untuk subsidi dan kompensasi, besarannya, dipengaruhi oleh harga minyak, nilai tukar, dan volume konsumsinya. Ini kan terus kita pantau dan kita kelola,

jelas dia.