Defisit APBN 2026 Masih dalam Target meski Subsidi dan Kompensasi Capai Rp415,8 Triliun

JAKARTA, Investortrust.id — Pemerintah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih berada dalam jalur proyeksi akhir tahun sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) meski kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi meningkat menjadi Rp415,8 triliun. Dukungan tersebut tetap diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam dampak kenaikan harga energi dunia terhadap biaya hidup dan kegiatan usaha.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, hingga 31 Oktober 2026, defisit APBN mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47% terhadap PDB. Posisi tersebut terbentuk dari realisasi pendapatan negara sebesar Rp2.618 triliun dan belanja negara Rp2.997,2 triliun. “Ini adalah on track menuju defisit sebesar 2,85% dari PDB,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Proyeksi defisit 2,85% tersebut merupakan outlook pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan target awal APBN sebesar 2,68% terhadap PDB. Dengan demikian, penegasan bahwa defisit masih sesuai rencana merujuk pada proyeksi terbaru pemerintah, sementara realisasi akhir tahun masih akan ditentukan oleh perkembangan penerimaan, percepatan belanja, dan kebutuhan pembiayaan pada November–Desember.

Baca Juga

Menkeu Suahasil Beberkan Alasan Naikkan Defisit APBN 2026 Jadi 2,85% dari PDB

Pendapatan negara hingga Oktober tumbuh 23,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan mencapai 83% dari target APBN. Sementara itu, belanja negara tumbuh 15,6% dan telah terserap sekitar 78% dari pagu. Pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat daripada belanja memberikan dukungan bagi pengelolaan defisit di tengah meningkatnya kebutuhan perlindungan masyarakat. “Ini adalah hasil yang baik. Kalau dilihat pendapatan dan belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” ujar Suahasil.

Tekanan terhadap APBN terutama datang dari kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah. Untuk mengantisipasi kebutuhan pembayaran kepada badan usaha penyedia energi, pemerintah telah menaikkan perkiraan anggaran subsidi dan kompensasi energi dari Rp338 triliun menjadi Rp500 triliun dalam laporan semester I-2026. Penambahan Rp162 triliun tersebut setara kenaikan sekitar 47,9% dibandingkan alokasi awal.

Angka Rp500 triliun perlu dibedakan dari realisasi pembayaran hingga Oktober. Angka itu merupakan acuan anggaran kebutuhan energi sepanjang tahun, bukan seluruh dana yang sudah dibelanjakan. Dalam paparan APBN KiTa November, realisasi gabungan subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi mencapai Rp415,8 triliun.

Realisasi tersebut terdiri atas belanja subsidi Rp261,4 triliun dan kompensasi Rp154,4 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp315 triliun, nilainya meningkat sekitar 32%. “Ini dalam rangka menjaga daya beli masyarakat,” kata Suahasil.

Pemerintah melaporkan penyerapan gabungan subsidi dan kompensasi itu setara 93% dari target APBN yang digunakan dalam paparan. Persentase tersebut tidak boleh langsung dibaca sebagai 93% dari Rp500 triliun karena cakupan angka dan basis anggarannya berbeda. Rp415,8 triliun mencakup energi serta nonenergi, sedangkan Rp500 triliun merupakan acuan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2026.

Subsidi dan kompensasi menjadi instrumen untuk menahan agar kenaikan biaya penyediaan energi tidak seluruhnya langsung diteruskan kepada masyarakat. Ketika harga minyak meningkat atau rupiah melemah, biaya yang harus ditanggung untuk menyediakan energi dapat bertambah. Apabila harga yang dibayar konsumen tetap dijaga, sebagian tekanan tersebut beralih menjadi kebutuhan pembayaran pemerintah.

Dampaknya menjangkau lebih luas daripada pengeluaran rumah tangga untuk bahan bakar dan listrik. Biaya energi memengaruhi ongkos transportasi, distribusi pangan, produksi usaha kecil, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Dukungan fiskal karena itu diarahkan untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok dan ruang belanja masyarakat.

Dalam penjelasan sebelumnya pada 3 November 2026, Suahasil menyatakan pembayaran subsidi dan kompensasi energi kepada Pertamina dan PLN telah mencapai Rp333,9 triliun hingga 30 Oktober. Pemerintah akan melanjutkan pembayaran pada November dan Desember sesuai anggaran serta menghitung keseluruhan kewajiban pada akhir tahun. Angka ini merupakan pembayaran energi dalam penjelasan tersebut, sehingga tidak dapat disamakan dengan total subsidi dan kompensasi energi serta nonenergi Rp415,8 triliun dalam paparan terbaru.

Manfaat subsidi terlihat dari volume penyaluran dan jumlah penerimanya. Hingga Oktober, volume BBM yang dilaporkan dalam paparan subsidi mencapai sekitar 15,244 juta kiloliter, naik 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran LPG tabung tiga kilogram mencapai sekitar 6,5 juta ton, meningkat 2,3%.

Dukungan untuk listrik menjangkau sekitar 43,5 juta pelanggan, juga meningkat 2,3%. Di luar energi, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai sekitar 7,1 juta ton atau naik 9,7%, sedangkan subsidi untuk Kredit Usaha Rakyat menjangkau sekitar 4,2 juta debitur, bertambah 7,7%.

Dukungan tersebut memperlihatkan dua fungsi APBN yang berjalan bersama. Subsidi energi membantu menjaga keterjangkauan konsumsi dan biaya operasional, sementara subsidi pupuk serta bunga kredit mendukung kegiatan produksi. Bagi petani dan pelaku usaha kecil, biaya input dan pembiayaan yang lebih terjangkau memberi ruang untuk mempertahankan usaha.

Meski demikian, peningkatan kebutuhan subsidi juga menuntut ketepatan sasaran dan pengawasan. Tambahan anggaran harus menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat, karena setiap kenaikan belanja mengurangi ruang fiskal yang tersedia untuk kebutuhan lainnya.

Pendapatan dan Belanja

Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan hingga Oktober mencapai Rp2.064 triliun, tumbuh 20,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah itu terdiri atas penerimaan pajak Rp1.796,8 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp267,2 triliun.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp551,8 triliun, tumbuh 37% dan setara 120,2% dari target APBN. Kinerja PNBP yang melampaui target turut memperkuat pendapatan negara ketika kebutuhan belanja meningkat.

Penerimaan pajak sendiri tumbuh 23,2%, dengan pencapaian sekitar 76,2% dari target. Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 7,2% serta mencapai sekitar 79,5% dari target. Data tersebut menunjukkan penerimaan masih bertumbuh, tetapi pengumpulan pendapatan dalam dua bulan terakhir tetap menjadi pekerjaan penting pemerintah.

Pada sisi pengeluaran, belanja pemerintah pusat hingga Oktober mencapai Rp2.343,6 triliun. Rinciannya, meliputi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp1.104,5 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah mencapai Rp653,6 triliun.

Belanja negara juga digunakan untuk menjalankan berbagai program pelayanan dan perlindungan masyarakat. Realisasi belanja barang mencapai Rp543,3 triliun, yang di dalamnya mencakup program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp169,6 triliun. Belanja pegawai tercatat Rp320,4 triliun. Pemerintah juga melanjutkan bantuan sosial reguler, termasuk bantuan pangan, untuk menopang kebutuhan kelompok masyarakat yang memerlukan dukungan.

Suahasil memperkirakan belanja akan meningkat pada November dan Desember sejalan dengan penyelesaian kontrak kementerian/lembaga. Pekerjaan yang berlangsung dalam beberapa bulan sebelumnya dapat baru dibayarkan setelah memenuhi tahapan penyelesaian kontrak pada akhir tahun.

“Seperti biasa, kementerian/lembaga itu menyelesaikan seluruh kontrak pada bulan Desember sehingga pekerjaan berlangsung pembayarannya akan banyak yang ada di bulan Desember,” tuturnya.

Pemerintah menyiapkan realisasi belanja sekitar Rp945,2 triliun selama November–Desember. Suahasil meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mempercepat belanja prioritas agar manfaatnya segera diterima masyarakat, dengan tetap menjaga efisiensi.

Besaran Rp945,2 triliun tersebut sejalan dengan selisih antara realisasi belanja hingga Oktober sebesar Rp2.997,2 triliun dan outlook belanja setahun Rp3.942,4 triliun. Angka ini berbeda dari sisa terhadap pagu awal APBN Rp3.842,7 triliun. Pembedaan antara pagu awal dan proyeksi terbaru diperlukan agar pembacaan ruang belanja akhir tahun tetap tepat.

Dalam outlook pemerintah, pendapatan negara sepanjang 2026 diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi Oktober, masih diperlukan tambahan sekitar Rp590,1 triliun hingga akhir tahun. Dengan proyeksi belanja Rp3.942,4 triliun, defisit setahun diperkirakan sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB.

Percepatan belanja daerah juga menjadi perhatian. Pemerintah telah menambah alokasi transfer ke daerah dari Rp693 triliun menjadi Rp726,2 triliun. Realisasi Rp653,6 triliun setara sekitar 94,3% terhadap pagu awal; persentase penyerapan terhadap alokasi setelah penambahan tentu lebih rendah. Tambahan dukungan tersebut diharapkan membantu pelaksanaan kebutuhan dan program prioritas daerah.

Di tengah defisit keseluruhan, keseimbangan primer APBN hingga Oktober masih surplus Rp114,8 triliun. Keseimbangan primer merupakan selisih pendapatan negara dengan belanja di luar pembayaran bunga utang. Surplus tersebut berarti pendapatan yang terkumpul masih lebih besar daripada belanja nonbunga pada periode yang sama.

Namun, surplus primer tidak berarti APBN secara keseluruhan sudah surplus ataupun pemerintah tidak memerlukan pembiayaan. Pembayaran bunga tetap merupakan bagian dari pengeluaran, sedangkan percepatan belanja menjelang akhir tahun dapat mengubah posisi keseimbangan primer. Suahasil juga mengingatkan bahwa posisi tersebut akan bergerak sejalan dengan pelaksanaan APBN.

Realisasi pembiayaan anggaran hingga Oktober tercatat Rp595,2 triliun, dibandingkan target awal pembiayaan Rp689,1 triliun. Pembiayaan anggaran perlu dibedakan dari pendapatan negara karena berfungsi memenuhi kebutuhan pendanaan APBN, bukan menambah penerimaan pajak atau PNBP.

Ke depan, harga minyak tetap menjadi salah satu sumber risiko terbesar. Dalam paparan pagi ini, Suahasil menyebut harga minyak Brent pernah menyentuh US$116 per barel. Walaupun harga kemudian mereda, lonjakan sebelumnya tetap memengaruhi rata-rata harga selama satu tahun dan pada akhirnya membebani anggaran. “Terus waspadai karena dampaknya ke APBN adalah rata-rata setahun. Jadi kalau pernah tinggi, rata-rata setahunnya akan terkerek naik,” kata Suahasil.

Berdasarkan data yang dipaparkan, rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau ICP hingga Oktober mencapai US$94,4 per barel. Angka tersebut berada di atas asumsi US$70 per barel maupun outlook laporan semester I sebesar US$83 per barel. Dengan demikian, penurunan harga minyak pada suatu saat belum tentu langsung menghilangkan tekanan terhadap keseluruhan kewajiban subsidi dan kompensasi.

Pemerintah juga mewaspadai suku bunga negara-negara utama yang bertahan tinggi. Imbal hasil yang lebih menarik di negara maju berpotensi menarik kembali modal dari negara berkembang, menekan kurs, dan meningkatkan tantangan pembiayaan.

Meski demikian, Suahasil menyebut Indonesia masih menerima arus modal masuk secara neto pada instrumen yang dipaparkan. Arus masuk ke Surat Berharga Negara mencapai Rp43 triliun dan ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia Rp182,4 triliun. Sebaliknya, pasar saham mencatat arus keluar sekitar Rp97 triliun. Ketiga angka tersebut menunjukkan perbedaan arah aliran dana antar-instrumen, bukan berarti seluruh pasar keuangan bergerak seragam.

Risiko eksternal lain berasal dari perlambatan ekonomi China. Pertumbuhan negara tersebut pada kuartal III-2026 tercatat 4,5%, lebih rendah daripada 4,8% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kemenkeu juga menyoroti kontraksi investasi aset tetap China serta risiko koreksi valuasi perusahaan teknologi kecerdasan buatan di Amerika Serikat yang dapat memengaruhi pasar keuangan global.

Dengan berbagai tekanan tersebut, pemerintah mempertahankan peran APBN sebagai penahan guncangan melalui subsidi, kompensasi, perlindungan sosial, dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi. Arah ini juga ditegaskan dalam pernyataan Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada awal November.

Dua bulan terakhir 2026 menjadi penentu untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan disiplin anggaran. Pemerintah perlu menuntaskan belanja prioritas, mengamankan penerimaan, serta memenuhi kewajiban subsidi dan kompensasi tanpa mengabaikan efisiensi.

Baca Juga

ICP US$ 92 Lampaui APBN, Bahlil: Harga Pertalite Tak Naik meski Anggaran Subsidi Membengkak

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan APBN pada akhirnya adalah manfaat yang dirasakan: energi tetap terjangkau, kebutuhan pokok dapat dipenuhi, dan kegiatan usaha terus berjalan. Bagi pemerintah, manfaat tersebut harus dihadirkan sambil menjaga defisit tetap terkendali agar kemampuan negara melindungi rakyat dapat berlanjut.

Dana Rp33,69 Triliun untuk Penanganan Bencana

APBN 2026 juga menopang penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, total anggaran penanggulangan bencana mencapai Rp59,35 triliun, dengan realisasi Rp33,69 triliun atau sekitar 57%. Bahan paparan tersebut mencantumkan pembaruan data per 10 November 2026.

Porsi terbesar dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatra melalui belanja kementerian/lembaga serta transfer ke daerah. Pagunya mencapai Rp50,84 triliun, atau sekitar 85,7% dari keseluruhan anggaran bencana. Hingga akhir Oktober, realisasinya mencapai Rp30,78 triliun atau 60,5% dari pagu. Dukungan tersebut diberikan untuk pemulihan wilayah yang terdampak bencana pada akhir 2025.

Besarnya alokasi untuk Sumatra menunjukkan bahwa kebutuhan fiskal penanggulangan bencana berlanjut setelah masa tanggap darurat. Rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan agar masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan sehari-hari, pelayanan publik pulih, serta kegiatan ekonomi di wilayah terdampak kembali bergerak.

Untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah menyediakan pagu Rp0,97 triliun atau Rp970 miliar. Alokasi tersebut dicatat secara tersendiri dalam paparan Kemenkeu, di samping anggaran pemulihan Sumatera, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta penanganan bencana lainnya. Pemerintah juga mengalokasikan Rp2,43 triliun untuk kategori penanganan bencana lain.

Baca Juga

Menkeu Pastikan Defisit Terjaga Sesuai Target 2,85% dari PDB

Sementara itu, anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai Rp5,11 triliun. Hingga 31 Oktober 2026, realisasinya sebesar Rp1,17 triliun atau 22,9% dari pagu. Suahasil menjelaskan bahwa anggaran tersebut tersebar pada tujuh kementerian/lembaga, termasuk dana siap pakai yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Perbedaan tingkat penyerapan perlu dibaca sesuai kebutuhan dan tahap pelaksanaan masing-masing kegiatan. Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi berkaitan dengan pemulihan pascabencana, sedangkan kebutuhan penanganan karhutla juga mengikuti perkembangan kondisi di lapangan. Karena itu, persentase penyerapan saja belum cukup untuk menilai keberhasilan penanganan tanpa melihat hasil pekerjaan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Dukungan anggaran bencana memperlihatkan peran APBN dalam melindungi masyarakat saat menghadapi keadaan luar biasa. Ukuran keberhasilannya adalah seberapa cepat kebutuhan warga terpenuhi dan kehidupan di daerah terdampak dapat pulih, disertai penggunaan anggaran yang tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan.