Penerimaan Tumbuh Kuat, Menkeu Minta Belanja Prioritas Dituntaskan

JAKARTA, investortrust.id- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit APBN per 31 Oktober 2026 mencapai Rp 379,3 triliun atau 1,47% dari PDB. Pemerintah telah melakukan pembiayaan anggaran sebesar Rp 595,2 triliun atau 86,4% dari target.

“Kita akan terus menjaga defisit di bawah 3% dari PDB,” kata Suahasil saat APBN KiTa edisi November 2026, di kantornya, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dari paparannya, pendapatan negara per 31 Oktober 2026, menyentuh Rp 2.618 triliun. Angka tersebut ditopang penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.064 triliun atau 76,6% dari target. Sementara itu, uang yang masuk ke kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 551,8 triliun atau menembus target APBN, sebesar 120,2%. Pemerintah juga mencatat penerimaan hibah sebesar Rp 2,1 triliun atau 318,8% dari targetnya.

Jelang tutup buku, selama November dan Desember 2026, pemerintah menargetkan dapat meraup Rp 590,1 triliun pendapatan.

Sementara itu, dari sisi belanja negara, pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 2.997,2 triliun atau 78% dari target APBN. Belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 2.343,6 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 653,6 triliun.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 1.239,1 triliun atau 82% dari target dan belanja Non-K/L yang sebesar Rp 1.104,5 triliun atau 67,4% dari target.

Baca Juga

Kemenkeu Waspadai Sejumlah Ancaman yang akan Terpa Ekonomi Indonesia

Suahasil mengatakan belanja negara selama November dan Desember ini akan dibelanjakan Rp 945,2 triliun.

“Ini sekaligus menyampaikan ke pengguna belanja APBN K/L maupun pemerintah daerah, belanja prioritas agar dituntaskan dipercepat, agar manfaatnya bisa dirasakan seluruh masyarakat, namun tetap dengan menjaga efisiensi,” ujar dia.

Dia mengingatkan belanja negara yang belum tersalurkan bukan untuk dibagi-bagi.

“Bukan berarti Rp 945,2 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja. Kita ingin memastikan uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat, namun efisiensinya juga muncul,” ucap dia.