Banggar DPR Minta Keberhasilan APBN Diukur dari Dampak Nyata, Bukan Cuma Realisasi Belanja

JAKARTA, investortrust.id — Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah mengubah parameter keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kinerja anggaran negara ke depan tidak boleh lagi sekadar diukur dari tingginya angka penyerapan, melainkan harus dibuktikan lewat dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan dan rekomendasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid saat membacakan laporan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 terkait RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

"Fokus kita bukan hanya pada transfer ke daerah, tetapi juga belanja pemerintah pusat yang ada di daerah. Keduanya harus disinkronkan sehingga kolaborasi ini dapat mempercepat pembangunan, menjaga pertumbuhan ekonomi, sekaligus membantu menahan laju inflasi," ujar Jazilul.

Rekomendasi ini menjadi sorotan tajam menyusul catatan realisasi belanja negara TA 2025 yang mencapai Rp3.435,5 triliun (94,87 persen dari pagu Rp3.621,3 triliun), namun diiringi lonjakan defisit APBN hingga Rp670,3 triliun—melebihi target awal sebesar Rp616,2 triliun.

Baca Juga

Tanggapi Fraksi DPR, Purbaya Tegaskan RAPBN 2027 Fokus Pertumbuhan dan Perlindungan Sosial

Guna membenahi kinerja fiskal tersebut, Banggar DPR RI mendorong penekanan pada evaluasi berorientasi hasil , di mana pemerintah wajib mengintegrasikan indikator kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ke dalam evaluasi realisasi belanja ketimbang sekadar mengejar pemenuhan formalitas penyerapan kuota anggaran.

Selain itu, evaluasi mendalam juga diarahkan pada efektivitas mandatory spending di sektor pendidikan agar alokasi anggaran benar-benar memberi dampak langsung pada peningkatan kualitas peserta didik dan tenaga pendidik di lapangan.

Di sektor perlindungan sosial dan subsidi, pemerintah didesak mempercepat integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkelanjutan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan efektif menjaga daya beli masyarakat.

Langkah ini perlu diperkuat dengan penyelarasan antara belanja kementerian/lembaga pusat di daerah dan anggaran transfer ke daerah (TKD) guna menciptakan sinergi serta efisiensi anggaran secara menyeluruh.