Pemerintah Naikkan Anggaran Pendidikan 2027 Jadi Rp 820,9 T, Biayai MBG Hingga Renovasi Ribuan Sekolah
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Nilai ini melonjak 13,9% jika dibandingkan dengan outlook anggaran pendidikan pada APBN 2026 yang sebesar Rp 720,8 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan alokasi tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan mandat konstitusi.
"Sesuai UUD 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk penyelenggaraan pendidikan nasional," kata Purbaya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Secara teknis, anggaran pendidikan senilai Rp 820,9 triliun tersebut disalurkan melalui tiga jalur utama, yakni Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 490,7 triliun, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 277,1 triliun, serta pos pembiayaan sebesar Rp 53 triliun.
Dana raksasa ini disiapkan untuk menopang sejumlah program prioritas nasional, mulai dari bantuan pendidikan langsung, peningkatan kualitas sarana sekolah, hingga program kesejahteraan sosial siswa. Salah satu alokasi terbesar diarahkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan hingga 60,6 juta penerima manfaat.
Baca Juga
Selain itu, keberlanjutan bantuan operasional dan beasiswa dipastikan tetap terjaga. Program ini mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 54,2 juta siswa, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) untuk 6,3 juta peserta didik, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, serta alokasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan BOP bagi 148 museum dan taman budaya.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pengajar. Pada 2027, anggaran diarahkan untuk merenovasi 12.215 unit sekolah dan madrasah, membangun tujuh Sekolah Unggul Garuda, serta membangun 100 Sekolah Rakyat sekaligus mendukung operasional 166 Sekolah Rakyat.
Sementara itu, peningkatan kesejahteraan guru diakomodasi melalui alokasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS bagi 1,3 juta guru, TPG Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) bagi 1,7 juta guru di daerah, serta Tambahan Penghasilan (Tamsil) ASND bagi 20,7 ribu guru di daerah.
Peningkatan alokasi di sektor pendidikan ini sejalan dengan penataan postur RAPBN 2027 yang menargetkan penurunan defisit anggaran. Presiden Prabowo Subianto menyatakan defisit RAPBN 2027 ditargetkan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)—membaik dibanding target APBN 2026 yang sebesar 2,68 persen.
Dalam kerangka makro tersebut, total belanja negara pada 2027 direncanakan mencapai Rp 4.097,2 triliun (naik dari Rp 3.842,7 triliun pada 2026). Sementara pendapatan negara ditargetkan tumbuh menjadi Rp 3.426 triliun (naik dari Rp 3.153,6 triliun pada 2026), dengan pembiayaan anggaran yang ditekan menjadi Rp 671,2 triliun.