BI: Tekanan Inflasi Jadi Tantangan Perekonomian Pascakonflik Timur Tengah
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan tekanan inflasi akan menjadi persoalan baru dalam perekonomian global. Inflasi global diproyeksikan menjadi sekitar 4,4% pada 2026.
Sebagai respons kondisi ini, BI melihat sejumlah bank sentral akan menaikkan suku bunga acuannya. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan langkah serupa disinyalir akan memutuskan kenaikan Fed Fund Rate (FFR).
“Suku bunga kebijakan moneter AS, Fed Funds Rate, saat ini dipertahankan pada level 3,50-3,75% dan ke depan terdapat kemungkinan akan naik seiring dengan prospek inflasi AS yang lebih tinggi,” kata Perry, dikutip Jumat (19/6/2026).
Sebagai langkah antisipatif, BI telah menaikkan suku bunga acuan, BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% pada Juni 2026. Dengan keputusan ini, BI telah menaikkan 100 basis poin dalam hitungan kurang dari satu bulan.
Perry menyebut keputusan ini sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi dalam negeri pada 2026 dan 2027 tetap dalam kisaran 2,5% plus minus 1%.
Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman mengatakan tekanan inflasi yang mencuat terjadi karena faktor rambatan global dari harga minyak akibat perang di Teluk Persia. Faktor rambatan ini turut dirasakan masyarakat Indonesia. Selain itu, dia memprediksi adanya gangguan cuaca sebagai penyebab lain dari inflasi.
“Kedua faktor tadi, kalau yang rambatan global langsung kita lihat kepada administered prices,” kata Aida.
Baca Juga
Aida mengatakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertamax Turbo menjadi bukti efek dari fluktuasi harga komoditas minyak mentah global. Kenaikan BBM non-subsidi ini berkontribusi terhadap 0,25% kepada inflasi.
Dari sisi volatile food atau harga komoditas yang bergejolak, Aida memperkirakan inflasi yang terjadi masih bersifat minimal. Ini karena kecukupan produksi pupuk untuk sektor pertanian dan pangan. Selain, Aida menyebut perlunya kewaspadaan terhadap efek dari El Nino yang akan terjadi pada Juni hingga Oktober atau November 2026.
Dengan kombinasi dua faktor itu, Aida memproyeksikan bahwa inflasi akan meningkat. Akan tetapi, peningkatan tersebut semuanya masih dalam rentang target yang ditentukan pemerintah sebesar 1,5-3,5%.
Per Mei 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi berada di kisaran 3,08% secara tahunan atau 0,28% secara bulanan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi pendorong inflasi tahunan sebesar 4,94% dengan andil 1,43%.
Chief Economist Indonesia Business Council (IBC) Denni Purbasari mengatakan tekanan inflasi yang terjadi saat ini lebih bersumber pada faktor biaya energi dan produksi, dibandingkan dengan lonjakan permintaan domestik. Untuk itu, dia menilai respons kebijakan yang muncul juga perlu menyeimbangkan antara stabilitas makro dan daya tahan sektor riil.
Deni menyebut dunia usaha memahami pentingnya menjaga stabilitas rupiah. Namun, pada saat yang sama, meningkatnya biaya modal akan terasa di sektor riil, terutama bagi pelaku usaha yang sedang menjaga arus kas, ekspansi, dan penyerapan tenaga kerja.
“Karena itu, koordinasi antara pemerintah, BI, dan OJK menjadi sangat penting agar stabilitas keuangan tetap terjaga tanpa menekan pertumbuhan terlalu dalam,” kata Denni.
Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyebut bahwa pemerintah telah menggelar secara rutin rapat pengendalian inflasi. Dengan demikian, efek dari kenaikan suku bunga acuan BI dapat direspons.
“Pengedalian inflasi kan memang juga dikoordinasikan oleh bank sentral dengan kita [pemerintah]. Jadi saya kita sudah dan pasti sudah diprediksi,” kata Susi, sapaannya, saat ditemui Jumat (19/6/2026).
Deputi Gubernur BI, Ricky Gozali mencatat terjadinya lonjakan inflasi harga pangan bergejolak. Inflasi pangan ini sempat mencapai angka 6,24% secara tahunan. Efek dari kenaikan harga pangan ini dirasakan warga di sejumlah daerah.
“Terdapat 13 provinsi yang kami pantau secara khusus karena sudah mulai bergerak di atas sasaran (inflasi),” ujar Ricky.
Inflasi yang terpantau melonjak tersebut terjadi di Papua Barat sebesar 5,94%, Aceh sebesar 5,12%, dan Kalimantan Tengah sebesar 4,55%.
Untuk itu, BI dan pemerintah daerah akan terus mengantisipasi kenaikan harga pangan masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap naiknya inflasi.
“Melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera [GPIPS] BI bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga stabilisasi harga pangan di daerah,” kata dia.