Luhut Bicara Soal Potensi Penghapusan Bea Cukai, Apa Katanya?
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengomentari pembentukan BUMN ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Menurutnya, peran DSI dapat menggantikan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
"Kalau memang nanti tidak perlu ya, kenapa pakai-pakai Bea Cukai. Atau di tugasnya Bea Cukai ada, tapi semua AI," kata Luhut, menjawab pertanyaan investortrust.id, di kantornya Jakarta, Senin (25/5/2026).
Luhut mengatakan bahwa bahwa digitalisasi melalui akal imitasi atau AI untuk menghasilkan data yang akurat. Dia tak ingin banyak terjadi pertemuan orang dengan orang yang membuat data dapat meleset akurasinya.
"Saya sangat pro dengan itu [AI]. Karena itu [AI] tidak bisa dibohongi. Intinya, kita mengurangi pertemuan orang dengan orang," ujar dia.
Baca Juga
Luhut menjelaskan program integrasi data nasional tersebut akan menyatukan pengawasan. Termasuk pengawasan melalui Lembaga National Single Window atau LNSW.
Dengan pengawasan ini, intervensi dari pihak lain dapat terhindarkan.
"Kamu tidak akan bisa diancam oleh oleh siapa aja. Jadi mau tentara, mau polisi, mau siapa aja tidak bisa mempengaruhi sistem ini," kata dia.
Baca Juga
Purbaya Pastikan Ikuti Perintah Prabowo soal Ganti Dirjen Bea Cukai
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan Kemenkeu telah mengembangkan sistem pengawasan ekspor dan impor di bawah LNSW. Lembaga inilah yang mengawasi transaksi ekspor batubara melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga atau Simbara.
"Kemudian itu bisa kita analisis. Analisis yang dimaksud adalah pakai AI," ujar dia.
Analisis ini untuk memastikan akurasi formulir dengan barang yang dilaporkan.
Upaya membentuk PT DSI sebagai langkah mengantisipasi kebocoran keuangan negara. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, negara kehilangan US$ 900 miliar atau Rp 15.840 triliun (kurs Rp 17.600 per dolar AS) akibat praktik under-invoicing dalam ekspor sumber daya alam yang terjadi selama 34 tahun.
Hal itu diungkapkan Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di rapat paripurna DPR, kompleks senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). "US$ 900 miliar kita hilang," kata Prabowo.