The Economist Kritik Kebijakan Fiskal RI, Menkeu Purbaya: Lihat Utang Negara Eropa
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi The Economist yang mengkritik sejumlah kebijakan fiskal Indonesia di era pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menekankan, defisit APBN saat ini sangat terkendali dengan tetap di bawah 3% dari PDB. Bahkan, pada tahun lalu, defisit berada di angka 2,8%.
"Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3% dari PDB. Tahun lalu bukan 2,9% lho, 2,8% dari PDB defisitnya. Jadi, enggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa," kata Purbaya seusai menghadiri penyerahan pesawat dan rudal oleh Presiden Prabowo Subianto kepada TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Baca Juga
The Economist Berkali-kali Meragukan Indonesia, Berkali-kali Pula Indonesia Bertahan
Untuk itu, Purbaya menepis kritik yang disampaikan The Economist. Purbaya meminta The Economist untuk melihat kebijakan fiskal negara-negara Eropa. Menurutnya, saat ini, defisit anggaran dan utang sejumlah negara Eropa sangat tinggi.
"Jadi, kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100% semua loh dari PDB," katanya.
Sementara utang Indonesia, kata Purbaya, hanya sekitar 40% dari PDB. Untuk itu, mantan bos LPS itu menilai The Economist seharusnya memuji Indonesia.
"Kita masih bagus. Harusnya The Economist muji kita," katanya.
Baca Juga
Rupiah Terkapar di Rp 17.660, Purbaya: Enggak Apa-Apa, Nanti Kita Perbaiki
The Economist diketahui menulis dua artikel yang mengkritik kebijakan pemerintah pada 14 Mei 2026 dengan judul “Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country, Is on a Risky Path” dan “Indonesia’s President Is Jeopardising the Economy and Democracy.”
Dalam tulisan tersebut, berbagai kebijakan Presiden Prabowo, mulai dari penguatan peran negara, hilirisasi industri, program sosial, koperasi desa, hingga pembentukan Danantara, dipandang membawa risiko terhadap ekonomi maupun demokrasi Indonesia.
