Eropa Tidak Mendukung Blokade Hormuz

JAKARTA, investortrust.id — Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade kapal yang keluar-masuk pelabuhan Iran di Selat Hormuz mulai menuai resistensi dari sekutu tradisional Amerika Serikat di Eropa. Inggris dan Jerman secara terbuka menyatakan tidak akan terlibat, sementara Prancis mendorong pendekatan multilateral yang bersifat defensif untuk menjaga jalur pelayaran tetap terbuka.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan negaranya “tidak mendukung” rencana blokade tersebut dan tidak ingin “terseret” dalam konflik Iran. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan BBC Radio 5 Live pada Senin (13/04/2026), bertepatan dengan jadwal implementasi blokade oleh AS yang diumumkan akan mulai pukul 10.00 waktu setempat (ET).

“Kami fokus menjaga Selat Hormuz tetap terbuka, bukan menutupnya,” ujar Starmer dilansir dari CNBC, Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan bahwa Inggris bersama negara-negara Teluk tengah menggalang kerja sama untuk memastikan kebebasan navigasi, termasuk melalui kemampuan pertahanan seperti pembersihan ranjau laut.

Penolakan Inggris ini memperjelas bahwa tidak semua sekutu Barat berada di belakang kebijakan Washington. Sebelumnya, Presiden Trump menyatakan bahwa “negara-negara lain” akan ikut membantu pelaksanaan blokade guna menekan ekspor minyak Iran, meski tidak merinci negara mana saja yang dimaksud. Pernyataan itu disampaikan pada Minggu (12/04/2026), sehari setelah pembicaraan damai antara AS dan Iran di Islamabad, Pakistan, gagal mencapai kesepakatan.

Baca Juga

PKS Dorong Indonesia Aktif dalam Diplomasi Terkait Ketegangan di Selat Hormuz

Sikap serupa juga datang dari Jerman. Sumber pemerintah di Berlin menyebut pernyataan Trump sebagai “tidak berbasis fakta baru” dan menegaskan kembali bahwa Jerman tidak akan terlibat secara militer dalam konflik Iran. Pemerintah Jerman dalam beberapa hari terakhir memang konsisten menolak partisipasi dalam operasi militer terkait perang tersebut.

Di sisi lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengambil jalur berbeda dengan mendorong pembentukan misi multinasional yang bersifat damai dan defensif. Dalam pernyataannya di platform X pada Senin (13/4/2026), Macron mengonfirmasi bahwa Prancis bersama Inggris akan menjadi tuan rumah konferensi internasional dalam beberapa hari ke depan guna memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Menurut Macron, misi tersebut akan “terpisah dari pihak-pihak yang bertikai” dan difokuskan pada perlindungan jalur pelayaran, bukan operasi ofensif.

Perbedaan pendekatan ini mencerminkan kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap eskalasi konflik yang mereka nilai sebagai “perang pilihan” Washington, bukan kebutuhan mendesak. Negara-negara Teluk dan Eropa selama ini juga cenderung berhati-hati, mengingat risiko lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok global jika Selat Hormuz jalur vital sekitar 20% pasokan minyak dunia terganggu.

Baca Juga

Imbas Penutupan Selat Hormuz, Berpotensi Dongkrak Premi Asuransi hingga 3 Kali Lipat

Sejumlah laporan media internasional lain juga menegaskan kekhawatiran tersebut. Reuters melaporkan bahwa negara-negara Eropa berupaya menghindari keterlibatan langsung demi mencegah eskalasi militer yang lebih luas, sementara Al Jazeera menyoroti dorongan diplomasi multilateral untuk menjaga jalur energi global tetap terbuka di tengah meningkatnya ketegangan AS-Iran.

Di tengah situasi ini, pemerintah Inggris juga menyoroti dampak langsung konflik terhadap ekonomi domestik. Starmer mengakui bahwa perang telah mendorong kenaikan biaya energi bagi warga Inggris, dan menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat “membayar harga” dari konflik geopolitik tersebut.

Dengan posisi Eropa yang cenderung menjaga jarak dari langkah unilateral Washington, rencana blokade Selat Hormuz kini berisiko menjadi langkah sepihak AS dengan konsekuensi geopolitik dan ekonomi yang semakin sulit diprediksi di tengah memanasnya konflik Timur Tengah.