DPR RI Soroti Perang di Timur Tengah, Desak PBB Damaikan AS-Israel dan Iran

JAKARTA, investortrust.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti situasi global akibat perang di Timur Tengah yang dipicu serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. Tak ingin perang berkepanjangan, Puan meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan upaya perdamaian di antara pihak-pihak yang bertikai.

"DPR RI mendesak PBB mengambil peran, segera bertindak dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan terhadap masyarakat sipil, serta komitmen bersama menjaga perdamaian dan stabilitas global," kata Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

DPR RI juga menyoroti penggunaan kekuatan militer di wilayah Timur Tengah. Hal tersebut telah mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara dan memperlihatkan dominasi negara tertentu atas negara lain.

Baca Juga

Di Rapat Paripurna DPR, Puan Sampaikan Dukacita atas Gugurnya Ayatollah Ali Khamenei

Unjuk kekuatan itu, menurut Puan, juga mengabaikan peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas serta menunjukan kegagalan sistem keamanan global yang tidak lagi mampu menjamin keseimbangan kepentingan antarnegara.

"Konflik antara AS-Israel dengan Iran tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan," ujar dia.

DPR RI juga menegaskan kembali pentingnya penguatan hukum internasional, peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Baca Juga

AS-Israel Serang Iran, Prabowo Kontak Pemimpin Negara-Negara Teluk

Selain itu, parlemen RI mendukung berbagai upaya dan inisiatif diplomasi, baik yang dilakukan secara bilateral, regional, maupun multilateral, untuk mendorong seluruh pihak menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas. DPR RI pun minta semua pihak mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara serta menyelesaikan sengketa secara damai.

" Pemerintah RI harus terus menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif dalam menjaga kepentingan nasional secara bijaksana, konsisten, dan konstruktif dalam merespons dinamika geopolitik global yang berkembang," tandas Puan Maharani.