Ketua MPR Tegaskan Indonesia Bisa Keluar BoP Kapan Saja
JAKARTA, investortrust.id - Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Indonesia dapat keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kapan saja. Hal itu ditegaskan Muzani seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Muzani menyatakan, Prabowo telah berulang kali menegaskan mengenai posisi Indonesia di BoP. Dikatakan, Indonesia dapat keluar dari BoP kapan saja sepanjang atas kesepakatan bersama.
"Bagi Indonesia, masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden. Kita bisa saja, kapan saja bisa keluar, tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama," kata Ahmad Muzani.
Baca Juga
Soal Posisi Indonesia di BoP, Demokrat Serahkan ke Presiden Prabowo
Muzani menjelaskan Indonesia bergabung dengan BoP karena lembaga yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump itu diyakini dapat mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi Palestina. Namun, Muzani menyatakan, serangan yang dilancarkan AS bersama Israel membuat Indonesia mengevaluasi kembali posisinya di BoP.
"BoP adalah bagian dari upaya untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina dan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi Palestina, dan itu tujuan utama dibentuknya BoP. Nah cuma kemudian ada persoalan Iran," katanya.
Muzani menyatakan, Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan para mantan presiden dan wakil presiden, para mantan menteri luar negeri, dan para ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Selasa (3/3/2026) telah menyampaikan pandangannya mengenai posisi Indonesia di BoP dan terkait situasi geopolitik terkini.
"Presiden menjelaskan tentang detail persoalan yang beliau pahami, yang Beliau ketahui tentang perkembangan global," katanya.
Baca Juga
Muzani Sampaikan Pesan Prabowo untuk Masyarakat di Tengah Geopolitik yang Memanas
Dalam pertemuan itu, kata Muzani, Prabowo mendengarkan pandangan dan masukan dari para tokoh bangsa. Beberapa di antaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-13 Ma'ruf Amin dan para mantan menlu.
"Pandangan-pandangannya ada yang kritis, tajam, ada yang saran, ada yang pandangan-pandangan lebih merupakan pemikiran-pemikiran. Dan semua pandangan itu diterima oleh presiden dengan baik.