Menlu Tegaskan BoP Tak Wajibkan Iuran US$ 1 Miliar, Indonesia Kontribusi dengan 8.000 Pasukan Perdamaian
Washington DC, Investortrust.id -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan Indonesia belum memberikan dana apa pun kepada Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Menurutnya, Indonesia bisa menjadi anggota dewan tersebut tanpa harus memberikan kontribusi dalam bentuk finansial atau iuran.
Menlu Sugiono mengungkapkan Board of Peace memang menawarkan calon anggotanya untuk membayar biaya kontribusi sebesar US$ 1 miliar. Namun, biaya itu bukan merupakan syarat wajib untuk menjadi anggota Board of Peace.
"Dari awal saya bilang ini namanya bukan iuran keanggotaan. Bukan syarat keanggotaan. Kita sekarang sudah anggota (Board of Peace) jadi tidak perlu bayar juga tidak apa-apa," kata Sugiono, dalam konferensi pers di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Jumat (20/2/2026) waktu setempat.
Baca Juga
Lewat Board of Peace, FIFA Siapkan Rp1,17 Triliun Dana Rekonstruksi Sepak Bola Palestina
Ia juga memastikan Indonesia belum menyumbang iuran bagi rekonstruksi Gaza. Sugiono mengatakan iuran tersebut adalah sumbangan lain di luar kontribusi keanggotaan sebesar US$ 1 miliar.
Saat ini diketahui sembilan negara telah menyatakan komitmen kontribusi dengan total mencapai US$ 7 miliar. Beberapa negara yang telah ikut berkontribusi yakni Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait.
"Jadi kemarin yang dibicarakan ini on top of US$ 1 miliar itu. Ada negara-negara lain yang ingin kontribusi di situ, dan sudah ada pledge US$ 7 miliar," ungkapnya.
Sugiono menuturkan, masing-masing anggota Board of Peace memiliki cara berbeda dalam berkontribusi bagi Gaza. Sementara itu, Indonesia akan berkontribusi melalui pengerahan pasukan sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF), yakni operasi militer gabungan lintas negara yang bertujuan menstabilkan lingkungan sipil di Gaza.
Baca Juga
Board of Peace Luncurkan Rencana Besar Perdamaian Gaza, Indonesia Jadi Aktor Kunci
Sugiono menegaskan Indonesia tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata maupun aksi militer, melainkan fokus menjaga stabilitas sipil dan mendukung upaya kemanusiaan.
"Jadi kontribusinya ada yang dalam bentuk uang, ada yang pasukan," tuturnya.