Tarif Baru Trump Picu Ketidakpastian Global, Ini Dampaknya bagi Pengusaha dan Konsumen

JAKARTA, investortrust.id - Perubahan tarif terbaru Presiden AS Donald Trump telah meningkatkan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan konsumen, Hal itu dikemukakan para pakar industri dan ekonom.

Perubahan tersebut mengikuti putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Jumat yang menyatakan bahwa Trump tidak dapat menggunakan undang-undang tahun 1977 — International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) — untuk mengenakan pajak impor terhadap hampir seluruh negara di dunia.

Pada Sabtu, Trump menandatangani proklamasi menggunakan undang-undang alternatif, Section 122 dari Trade Act 1974, yang memungkinkannya memberlakukan tarif sementara baru sebesar 10% atas barang dari semua negara. Kemudian pada hari yang sama, ia mengunggah di media sosial bahwa tarif tersebut akan dinaikkan menjadi 15%.

Baca Juga

Kejutan Baru, Trump Naikkan Tarif Impor Global Jadi 15 Persen

Pengumuman terbaru ini meningkatkan ketidakpastian bagi negara-negara, termasuk Inggris dan Australia, yang sebelumnya telah menegosiasikan kesepakatan tarif 10% dengan AS.

Komentar-komentar lain dari Trump juga meningkatkan kekhawatiran bahwa pungutan baru dapat diberlakukan atas barang-barang yang sebelumnya dibebaskan dari tarif.

William Bain, kepala kebijakan perdagangan di British Chambers of Commerce (BCC), mengatakan masih banyak pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya.

“Ada kelelahan akibat perubahan yang terus-menerus, kurangnya kejelasan dan kepastian terkait tarif, dan akibatnya harga yang dapat dibebankan perusahaan kepada pelanggan di AS. [Pelaku usaha] frustrasi dan jengkel terhadap perubahan kebijakan yang terus terjadi,” katanya, seperti dikutip dari CNBC.

Butuh Kejelasan

Setelah Trump pertama kali mengumumkan tarif “Liberation Day” tahun lalu, banyak negara berupaya menegosiasikan tarif yang lebih rendah atas ekspor mereka ke AS, termasuk Inggris yang berhasil mengamankan kesepakatan tarif 10% atas barang yang dikirim ke Amerika.

Baca Juga

Ekonomi Inggris Nyaris Stagnan, Pasar Nantikan Stimulus Moneter

Namun pada Jumat, seorang pejabat mengatakan negara-negara yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan dagang akan menghadapi tarif global Section 122, bukan tarif awal yang telah dinegosiasikan.

Gedung Putih juga menyatakan akan “terus menghormati perjanjian yang mengikat secara hukum mengenai perdagangan timbal balik”.

Karena itu, masih belum jelas apakah ekspektasi AS adalah agar negara-negara membayar tarif yang lebih tinggi sambil tetap mempertahankan sebagian isi kesepakatan lama. Belum ada pembaruan sejak Trump mengumumkan kenaikan menjadi 15%.

Paul Ashworth, kepala ekonom Amerika Utara di Capital Economics, mencatat bahwa tarif baru diberlakukan berdasarkan Section 122 dari Trade Act 1974, yang “secara eksplisit menyatakan bahwa tarif harus diterapkan secara non-diskriminatif”, artinya kesepakatan sebelumnya kemungkinan akan terdampak.

“Beberapa mitra dagang terbesar Amerika, seperti Uni Eropa dan Jepang, akan kembali ke posisi seperti pekan lalu,” katanya.

Section 122 memberi Trump kewenangan memberlakukan tarif hingga 15% selama 150 hari, setelah itu Kongres harus turun tangan.

Kekhawatiran Pelaku Usaha

BCC memperkirakan tarif 15% akan meningkatkan biaya tarif atas barang Inggris yang diekspor ke AS sebesar £2–3 miliar (US$2,7–4 miliar).

Sekitar 40.000 perusahaan Inggris mengekspor ke AS, kata Bain, dan kenaikan 5% tersebut dibayar baik oleh eksportir maupun pelanggan mereka di AS. “Itu jelas akan menghambat bisnis untuk berdagang pada tingkat seperti sebelumnya di pasar AS,” ujarnya.

Ketidakpastian, menurut Bain, sangat terasa. Terutama, di sektor makanan dan minuman, tekstil, barang industri, serta produk listrik yang “tiba-tiba dalam semalam menghadapi lonjakan besar biaya ekspor ke AS”.

Tim Doggett, kepala eksekutif Chemical Business Association yang mewakili rantai pasok bahan kimia dari produsen hingga distributor, pengangkut, dan pedagang, serta direktur Trade Association Forum di Inggris, mengatakan biaya tambahan umumnya ditanggung pengguna akhir dan konsumen, “berkontribusi pada harga yang lebih tinggi dan pada akhirnya tekanan inflasi”.

Tanda Tanya Pengembalian Tarif

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tarif timbal balik Trump melanggar hukum membuka jalan bagi perusahaan untuk menuntut kembali sekitar US$130 miliar (£96 miliar) tarif yang telah dibayarkan sejak sekitar April tahun lalu.

Namun putusan tersebut tidak secara langsung menyebutkan pengembalian dana, dan prosesnya kemungkinan memakan waktu bertahun-tahun.

Dilaporkan ratusan perusahaan telah mengajukan gugatan dalam beberapa pekan terakhir untuk mengantre mendapatkan pengembalian dana.

Gedung Putih belum berkomentar langsung mengenai kemungkinan pengembalian tersebut, dan Doggett mengatakan ini bukan isu yang sederhana.

“Itu menciptakan ketidakpastian hukum dan kontraktual lebih lanjut, menempatkan pemasok dan pelanggan dalam posisi yang sangat sulit saat mencoba menentukan di mana tanggung jawab akhirnya berada — proses yang mahal dan berpotensi panjang yang bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan,” katanya.

Bob Schwartz, ekonom senior di Oxford Economics, mengatakan pemerintahan Trump dapat menggunakan instrumen tarif lain yang tersedia — termasuk tarif pengganti Section 122 — untuk menghindari pembayaran pengembalian dalam skala besar.

Kekhawatiran Tarif Tambahan

Pada Jumat, Gedung Putih mengatakan sejumlah barang tidak akan dikenakan bea baru karena penting bagi ekonomi AS, termasuk mineral kritis, produk energi, sumber daya yang tidak dapat diproduksi di AS, serta beberapa produk pertanian seperti daging sapi dan tomat, serta kendaraan.

Namun pelaku usaha khawatir Trump dapat menggunakan bagian lain dari Trade Act untuk menerapkan tarif tambahan.

Ekonom AS Bernard Yaros mencatat bahwa Trump telah menggunakan Section 232 dari Trade Expansion Act 1962 untuk menerapkan tarif khusus sektor pada kendaraan, baja, dan aluminium. Ia juga menambahkan bahwa Departemen Perdagangan telah meluncurkan penyelidikan Section 232 terhadap farmasi, semikonduktor, mineral kritis, dan pesawat terbang.

“Tarif sektoral tambahan berdasarkan Section 232 kemungkinan akan semakin menonjol pada 2026,” katanya.

Dampak terhadap Konsumen

Pajak impor yang lebih tinggi dapat ditanggung oleh kombinasi antara perusahaan eksportir — yang menjual produk impor tersebut ke pelanggan AS — dan konsumen AS.

Menentukan siapa membayar apa bisa rumit, namun pusat riset The Budget Lab at Yale memperkirakan konsumen AS telah menanggung sebagian besar tarif yang lebih tinggi sejak tahun lalu.

Estimasi mereka, yang dipublikasikan sebelum putusan Mahkamah Agung dan perubahan terbaru Trump, menunjukkan antara 31% hingga 63% dari biaya tambahan tarif telah diteruskan kepada konsumen melalui harga barang impor yang lebih tinggi.

Menguatkan temuan tersebut, Federal Reserve Bank of New York awal bulan ini menemukan bahwa pelaku usaha dan konsumen AS membayar hampir 90% dari tarif tambahan tersebut.

Meski dampak kenaikan tarif global Trump masih harus dilihat, besar kemungkinan sebagian besar akan ditanggung oleh pelaku usaha dan konsumen AS.

Kelompok bisnis juga mengatakan ketidakpastian yang meningkat pada akhirnya akan merugikan konsumen AS dalam hal pilihan produk, karena eksportir berupaya mengalihkan lebih banyak produk mereka ke pasar lain.

“Perusahaan mulai mendiversifikasi perdagangan, mungkin lebih ke pasar Eropa dan Indo-Pasifik yang berkembang pesat, dan ini bisa menjadi dampak jangka panjang dari fluktuasi kebijakan perdagangan yang kita lihat hanya dalam empat minggu terakhir. Kenaikan tarif bagi mereka yang tetap mengekspor ke AS harus diserap oleh eksportir atau pelanggan mereka di AS,” urai Bain.