Prabowo Beberkan Masalah Klasik RI di Hadapan Pengusaha AS, Korupsi hingga Kartel Ilegal
WASHINGTON, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto membeberkan masalah klasik Indonesia yang saat ini berupaya diselesaikan pemerintahannya. Prabowo menyatakan, sejumlah masalah klasik itu, yakni korupsi, penyelundupan, kartel ilegal, hingga tata kelola di berbagai sektor.
Hal itu disampaikan Prabowo saat bertemu para pengusaha AS dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.
Baca Juga
Prabowo Sebut Perjanjian Tarif Dagang RI-AS Bakal Berdampak Besar
Prabowo mulanya menyampaikan mengenai strategi ekonomi Indonesia yang sangat terfokus. Indonesia, katanya, bertekad untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. DI sisi lain, pemerintah juga bertekad mengendalikan sumber daya alam Indonesia secara sehat.
"Kami ingin memiliki kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan. Namun, kami perlu mengendalikan ekonomi dalam arti mengontrol penggunaan sumber daya alam kami secara sehat," katanya.
Prabowo mengakui korupsi, lemahnya kinerja institusi, penyelundupan, pertambangan ilegal, dan penyerobotan hutan lindung masih menjadi persoalan yang dihadapi Indonesia. Namun, Prabowo menegaskan, pemerintah terus berupaya menyelesaikan berbagai masalah lama tersebut.
"Saya suka bahas hal secara terbuka. Kami memiliki kelemahan. Kami memiliki masalah dalam tata kelola, korupsi, dan kinerja institusional yang lemah. Banyak terjadi penyelundupan dan kegiatan ekonomi ilegal seperti pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, hingga korporasi yang mengelola perkebunan di hutan lindung. Ini adalah masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapi masalah ini secara langsung," tegasnya.
Baca Juga
Bertemu para Pengusaha AS, Prabowo Tegaskan Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat
Kepala Negara menegaskan tidak akan menyerahkan kedaulatan pemerintah kepada para kartel ilegal. Ditekankan, para kartel yang membuat negara kehilangan pendapatan yang seharusnya bisa dinikmati rakyat Indonesia.
"Kami menghitung kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi ini sangatlah besar," katanya.