Kejutan-Kejutan Baru dan Masalah Klasik di APBN 2023

JAKARTA, investortrust.id -- Fiskal memiliki fungsi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung iklim investasi, meredistribusi pendapatan, mendorong pemerataan, sekaligus memberikan proteksi terhadap masyarakat miskin dan rentan. Fungsi-fungsi tersebut kian dibutuhkan terlebih dalam kondisi ketidakpastian tinggi seperti saat ini.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 berlangsung dalam atmosfer yang belum cerah. Meski efek pandemi sudah lenyap, perekonomian masih dibayangi disrupsi. Pemicunya beragam, antara lain naiknya tensi geopolitik global. Sekitar 74 negara menggelar pemilu tahun ini yang bisa memicu gejolak politik. Masih terjadi gangguan rantai pasok dan volatilitas harga komoditas. Sementara pertumbuhan ekonomi berbagai negara melemah dan tidak merata.

Meski demikian, pelaksanaan APBN 2023 berjalan relatif mulus. Realisasi belanja APBN menembus Rp 3.121,9 triliun, melampaui target APBN sebesar Rp 3.117,2 triliun. Besaran realisasi belanja juga naik 0,8% dari realisasi 2022 sebesar Rp 3.081,2 triliun. Belanja negara yang melampaui angka Rp 3.000 triliun terjadi sejak tahun 2019.

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.774,3 triliun, atau 112,6% terhadap APBN 2023 awal serta 105,2% dari APBN revisi yang tertuang dalam Perpres 75/2023, sebesar Rp 2.673,2 triliun. Pendapatan tersebut juga tumbuh 5,3% dibandingkan realisasi tahun 2022.

Dengan postur tersebut, APBN 2023 mencatat defisit, tapi hanya Rp 347,6 triliun atau lebih kecil dari target awal senilai Rp 479,9 triliun. “Realisasi defisit kita hampir dari setengah desain original,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Dalam desain asli APBN 2023, sebelum direvisi, defisit anggaran dipatok di angka Rp 598,2 triliun atau 2,84% dari PDB. Defisit sempat direvisi menjadi 2,2% PDB. Dalam realisasinya, defisit ternyata hanya 1,65% dari PDB.

Menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, defisit ini merupakan yang terendah sejak 2011. Pada tahun tersebut, defisit APBN menyentuh nominal Rp 84,4 triliun atau 1,14% dari PDB.

Selain pencapaian defisit yang mengejutkan, keseimbangan primer APBN 2023 juga membukukan surplus, pertama kali terjadi sejak 2012. Surplus tercatat sebesar Rp 92,2 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. 

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, surplus keseimbangan primer menandai kondisi APBN yang sehat, didukung oleh ekonomi nasional yang bertumbuh.

Indikator lain yang cukup positif dari realisasi APBN adalah besaran bunga utang yang terus menurun. Suku bunga surat berharga negara (SBN) mencapai 6,68%, lebih rendah dari asumsi APBN 2023 yang mencapai 7,9%.

Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun dalam denominasi rupiah dan valuta asing pun turun. Pada awal tahun, yield SBN 10 tahun berada pada kisaran 7% sementara itu saat tutup buku nilainya 6,48%. “Kenapa yield utang bisa rendah? Karena investor percaya. Investor global memilih surat utang yang lebih kredibel,” ucap Febrio. 

Menkeu menyatakan, angka-angka realisasi APBN 2023 masih bersifat sementara larena menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pertanggungjawaban kepada DPR yang akan disampaikan pada medio 2024.

Pajak

Dari penerimaan negara sebesar Rp 2.774,3 triliun, penerimaan perpajakan mendominasi, yakni sebesar Rp 2.155,4 triliun. Angka ini 106,6% terhadap target awal APBN atau 101,7% terhadap Perpres 75/2023, serta meningkat 5,9% dari realisasi tahun 2022.

Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak sebesar Rp 1.869,2 triliun (108,8% terhadap APBN awal atau 102,8% terhadap Perpres 75/2023; kepabeanan dan cukai sebesar Rp 286,2 triliun (94,4% dari APBN 2023 atau 95,4% dari Perpres 75/2023.

Selanjutnya PNBP mencapai Rp 605,9 triliun (137,3% dari APBN 2023 atau 117,5% dari Perpres 75/2023, atau tumbuh 1,7% dibandingkan realisasi tahun 2022. PNBP tumbuh tinggi terutama ditopang dividen BUMN dan penerimaan SDA nonmigas, meskipun pendapatan SDA migas terkontraksi akibat moderasi minyak.

Sri Mulyani mengapresiasi capaian pajak yang di atas 100%. Kinerja ini harus dijaga dan basis pajak diperluas melalui peningkatan pengawasan dan pelayanan. 

Pertumbuhan penerimaan perpajakan tahun 2023 mencapai 7% karena basis pertumbuhan yang tinggi tahun sebelumnya. Pada 2021 dan 2022, pertumbuhan pendapatan negara dari pajak meningkat tinggi, masing-masing 35% dan 40%.

Untuk belanja, realisasi transfer ke daerah tahun 2023 mencapai Rp 881,3 triliun (108,2% dari pagu APBN 2023). Ini merupakan rekor tertinggi dari sejarah transfer ke daerah selama ini.

Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran 2023 mencapai Rp 359,5 triliun (60,1% dari target APBN 2023). Pembiayaan utang terealisasi sebesar Rp 407,0 triliun. Sedangkan pembiayaan investasi sebesar Rp 90,1 triliun, tersalur lewat PMN ke BUMN dan investasi kepada Badan Layanan Umum (BLU).

Kecepatan Pencairan Bermasalah

Bukan berarti pelaksanaan bujet 2023 tidak ada masalah dan kendala. Salah satu persoalan yang menjadi masalah klasih bertahun-tahun adalah kecepatan dalam belanja. Hingga kini masih terjadi pencairan anggaran dikebut di akhir tahun. Banyak instansi atau kementerian/lembaga (K/L) yang cenderung menghamburkan dan membuat kegiatan yang dicari-cari jelang akhir tahun, hanya karena anggaran yang tersisa masih besar.

Seorang ekonom senior yang kini menjadi salah satu petinggi di pemerintahan pernah menyindir, Indonesia pandai dalam menjaring penerimaan negara, namun bermasalah dalam pengeluaran atau belanja.

Menkeu Sri Mulyani sendiri mengakui kualitas dan kecepatan belanja ABPN yang masih bermasalah. Dia menyebut dua hal tersebut menjadi poin kritis di akhir masa Pemerintahan Jokowi.

Salah satu contoh masalah belanja APBN adalah pengucuran di ujung tahun. Kantor kas Kementerian Keuangan yang mestinya tutup pada 29 Desember, akhirnya tetap buka hingga 31 Desember 2023.Kemenkeu masih melayani kucuran anggaran di dua hari injury time tersebut. 

Bahkan dalam 12 hari kerja terakhir, Kementerian Keuangan menggelontorkan dana Rp 533,7 triliun. Pengeluaran belanja ini terbagi dalam tiga klaster. Klaster satu adalah transfer ke daerah berupa pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Klaster dua pembayaran subsidi pupuk dan klaster tiga pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMN).

Catatan lain dari kekurangan APBN 2023 adalah asumsi dasar makro yang dibawah ekspektasi. Dari tujuh asumsi makro, hanya dua yang memenuhi target, lima asumsi meleset alias di bawah ekspektasi.

Kelas Menengah

Selain itu, aspek menarik yang juga menjadi diskusi seputar kebijakan fiskal adalah perlunya subsidi bagi kelas menengah yang selama ini terabaikan. Sebab, pemerintah fokus pada masyarakat miskin.

Adalah Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri yang mengingatkan soal itu, dengan merujuk pada Chilean Paradox. Sebuah ironi dan paradoks yang terjadi di Chile. Chatib menceritakan, Chile merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan bisa menurunkan kemiskinan dari 53% menjadi 6%. Namun akibat gejolak sosial, jutaan orang kelas menengah turun ke jalan dan memprotes pemerintah.

Atas saran tersebut, Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah perlu menyesuaikan atau mengkalibrasi kebijakan untuk kelompok kelas menengah. Ini terjadi karena selama ini, kebijakan fiskal pemerintah fokus untuk kelompok berpendapatan rendah.

Sri Mulyani menyebut, kelas menengah memiliki perilaku berbeda-beda. Daya belinya juga berbeda. Karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan layanan publik dengan kualitas baik dan harga terjangkau. Terutama untuk masalah pendidikan, sampah, air bersih, listrik, internet, dan kebutuhan kelas menengah lainnya.

Ahead The Curve

Secara umum, fiskal 2023 telah menjalankan fungsinya dengan baik. Banyak kejutan yang positif. Menkeu mengklaim, APBN 2023 berhasil menyehatkan dirinya dan menyehatkan perekonomian nasional, sekaligus melindungi masyarakat lewat berbagai bantuan sosial.

“Jika diistilahkan dalam satu kata, APBN kita sudah ahead of the curve. Pencapaian kita jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan atau kita desain,” kata Menkeu.

Fundamental ekonomi domestik yang relatif kokoh menjadi bantalan yang efektif terhadap pelaksanaan APBN 2023. Di tengah ketidakpastian, ekonomi Indonesia 2023 tetap resilien, mampu tumbuh di atas 5%. Inflasi terjaga. Neraca perdagangan menorehkan surplus 43 bulan berturut-turut. Indeks manufaktur (PMI) berada di zona ekspansif selama 28 bulan berturut-turut.

Di pasar portofolio, terjadi net inflow hingga Rp 80,4 di pasar SBN, meskipun di pasar saham terjadi outflow. Yield SBN 10 tahun menurun ke 6,74 persen. Menkeu menilai hal itu sebagai bukti kepercayaan investor terhadap SBN, rupiah, dan ekonomi secara umum.

Fundamental ekonomi yang cukup solid dan APBN 2023 yang sehat diharapkan menjadi landasan kokoh dan katalis untuk pelaksanaan APBN 2024 dan perekonomian domestik yang lebih baik. Namun, masalah yang menghambat pelaksanaan anggaran harus dituntaskan, termasuk korupsi dan bancakan anggaran yang tetap ada. (HG)