Inflasi Jepang Turun Tajam, tapi Harga Beras Bisa Jadi ‘Bom Waktu’

TOKYO, investortrust.id - Tekanan inflasi di Jepang menunjukkan tanda-tanda pelonggaran signifikan. Data terbaru pemerintah, yang dirilis Jumat (23/1/2026), menunjukkan inflasi utama Jepang turun tajam ke level 2,1% pada Desember, terendah sejak Maret 2022, dari 2,9% pada November. Namun di balik angka yang menenangkan pasar tersebut, lonjakan harga beras masih membayangi stabilitas politik menjelang pemilu dadakan.

Baca Juga

Inflasi Jepang Naik Pertama Kali Sejak Mei, Ujian Awal bagi PM Baru Takaichi

Penurunan inflasi ini mencerminkan meredanya tekanan harga di sejumlah sektor, meskipun secara simbolik menandai bulan ke-45 berturut-turut inflasi Jepang berada di atas target Bank of Japan (BOJ) sebesar 2%. Dengan kata lain, meski mendingin, inflasi belum sepenuhnya kembali ke zona nyaman bagi bank sentral.

Inflasi inti—yang mengecualikan harga makanan segar—tercatat 2,4%, sesuai ekspektasi analis dan menjadi level terendah sejak Oktober 2024. Angka ini turun tajam dari 3% pada bulan sebelumnya. Sementara itu, inflasi “core-core”, yang juga mengecualikan energi, melandai ke 2,9% dari 3%.

Secara tahunan, inflasi Jepang sepanjang tahun tercatat 3,2%. Inflasi sempat mencapai puncak tertinggi dalam dua tahun pada Januari 2025 sebelum secara bertahap menurun sepanjang tahun, seiring melemahnya tekanan biaya impor dan stabilisasi harga energi global.

Harga Beras

Namun, narasi penurunan inflasi tersebut runtuh ketika menyentuh satu komoditas yang sangat sensitif secara sosial dan politik: beras. Jepang mencatat inflasi beras tertinggi dalam lebih dari 50 tahun pada Mei 2025, ketika harga melonjak ke rekor tertinggi.

Pada Desember, inflasi beras tercatat 34,4% secara tahunan, menandai bulan ketujuh berturut-turut penurunan laju inflasi. Meski demikian, harga aktual beras masih bertahan di dekat level tertinggi sepanjang sejarah.

Data Kementerian Pertanian Jepang menunjukkan harga rata-rata satu kantong beras 5 kilogram mencapai 4.267 yen pada pekan yang berakhir 11 Januari. Angka ini menegaskan bahwa meski inflasi beras melambat, beban biaya hidup rumah tangga belum benar-benar berkurang.

Pengalaman pahit tahun 2025 masih segar dalam ingatan publik. Saat itu, lonjakan harga beras dan pernyataan yang dianggap ceroboh membuat Menteri Pertanian Taku Eto kehilangan jabatannya. Krisis tersebut bahkan mendorong mantan Perdana Menteri Shigeru Ishiba turun tangan langsung untuk mengambil tanggung jawab pribadi menurunkan harga di tengah kelangkaan pasokan.

Pemilu dan Tekanan Kebijakan

Data inflasi ini keluar pada momen politik yang krusial. Perdana Menteri Sanae Takaichi dijadwalkan membubarkan Majelis Rendah Jepang hari ini, membuka jalan bagi pemilu dadakan pada 8 Februari mendatang.

Baca Juga

Bursa Asia Menguat, Nikkei Melonjak di Tengah Isu Pemilu Dini Jepang

Isu biaya hidup menjadi salah satu pilar utama kampanye Takaichi. Ia berjanji akan menangguhkan pajak makanan sebesar 8% selama dua tahun guna meringankan beban rumah tangga di tengah harga pangan yang masih tinggi.

Tahun lalu, pemerintahannya juga meluncurkan paket stimulus jumbo senilai US$135 miliar. Program tersebut mencakup perluasan hibah untuk pemerintah daerah serta subsidi tagihan listrik dan gas—langkah yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi.

Di sisi moneter, perhatian pasar kini tertuju pada Bank of Japan. BOJ dijadwalkan mengumumkan keputusan kebijakan moneternya hari ini, bersamaan dengan rilis proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi terbaru untuk 2026. Mayoritas ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan bank sentral akan menahan suku bunga di level 0,75%.

Dengan inflasi yang mulai mendingin namun harga beras masih membara, Jepang berada di persimpangan antara stabilisasi ekonomi dan risiko politik. Bagi pemerintah, tantangannya bukan sekadar menurunkan angka inflasi, melainkan memastikan penurunan tersebut benar-benar terasa di meja makan pemilih.