Prabowo Mengaku Pernah Menolak Hadir di WEF Davos, Kenapa?

DAVOS, Investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto mengaku sempat menolak untuk hadir di forum World Economic Forum di Davos. Bukan untuk menolak hadir di Davos tahun ini, tapi saat gelaran World Economic Forum pada tahun 2025 lalu, ketika periode ia memerintah belum lagi memasuki masa satu tahun.

Pada event World Economic Forum 2025, Prabowo baru dua bulan menjabat sebagai Presiden, sehingga ia merasa tak layak untuk menyampaikan pidato di hadapan para kepala negara dan pelaku usaha global di Davos.

“Tahun lalu, saya diundang untuk berbicara di forum ini, namun saya menolak. Mengapa? Karena saat itu saya baru dua bulan memimpin pemerintahan. Apa yang bisa saya sampaikan selain janji dan retorika?” ujar Prabowo di Davos, Kamis (22/1/2025). Menurutnya, ia lebih percara pada bukti dan kebijakan berasis data dan hasil yang nyata.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto memaparkan secara komprehensif arah kebijakan pembangunan Indonesia dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos, dengan menekankan bahwa investasi pada manusia menjadi fondasi utama pertumbuhan jangka panjang. Ia menegaskan bahwa pembangunan sosial yang kuat bukan beban fiskal, melainkan strategi ekonomi rasional untuk meningkatkan produktivitas nasional.

Salah satu program utama yang disoroti adalah program makan gratis berskala nasional. Presiden Prabowo menyatakan, “Tahun ini, kami menargetkan dapat menyajikan 82,9 juta porsi makanan per hari.” Program ini menyasar seluruh anak Indonesia sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia yang hidup sendiri, dengan sistem pengantaran langsung ke rumah.

Baca Juga

Prabowo: IMF Gambarkan Indonesia sebagai Titik Terang Global dengan Pertumbuhan Ekonomi Kuat

Prabowo membandingkan skala program tersebut dengan perusahaan global. “Sebagai perbandingan, McDonald’s memulai dapur pertamanya pada tahun 1940, dan membutuhkan waktu sekitar 55 tahun untuk mencapai produksi 68 juta porsi per hari,” ujarnya. Ia optimistis target 82,9 juta porsi per hari dapat tercapai sebelum akhir Desember 2026, bahkan berpotensi lebih cepat.

Selain meningkatkan kesehatan masyarakat, program makan gratis juga berdampak langsung pada perekonomian. Presiden mengungkapkan bahwa lebih dari 61.000 UMKM dan perusahaan terlibat dalam rantai pasok, serta telah tercipta lebih dari 600.000 lapangan kerja langsung. “Pada puncaknya, kami optimistis jumlah tersebut akan mencapai 1,5 juta lapangan kerja langsung,” kata Prabowo.

Di sektor kesehatan, pemerintah menjalankan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 70 juta rakyat Indonesia yang akan dilakukan setahun sekali seumur hidup. Prabowo menegaskan, “Ini bukan program populis, melainkan program rasional untuk penghematan jangka panjang.” Deteksi dini penyakit diyakini mampu menghemat biaya kesehatan negara hingga miliaran dolar AS.

Transformasi pendidikan menjadi pilar berikutnya. Pada 2025, pemerintah telah merenovasi 16.140 sekolah dan melengkapi 288.000 sekolah dengan panel interaktif digital. “Pada tahun 2026, kami akan menambah 1 juta panel pintar interaktif,” ujar Prabowo, dengan target setiap sekolah memiliki minimal enam ruang kelas digital dalam tiga tahun.

Presiden juga menyoroti dampak emosional dari digitalisasi pendidikan. “Banyak warga desa bahkan menangis ketika panel digital tersebut tiba,” katanya. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus bentuk pemberdayaan generasi masa depan Indonesia.

Upaya memutus mata rantai kemiskinan dilakukan melalui pembangunan sekolah berasrama bagi masyarakat termiskin. “Tujuan saya adalah memutus mata rantai kemiskinan,” tegas Prabowo. Selain itu, pemerintah membangun pusat unggulan bagi anak berprestasi, sekolah khusus anak berbakat, serta 10 universitas baru berstandar internasional.

Baca Juga

Prabowo: Kita Berkumpul di Davos Saat Peperangan Terus Meletus

Di sektor pedesaan, pemerintah Indonesia lanjut Prabowo, membangun 83.000 koperasi lengkap dengan gudang, cold storage, minimarket, dan apotek desa. Program desa nelayan modern juga dikembangkan, dengan proyek percontohan di Biak, Papua, yang mencatat peningkatan pendapatan nelayan hingga 60% per tahun berkat akses es dan bahan bakar yang lebih mudah.

Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya supremasi hukum bagi iklim investasi. “Tidak ada iklim investasi tanpa kepastian hukum yang adil,” ujarnya. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi secara tegas dan terbuka, seraya menambahkan, “Saya telah dilantik dan disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum.”