Dinilai Ancam Perdamaian Dunia, China Tolak Keras Wacana Nuklir Jepang

BEIJING, investortrust.id — Pemerintah China menyatakan penolakan keras terhadap kemungkinan Jepang memiliki senjata nuklir, menyusul pernyataan sejumlah pejabat tinggi Tokyo yang membuka ruang peninjauan ulang prinsip non-nuklir Jepang. Beijing menilai wacana tersebut sebagai kecenderungan berbahaya yang mengancam stabilitas kawasan dan tatanan internasional pascaperang.

“China dan semua negara pencinta damai di dunia berada dalam keadaan siaga tinggi dan dengan tegas menentang kecenderungan berbahaya yang ditunjukkan Jepang dalam isu senjata nuklir,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian kepada pers di Beijing, Senin (22/12). Ia mendesak Jepang untuk mematuhi hukum internasional serta konstitusinya sendiri.

Baca Juga

Menegangkan, Pesawat Militer China Arahkan Radar ke Jet Tempur Jepang

Pasca Perang Dunia II, Jepang menerapkan kontrol ketat terhadap aktivitas militernya. Sejak 1967, Tokyo juga memegang teguh Three Non-Nuclear Principles, yakni tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayah Jepang. Prinsip ini menjadi fondasi posisi Jepang sebagai negara non-senjata nuklir di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Namun, pernyataan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi yang membuka kemungkinan meninjau ulang prinsip non-nuklir tersebut memicu kekhawatiran regional. Koizumi menyebut bahwa demi melindungi kehidupan damai masyarakat, Jepang “wajar mempertimbangkan berbagai opsi tanpa mengesampingkan pilihan apa pun”.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan. Pada 7 November 2025, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan dapat menciptakan “situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang”. Pernyataan tersebut dipahami sebagai sinyal bahwa Jepang dapat mengizinkan Pasukan Bela Diri terlibat untuk mendukung Taiwan jika Beijing memberlakukan blokade atau tekanan militer.

China menilai pernyataan tersebut sebagai langkah provokatif. “Kami mendesak Jepang menghentikan langkah-langkah berani dan provokatif menuju kepemilikan senjata nuklir. Jepang tidak boleh menantang tatanan internasional pascaperang dan terjerumus lebih jauh ke jalan yang salah,” ujar pejabat Kemenlu China lainnya, Guo Jiakun.

Lin Jian menegaskan, hukum internasional secara jelas mengatur bahwa Jepang harus sepenuhnya dilucuti dan tidak boleh mempertahankan industri yang memungkinkan remiliterisasi. Sebagai negara penandatangan NPT, Jepang memiliki kewajiban yang tidak dapat dinegosiasikan untuk tidak menerima, memproduksi, memperoleh, maupun mentransfer senjata nuklir.

Baca Juga

China-Jepang Memanas, Beijing Kecam Pernyataan ‘Provokatif’ PM Takaichi soal Taiwan

China juga menuding ambisi kelompok sayap kanan Jepang sebagai pendorong utama wacana nuklir tersebut. Menurut Lin Jian, Jepang memiliki cadangan plutonium yang jauh melampaui kebutuhan sipil, menjadikannya negara non-nuklir dengan kemampuan teknis untuk memproduksi senjata nuklir.

“Upaya Jepang untuk memiliki senjata nuklir akan menantang otoritas dan efektivitas Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, merusak rezim non-proliferasi global, serta menyabotase perdamaian dan stabilitas yang dibangun dengan susah payah sejak Perang Dunia II,” tegas Lin Jian, dikutip dari Antara.

Sebagai respons atas pernyataan PM Takaichi, China telah mengambil serangkaian langkah balasan, termasuk menangguhkan kembali impor produk laut Jepang, menghentikan pertemuan pejabat tinggi, menyarankan warga China untuk tidak bepergian atau belajar di Jepang, hingga menghentikan peredaran film Jepang. Beijing juga menegaskan akan merespons secara tegas jika Tokyo terlibat secara militer dalam isu Taiwan.

Ketegangan kedua negara meningkat lebih jauh setelah dua jet tempur J-15 Angkatan Laut China dilaporkan dua kali mengunci radar ke pesawat F-15 Pasukan Bela Diri Udara Jepang di perairan lepas tenggara Okinawa pada 6 Desember, insiden yang memicu protes resmi dari Tokyo.