China–Jepang Masih Tegang, Risiko Ekonomi Meningkat
Poin Penting
- Beijing menuntut PM Jepang Sanae Takaichi mencabut pernyataannya Taiwan, namun Takaichi menolak—situasi yang dinilai membuat kebuntuan diplomatik sulit diakhiri.
- Xi Jinping menekan Trump dalam panggilan telepon untuk meredam Takaichi, sementara Washington memilih diam, memicu kekhawatiran Tokyo dan Taipei.
- China meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Jepang, termasuk pembatasan impor makanan laut dan imbauan perjalanan, namun kedua negara dinilai sama-sama tidak ingin konflik militer pecah.
- Para analis memperkirakan hubungan China–Jepang tidak akan membaik dalam waktu dekat.
WASHINGTON, investortrust.id - Serangkaian panggilan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan para pemimpin Jepang serta China sejauh ini masih belum mampu meredakan tensi diplomatik antara Beijing dan Tokyo. Para analis memperingatkan bahwa peluang de-eskalasi masih sangat jauh.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berbicara dengan Trump pada Selasa (25/11/2025), hanya beberapa jam setelah Trump mengadakan panggilan terpisah dengan Presiden China Xi Jinping.
Baca Juga
China-Jepang Memanas, Beijing Kecam Pernyataan ‘Provokatif’ PM Takaichi soal Taiwan
Takaichi mengatakan kepada media setelah panggilan tersebut bahwa ia membahas hubungan dengan China dalam percakapan itu. Gelombang komunikasi diplomatik ini dipicu oleh perselisihan mengenai pernyataan Takaichi terkait bagaimana Jepang akan menanggapi serangan China terhadap Taiwan.
Dalam panggilannya pada Senin, Xi menekan Trump mengenai isu Taiwan, meminta Washington membantu menjaga tatanan internasional pasca-Perang Dunia II, menurut keterangan resmi dari kementerian luar negeri China.
Namun, dalam unggahan di Truth Social, Trump tidak menyebut Taiwan sama sekali—mengatakan percakapan itu membahas perang di Ukraina, fentanyl, kedelai, dan isu lainnya. Ia juga menyebut akan mengunjungi Beijing pada April, sementara Xi dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke AS pada 2026.
The Wall Street Journal melaporkan bahwa Xi secara tidak biasa meminta agar panggilan dengan Trump dilakukan secepatnya.
Andy Rothman, pendiri firma penasihat China Sinology, mencatat bahwa pernyataan resmi Beijing menekankan isu Taiwan—tanda bahwa Xi ingin Trump menggunakan pengaruhnya agar Takaichi meredam retorikanya soal lintas-Selat.
Beijing menuntut Takaichi menarik kembali pernyataannya. Namun meski Takaichi mengatakan ia akan menghindari membahas skenario spesifik ke depan, ia belum mencabut ucapannya.
“Takaichi tidak bisa mencabut pernyataannya, dan Beijing tahu itu. Kesalahan Takaichi adalah berbicara dengan terlalu lugas, dan Beijing menghukumnya… Selama Takaichi tetap menjadi perdana menteri, sulit melihat hubungan akan banyak membaik,” kata analis David Boling dan Jeremy Chan dari Eurasia Group, seperti dikutip CNBC.
Baca Juga
Buntut Pernyataan PM Takaichi soal Taiwan, China Imbau Warganya Tak Bepergian ke Jepang
Alice Han, Direktur China di firma penasihat Greenvale, mengatakan kepada CNBC bahwa Xi “mengutamakan Taiwan sebagai bagian dari warisannya.”
Di sisi lain, menurut Han, pemerintahan Trump “jauh lebih enggan” mengorbankan biaya dan risiko demi Taiwan, dan lebih memprioritaskan hubungan dagang AS–China.
Diamnya Washington
Pendekatan Beijing kepada Washington dipandang sebagai kesempatan diplomatik langka bagi AS, karena China ingin keterlibatan AS untuk meredakan ketegangan dengan Jepang—melihat sedikit manfaat dari eskalasi lebih lanjut, menurut para analis.
Baca Juga
Namun, Trump dan Gedung Putih tetap diam.
“Diamnya Trump mengenai ketegangan China–Jepang pasti membuat Taipei dan Tokyo gelisah,” kata Dennis Wilder, peneliti senior di Universitas Georgetown.
China telah berupaya menggunakan pengaruh ekonominya terhadap Jepang, termasuk membatasi impor makanan laut, mengimbau warganya tidak bepergian ke Jepang, dan meminta warga yang tinggal di Jepang lebih waspada.
“Jika Beijing meningkatkan tekanan hingga menggunakan paksaan militer, maka Amerika Serikat pasti akan merespons jauh lebih keras,” ujar Drew Thompson, peneliti di RSIS, Singapura.
Meski tekanan ekonomi meningkat, para analis mengatakan kedua negara sama-sama memiliki alasan kuat untuk menghindari konflik militer.
Kedua pihak, menurut analis Eurasia Group, ingin menghindari bentrokan militer, sehingga kemungkinan konflik tidak disengaja tetap rendah.
Tetapi, diingatkan bahwa hubungan bilateral tidak akan membaik dalam waktu dekat, dengan mencontohkan preseden tekanan ekonomi China terhadap Korea Selatan dan Australia—yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mereda.
Pada 2017, produk Korea Selatan diboikot di China, tur rombongan dilarang, dan ada “larangan halus” terhadap konten K-pop setelah Seoul memasang sistem pertahanan rudal THAAD buatan AS.
Sehari setelah China mengeluarkan peringatan perjalanan ke Jepang, kabinet Takaichi mengirim pejabat senior kementerian luar negeri ke Beijing, namun kunjungan itu tidak menghasilkan kemajuan apa pun.
Beijing telah menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk kompromi. ”Kita tampaknya akan hidup dengan krisis ini untuk sementara waktu lagi,” ujar Thompson.