Konsistensi RI Dukung Perjuangan Palestina Berbuah Deklarasi Solusi Dua Negara di PBB

NEW YORK, investortrust.id – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara besar-besaran mendukung “Deklarasi New York” yang mengusung penyelesaian damai konflik Israel-Palestina melalui solusi dua negara dengan langkah konkret dan terikat waktu. Resolusi tersebut dipresentasikan oleh Perwakilan Tetap Prancis untuk PBB, Jérôme Bonnafont, atas nama Prancis, Arab Saudi, dan negara-negara pendukung lainnya, dan disahkan dengan 142 suara mendukung, 10 menolak, serta 12 abstain dari total 193 negara anggota PBB.

Deklarasi ini menegaskan kesepakatan untuk mengambil langkah bersama mengakhiri perang di Gaza dan mencapai penyelesaian yang adil, damai, serta berkelanjutan bagi konflik Israel-Palestina. Isi deklarasi menolak segala bentuk perubahan regional maupun demografis, termasuk pengusiran paksa warga Palestina, dan mendorong langkah nyata untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka, demokratis, dan berdaulat, dengan kemampuan ekonomi yang berkesinambungan agar dapat hidup berdampingan dengan Israel dalam pengakuan dan integrasi regional.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penentangan keras terhadap resolusi tersebut. Beberapa jam sebelum pemungutan suara, Netanyahu menegaskan, “Tidak akan ada negara Palestina,” sambil menandatangani perjanjian perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diklaim Palestina sebagai bagian dari wilayah masa depannya. Ia juga menegaskan, “Tempat ini milik kami,” seperti dikutip Sana.sy, Sabtu (13/9/2025).

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menilai hasil pemungutan suara itu mencerminkan “kerinduan hampir seluruh komunitas internasional untuk membuka jalan menuju perdamaian.” Ia menyerukan agar pihak yang masih memilih “jalan perang dan kehancuran” serta berusaha melenyapkan rakyat Palestina untuk mendengarkan suara akal sehat demi penyelesaian damai.

Sebaliknya, Israel melalui Duta Besarnya untuk PBB, Danny Danon, menolak resolusi tersebut dengan menyebutnya sebagai “pertunjukan sandiwara” yang hanya menguntungkan Hamas. Amerika Serikat pun turut menolak Deklarasi New York. Penasihat Misi AS Morgan Ortagus menilai resolusi itu sebagai “aksi publisitas yang salah arah dan tidak tepat waktu yang merusak upaya diplomatik serius untuk mengakhiri konflik,” sembari menegaskan, “Jangan salah, resolusi ini adalah hadiah untuk Hamas.”

Meski demikian, resolusi itu tidak hanya mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang, tetapi juga mengecam serangan Israel terhadap warga sipil dan infrastruktur di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 64.000 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel, tanpa pembedaan antara warga sipil dan kombatan.

Deklarasi New York menetapkan bahwa Otoritas Palestina akan memerintah seluruh wilayah Palestina, sementara Hamas diwajibkan mengakhiri pemerintahannya di Gaza dan menyerahkan senjata. Deklarasi juga mendukung penempatan misi stabilisasi internasional sementara di bawah naungan PBB untuk melindungi warga sipil Palestina, mendukung transisi keamanan ke Otoritas Palestina, serta memberikan jaminan keamanan bagi Palestina dan Israel. Selain itu, deklarasi tersebut mendesak negara-negara lain untuk mengakui Palestina sebagai bagian penting dalam tercapainya solusi dua negara.

Dalam konteks ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut berperan dalam upaya mendorong penyelesaian sengketa di Palestina. Dalam sejumlah kesempatan Presiden Prabowo Subianto selalu menegaskan dukungan kuatnya terhadap Palestina. Hal ini berulangkali dilakukan di sejumlah ajang pertemuan internasional, hingga dialog-dialog bilateral dengan para pimpinan negara saat kunjungan kerjanya ke mancanegara sejak ia menjabat.

Sebut saja sebulan setelah ia menjabat, dalam pertemuannya dengan PM Singapura Lawrence Wong medio November 2024 ia bersama Wong menyerukan agar dihentikannya kekerasan utamanya di Palestina, dan Lebanon. Hal yang sama juga ia sampaikan saat pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Erdogan pada Februari 2025.  Sehari setelah bertemu Erdogan, Prabowo kembali mendesak perdamaian di Palestina, dan pembangunan kembali Gaza yyang hancur akibat bombardir Israel.

Baca Juga

Albanese Sebut Australia Siap Akui Negara Palestina September

Di pidato Pertemuan Parlemen Organisasi Konferensi Negara Islam (OKI) pada April 2025, Prabowo  kembali menegaskan dukungannya atas hak merdeka bagi rakyat Palestina. Pun hal yang sama menjadi pernyataan bersama antara Prabowo dan PM China Li Qiang pada Mei 2025.

Dukungan terhadap Palestina dan solusi dua negara kembali disampaikan Prabowo saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di bulan yang sama di Jakarta. Termutakhir dalam pipdatonya di Sidang Perdana DPR/MPR RI pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap dan peran Indonesia atas kedaulatan Palestina. Maka bolehlah dikatakan jika Indonesia, khususnya Prabowo adalah salah satu pihak yang ikut berlega hati bahwa mayoritas negara-negara di PBB telah sepakat mengakui negara dan kemerdekaan Palestina.  

Jika merunut ke belakang, apa yang dicapai dalam pertemuan negara-negara di PBB,  sejalan dengan pidato perdana Prabowo setelah dilantik sebagai Presiden RI ke-8. Saat itu  Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia tetap memilih kebijakan luar negeri bebas aktif dengan prinsip anti penjajahan. “Kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara. Sudah berkali-kali saya canangkan Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. Kita ingin menganut filosofi kuno seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan bahwa Indonesia akan selalu berpihak pada rakyat tertindas. “Karena kita pernah mengalami penjajahan, kita anti penindasan, karena kita pernah ditindas, kita anti rasialisme, anti apartheid, karena kita pernah mengalami waktu kita dijajah bahkan digolongkan lebih rendah dari anjing. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina,” seru Prabowo yang disambut tepuk tangan para undangan.

Prabowo juga mengingatkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelumnya telah banyak menyalurkan bantuan untuk Palestina, termasuk tim medis yang kini bekerja di Gaza, Rafah. “Dengan risiko sangat tinggi, dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama bersama saudara-saudara dari UEA. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak dan siap evakuasi mereka yang luka dan anak-anak yang trauma, dan korban. Kita siapkan semua RS tentara dan nanti RS-RS lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil,” pungkasnya.