Albanese Sebut Australia Siap Akui Negara Palestina September
Poin Penting
|
CANBERRA, investortrust.id – Australia akan secara resmi mengakui negara Palestina pada September mendatang, bertepatan dengan Sidang Umum PBB di New York. Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan langkah ini sebagai dukungan terhadap solusi dua negara yang dinilainya sebagai “harapan terbaik umat manusia” untuk mengakhiri siklus kekerasan di Timur Tengah dan krisis kemanusiaan di Gaza.
Baca Juga
“Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, serta kelaparan di Gaza,” ujar Albanese dalam konferensi pers di Canberra, dikutip dari Al Jazeera, Senin (11/8/2025).
Pengumuman Australia datang ketika Kanada, Prancis, dan Inggris bersiap secara resmi mengakui Palestina pada pertemuan bulan depan, bergabung dengan mayoritas besar negara anggota PBB. Langkah ini juga diambil sekitar seminggu setelah ratusan ribu warga Australia melakukan aksi long march melintasi Sydney Harbour Bridge untuk memprotes perang Israel di Jalur Gaza.
Sehari setelah aksi tersebut, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC) bahwa “ada risiko tak akan ada lagi Palestina yang tersisa untuk diakui.”
“Terkait pengakuan, saya sudah mengatakan selama lebih dari setahun bahwa ini adalah masalah ‘kapan’, bukan ‘apakah akan’,” tambah Wong.
Partai oposisi Liberal mengkritik langkah ini, dengan mengatakan bahwa hal tersebut menempatkan Australia berseberangan dengan Amerika Serikat, sekutu terdekatnya, serta membalikkan konsensus bipartisan yang menyatakan tidak akan ada pengakuan selama Hamas masih menguasai Gaza.
“Meskipun ucapannya hari ini, kenyataannya Anthony Albanese telah berkomitmen untuk mengakui Palestina saat sandera masih berada di terowongan bawah Gaza dan Hamas masih mengontrol populasi Gaza. Tidak ada yang ia katakan hari ini yang mengubah fakta tersebut,” kata pemimpin Partai Liberal Sussan Ley dalam pernyataan tertulis.
“Mengakui negara Palestina sebelum pengembalian para sandera dan kekalahan Hamas, seperti yang dilakukan pemerintah hari ini, berisiko memberi Hamas salah satu tujuan strategis dari aksi terorisme brutal 7 Oktober.”
Baca Juga
Hamas Ancam Akan 'Menetralkan' Sandera jika Israel Luncurkan Operasi Penyelamatan
Partai Hijau Australia, partai terbesar keempat di parlemen, menyambut baik langkah pengakuan Palestina, namun mengatakan pengumuman tersebut tidak memenuhi “seruan besar dari publik Australia agar pemerintah mengambil tindakan nyata.”
“Jutaan warga Australia telah turun ke jalan, termasuk 300.000 orang akhir pekan lalu di Sydney, menuntut sanksi dan penghentian perdagangan senjata dengan Israel. Pemerintah Albanese masih mengabaikan seruan ini,” kata Senator David Shoebridge, juru bicara urusan luar negeri Partai Hijau, dalam pernyataan.
Jaringan Advokasi Palestina Australia (APAN) juga mengkritik pengumuman tersebut, menyebutnya sebagai “daun ara politik yang membiarkan genosida dan apartheid Israel berlanjut tanpa tantangan, sekaligus mengalihkan perhatian dari keterlibatan Australia dalam kejahatan perang Israel melalui perdagangan senjata dan komponen yang masih berlangsung.”
“Hak-hak Palestina bukan hadiah yang bisa diberikan oleh negara-negara Barat. Hak itu tidak bergantung pada negosiasi dengan, atau perilaku maupun persetujuan dari, penindas kolonial mereka,” kata APAN.
Menurut Albanese, keputusan Australia untuk mengakui hak Palestina atas negara sendiri akan “didasarkan pada komitmen yang diterima Australia dari Otoritas Palestina (PA).”
Komitmen “rinci dan signifikan” tersebut termasuk PA menegaskan kembali bahwa pihaknya “mengakui hak Israel untuk hidup damai dan aman” serta berkomitmen untuk “demiliterisasi dan menggelar pemilihan umum,” kata Albanese saat mengumumkan keputusan tersebut.
PA adalah badan pemerintahan yang sejak pertengahan 1990-an mengelola sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel. Badan ini belum pernah menggelar pemilu legislatif sejak 2006 dan dikritik sebagian warga Palestina karena dianggap membantu Israel mempertahankan kontrol ketat atas penduduk di Tepi Barat.
Albanese mengatakan komitmen yang diperoleh Australia merupakan “peluang untuk memberikan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina dengan cara yang mengisolasi Hamas, melucutinya, dan mengusirnya dari kawasan sekali untuk selamanya.”
Hamas telah berkuasa di Jalur Gaza sejak 2007, setelah memenangkan perang singkat melawan pasukan yang loyal kepada Presiden PA Mahmoud Abbas.