Ukraina Butuh Dana Setara 10% PDB Indonesia untuk Danai Perang Tahun Depan

KYIV, Investortrust.id – Ukraina menyatakan membutuhkan setidaknya US$ 120 miliar atau sekitar Rp1.968 triliun (kurs Rp16.400) untuk mempertahankan diri dari invasi Rusia pada tahun 2026. Angka ini nyaris mencapai 10% dari Pendapatan Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2024 yang sebesar Rp22.139 triliun.

Menteri Pertahanan Ukraina, Denys Shmygal, menegaskan bahwa jumlah tersebut diperlukan baik jika perang masih berlanjut maupun ketika perang sudah berakhir, demi menjaga kesiapan militer menghadapi potensi ancaman baru.

“Saya harus mengatakan bahwa jika perang akan terus berlanjut, kami akan membutuhkan minimal US$ 120 miliar  untuk tahun depan,” ujar Shmygal dalam sebuah konferensi di Kyiv (13/9/2025) seperti dikutip  NewZealndHerald.com. Ia menambahkan, bahkan jika perang berakhir, Ukraina tetap membutuhkan jumlah serupa untuk menjaga kondisi militernya tetap kuat, “untuk mengantisipasi kemungkinan agresi sekunder dari pihak Rusia.”

Ukraina saat ini mengalokasikan sekitar sepertiga dari total output ekonominya untuk kebutuhan pertahanan, sementara perekonomiannya bertahan berkat puluhan miliar dolar bantuan finansial dari negara-negara Barat.

Shmygal juga menyarankan agar aset Rusia yang dibekukan di Barat disita untuk membiayai pengeluaran pertahanan, mengingat beban pajak rakyat Ukraina sudah sangat berat setelah lebih dari tiga tahun perang. Rusia menolak usulan tersebut dan menegaskan bahwa setiap upaya menyita asetnya merupakan tindakan pencurian yang akan menimbulkan konsekuensi serius.

Sejalan dengan hal itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen beberapa hari lalu mengusulkan agar aset Rusia yang dibekukan digunakan untuk mendanai “pinjaman reparasi” bagi Ukraina, meskipun menegaskan bahwa Uni Eropa tidak akan secara langsung menyita aset tersebut.

Menurut laporan Politico, Komisi Eropa tengah mempertimbangkan rencana baru untuk menyalurkan dana miliaran euro dari aset Rusia yang dibekukan dengan menggantinya melalui penerbitan obligasi yang dijamin Uni Eropa. Usulan ini dipaparkan dalam pertemuan tertutup pada 11 September 2025 lalu dengan wakil menteri keuangan negara-negara anggota Uni Eropa, dan menurut sejumlah sumber, meski menuai optimisme dengan kehati-hatian, belum ada kesepakatan resmi yang dicapai.

Hingga saat ini, sekitar 210 miliar euro aset bank sentral Rusia telah dibekukan di Barat sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, dengan sebagian besar dana ditahan di lembaga kliring Euroclear yang berbasis di Brussel. Berdasarkan hukum Uni Eropa yang berlaku, hanya bunga dari aset-aset tersebut yang bisa dialihkan secara sah, bukan pokok dananya.

Baca Juga

Serangan Drone Ukraina Hantam Ekspor Rusia, Harga Minyak Dunia Terkerek

Untuk mengatasi kendala itu, Komisi Eropa mengusulkan skema yang disebut “Pinjaman Reparasi” di mana dana simpanan Rusia digunakan sebagai jaminan penerbitan obligasi nol kupon oleh Uni Eropa.

Obligasi ini berfungsi sebagai surat utang atau IOU yang menjadi jembatan pendanaan bagi Ukraina saat ini, sementara pelunasan akan ditangguhkan hingga Rusia membayar ganti rugi atas kerusakan perang. “Ukraina hanya akan membayar kembali pinjaman setelah Rusia membayar reparasi. Uang ini akan membantu Ukraina sejak hari ini,” kata von der Leyen dalam pidato tahunan State of the Union di hadapan Parlemen Eropa pada 9 September.

Para pejabat Uni Eropa menyebut mekanisme ini ditujukan untuk membantu Ukraina menutup defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 8 miliar euro tahun depan, di tengah meningkatnya kelelahan donor dan tekanan fiskal di negara-negara anggota.

Rencana tersebut juga dirancang untuk menjawab kekhawatiran Belgia dan Euroclear terkait risiko hukum dari penyitaan langsung aset Rusia. Dengan mengganti dana tersebut menggunakan obligasi, Komisi Eropa berharap dapat menghindari tuduhan penyitaan ilegal sekaligus tetap memobilisasi sumber daya.

Sebagai jaminan tambahan, obligasi tersebut akan didukung secara kolektif oleh negara-negara Uni Eropa. Namun, skema penjaminan nasional memerlukan persetujuan bulat dari seluruh anggota, yang sebelumnya telah menggagalkan upaya serupa.

Hingga kini, bunga yang dihasilkan dari aset beku Rusia masih digunakan untuk membantu membayar bagian Uni Eropa dalam paket pinjaman G7 senilai 45 miliar euro untuk Ukraina. Dengan paket tersebut hampir habis, kebutuhan Ukraina yang terus meningkat mendorong Brussel mencari mekanisme baru untuk mempertahankan dukungan.

Usulan terbaru ini menunjukkan upaya Uni Eropa untuk menyeimbangkan aspek legalitas, solidaritas, dan kemauan politik dalam menghadapi perang yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.