Indonesia Didorong Hadirkan Perdamaian di Tengah Perang Thailand-Kamboja
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id -- Perang antara Thailand dan Kamboja semakin memanas. Indonesia kemudian didorong menghadirkan perdamaian di tengah situasi tersebut.
"Dalam situasi ini, peran Indonesia sebagai saudara tua atau 'the big brother in ASEAN', serta kepemimpinan ASEAN yang saat ini dipegang Malaysia, kembali dipertaruhkan. Mampukah Indonesia dan Malaysia meng-guide Thailand dan Kamboja untuk menahan diri dan kembali duduk ke meja perundingan untuk mencari titik temu resolusi konflik dan perdamaian," kata Direktur Pascasarjana Studi Hubungan International Paramadina Graduate School of Diplomacy, Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam.
Ahmad menilai situasi tersebut menjadi ujian nyata bagi sentralitas ASEAN. Pasalnya selama ini ASEAN dikenal dengan kemampuannya menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin.
"Namun demikian, konflik yang kini berubah menjadi perang dengan penggunaan alat utama sistem persenjataan modern, yang baru saja dilakukan Thailand terhadap Kamboja, benar-benar menjadi ujian nyata bagi sentralitas ASEAN," ucapnya.
Menurut Ahmad, Presiden Prabowo Subianto perlu belajar dari kesuksesan Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mendamaikan Thailand-Kamboja di tahun 2011. Ia pun berharap Presiden Prabowo Subianto dapat segera mendorong Menteri Luar Negeri Sugiono untuk segera melakukan Shuttle Diplomacy untuk menemui perwakilan pemerintah Thailand dan pemerintah Kamboja.
"Target utama Shuttle Diplomacy itu adalah untuk meminta keduanya menahan diri," ujarnya.
Sementara itu di saat yang sama, Indonesia dan ASEAN perlu menawarkan hadirnya observer, yang bisa jadi melibatkan pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara ASEAN, untuk memastikan eskalasi konflik tidak berkembang. Selanjutnya, Indonesia harus mengambil langkah aktif, termasuk mengajak negara-negara ASEAN lainnya, sebagai mediator dalam proses diplomasi.
"Dalam waktu dekat, ASEAN harus bisa mendorong genjatan senjata, merumuskan skema pengintegrasian penyelesaian konflik, menentukan timeline proses penyelesaian konflik. Langkah ini sangat urgent untuk memastikan stabilitas keamanan dan perdamaian bisa kembali kokoh, demi pembangunan ekonomi dan kemajuan kawasan," tuturnya.