SBY Minta Indonesia Abaikan Sikap Trump soal Paris Agreement
JAKARTA, investortrust.id - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pandangan perihal keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menarik diri dari Paris Agreement. Menurut SBY, pemerintah Indonesia semestinya mengabaikan sikap Trump yang memilih menarik diri dari Paris Agreement.
"Keberadaan kita di Paris Climate Agreement tidak perlu harus melihat posisi Amerika di mana, posisi negara-negara lain di mana. Itu kita punya kepentingan untuk anak cucu kita, untuk generasi mendatang, Untuk our motherland, Tanah Air kita," katanya saat menyampaikan paparan dalam Paramadina Presidential Lecture di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Baca Juga
Meski AS Mundur dari Paris Agreement, Menteri Rosan Optimistis Investasi EBT Tetap Jalan
SBY mengatakan isu perubahan iklim merupakan sesuatu yang mesti diperhatikan serius oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, SBY meminta kepada pemerintah untuk tidak terlalu memikirkan sikap negara lain, termasuk AS. Alih-alih sikap politikus atau pejabat publik negara lain, SBY meminta agar Indonesia lebih memperhatikan pandangan akademisi perihal isu perubahan iklim.
"Climate harus dipandu oleh science, bukan politics. Scientist harus menjadi panglima menyelamatkan bumi dari krisis lingkungan, not politician," tegasnya.
SBY berujar berbagai pihak baik dari kelompok akademisi, pengusaha, politikus hingga masyarakat luas semestinya harus bersatu menjaga keberlangsungan lingkungan hidup untuk menghadapi krisis iklim yang berada di depan mata. Terlebih, dalam upaya untuk mewujudkan net zero emission (NZE) atau bebas emisi.
"Bagaimana kita (melakukan tindakan) yang pas menjaga negeri kita, for the sake of terjadinya net zero (emission) world ke depan nanti," tuturnya.
Di sisi lain, SBY melihat ada peluang bisnis yang bisa diambil oleh pengusaha Indonesia terkait pengembangan energi hijau.
"Ternyata sekarang ada business opportunity karena kita mengembangkan green growth, green economy, renewable energy, solar system lebih murah harganya, hidro kita punya, kemudian phase out, kalau pada saatnya nanti ada transisinya, menuju greener world, insyaallah akan datang dan Indonesia tidak boleh tertinggal," jelas SBY.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyebut pemerintah Indonesia mesti siap terhadap arah kebijakan politik AS ke depan. Ia mengatakan ada pembelahan kebijakan yang sangat dalam, antara Partai Republik dengan Partai Demokrat di AS.
"Dunia menyaksikan setiap empat tahun atau paling lama delapan tahun akan ada pergantian policy, pergantian approaching. Bisa radikal seperti yang dilaksanakan Presiden Trump sekarang ini. Itu yang menurut saya yang fundamental," ungkapnya.
Baca Juga
Indonesia Tetap Komitmen dengan Paris Agreement meski AS Keluar, tetapi…
SBY menilai negara-negara yang memiliki hubungan bilateral dengan AS seharusnya bersiap dengan setiap perubahan kebijakan politik yang dilakukan oleh negeri Paman Sam tersebut. Ia mencontohkan bagaimana kebijakan periode pertama Trump, banyak menyapu peninggalan Barrack Obama. Pun dengan saat ini di periode kedua Trump yang cenderung berbeda dibandingkan kebijakan Joe Biden.
"Pada saat Trump 1.0 semua kebijakan Obama disapu. Biden kembalikan lagi kebijakan Obama. Trump 2.0, disapu lagi. Negara lain bingung, Eropa bingung, Indonesia bingung," ungkapnya.