Maduro Kembali Dilantik Jadi Presiden Venezuela, Trump Keluarkan Ancaman
JAKARTA, Investortrust.id - Belum lagi sah disumpah sebagai presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025 mendatang, Presiden terpilih AS Donald Trump telah mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial. Salah satunya keinginannya mengakuisisi Terusan Panama dan wilayah Otonom Denmark, Greenland.
Belum lagi reda riak di level global yang ditimbulkan oleh pernyataannya, kini Trump mengarahkan ‘meriamnya’ ke sosok Nicolas Maduro yang kembali dilantik untuk masa jabatan ketiganya sebagai presiden Venezuela.
Sebagaimana diberitakan, Maduro mengucapkan sumpah jabatan di depan parlemen pada Jumat (10/1/2025), dan berjanji bahwa masa jabatan ketiganya selama enam tahun ke depan akan menjadi "periode damai".
Dengan disumpahnya Maduro sebagai Presiden Venezuela untuk periode ketiga, Donald Trump mengeluarkan peringatan kepada Maduro untuk tidak melukai seorang aktivis pro demokrasi Venezuela yang aktif melakukan aksi protes terhadap kepemimpinan Maduro.
Pada hari Kamis, pemimpin oposisi María Corina Machado muncul dari persembunyiannya selama berbulan-bulan untuk bergabung dengan ratusan pengunjuk rasa anti-Maduro di ibu kota Caracas dan menuntut agar kandidat dari kalangan oposisi Edmundo González yang seharusnya dilantik menjadi Presiden Venezuela.
Baca Juga
Maduro Nyatakan Pemenang Pilpres Venezuela, Oposisi Klaim Ada Penyimpangan
Machado ditahan beberapa lama oleh pasukan keamanan Venezuela setelah mereka mencegat konvoinya usai melakukan aksi protes, demikian dilaporkan Associated Press. Trump melalui media sosial menuntut dia tetap “aman dan hidup.”
“Aktivis demokrasi Venezuela Maria Corina Machado dan Presiden terpilih Gonzalez secara damai mengekspresikan suara dan keinginan rakyat Venezuela dengan ratusan ribu orang berdemonstrasi menentang rezim,” tulisnya. “Para pejuang kemerdekaan ini tidak boleh terluka, dan harus tetap aman dan hidup,” ujarnya Jumat (10/1/2025) seperti dikutip Foxnews.com.
Pendukung Maduro sendiri membantah bahwa Machado ditangkap.
Pada hari Jumat, pemerintahan Biden mengeluarkan pernyataan yang mendukung para oposan. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyatakan bahwa presiden terpilih Edmundo González Urrutia harus dilantik, dan transisi demokrasi harus dimulai.
“Hari ini, Nicolás Maduro mengadakan pelantikan presiden tidak sah di Venezuela dalam upaya putus asa untuk merebut kekuasaan. Rakyat Venezuela dan dunia mengetahui kebenarannya, Maduro jelas kalah dalam pemilihan presiden tahun 2024 dan tidak memiliki hak untuk mengklaim kursi kepresidenan,” kata Blinken dalam pernyataannya. “Amerika Serikat menolak pengumuman palsu Dewan Pemilihan Umum Nasional bahwa Maduro memenangkan pemilihan presiden, dan (Amerika Serikat) tidak mengakui Nicolás Maduro sebagai presiden Venezuela.”
“Kami siap mendukung kembalinya demokrasi di Venezuela,” tambah Blinken.
Baca Juga
Prancis Ikut Emosi, Peringatkan Trump Soal Rencana Akuisisi Greenland
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS pada hari Jumat menjatuhkan sanksi baru terhadap rezim Maduro, kali ini menargetkan “pejabat yang memimpin badan-badan ekonomi dan keamanan utama yang mendukung penindasan dan subversi demokrasi di Venezuela oleh Nicolas Maduro.”
Delapan pejabat disebutkan dalam sanksi tersebut, termasuk kepala perusahaan minyak negara PDVSA Venezuela yang baru diangkat, Hector Obregon, serta Menteri Transportasi Negara Ramon Velasquez.
“Selain itu, OFAC memberikan sanksi kepada pejabat tinggi Venezuela di militer dan polisi yang memimpin entitas yang berperan dalam melakukan penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap aktor demokrasi yang dilakukan Maduro,” demikian pernyataan OFAC yang dikutip Foxnews.com.