Pemerintah AS Terhindar dari ‘Shut Down’ Setelah Kongres Loloskan RUU Anggaran

WASHINGTON, investortrust.id - Kongres AS meloloskan undang-undang pengeluaran pada Sabtu dini hari (21/12/2024) waktu AS, aehingga Pemerintah AS terhindar dari penutupan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan di tengah musim liburan yang sibuk.

Baca Juga

Pemerintah AS Terancam ‘Shut Down’, Kongres Akan Gelar Pemungutan Suara

Senat yang dikuasai Demokrat, melalui pemungutan suara 85-11, menyetujui RUU untuk melanjutkan pendanaan pemerintah 38 menit setelah tenggat waktu tengah malam. Pemerintah tidak mengaktifkan prosedur penutupan dalam periode tersebut.

RUU akan dikirim ke Gedung Putih, di mana Presiden Joe Biden diperkirakan akan menandatanganinya menjadi undang-undang.

Paket ini sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Republik dengan dukungan bipartisan.

Pemungutan suara larut malam itu mengakhiri pekan yang penuh gejolak. Presiden terpilih Donald Trump dan sekutunya yang miliarder, Elon Musk, telah menggagalkan kesepakatan bipartisan awal, sehingga membuat Kongres dalam kekacauan.

Versi final RUU menghapus beberapa ketentuan yang didukung Demokrat, yang menuduh Partai Republik tunduk pada tekanan dari seorang miliarder yang tidak terpilih dan tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan.

Kongres tidak bertindak atas tuntutan Trump untuk menaikkan plafon utang. Ini merupakan tugas yang secara politis sulit, sebelum ia menjabat pada 20 Januari.

Pemerintah federal menghabiskan sekitar $6,2 triliun tahun lalu dan memiliki utang lebih dari $36 triliun. Kongres perlu bertindak untuk mengizinkan pinjaman lebih lanjut pada pertengahan tahun depan.

Undang-undang ini akan memperpanjang pendanaan pemerintah hingga 14 Maret, menyediakan $100 miliar untuk negara bagian yang dilanda bencana, $10 miliar untuk petani, dan memperpanjang program bantuan pertanian serta pangan yang dijadwalkan berakhir akhir tahun ini.

Beberapa anggota Partai Republik menolak paket ini karena tidak mengurangi pengeluaran. Ketua DPR Mike Johnson mengatakan partainya akan memiliki pengaruh lebih besar tahun depan, ketika mereka menguasai mayoritas di kedua kamar Kongres dan Trump menjabat di Gedung Putih.
"Ini adalah langkah penting untuk menjembatani kesenjangan, menuju momen di mana kita dapat menempatkan jejak kita pada keputusan akhir tentang pengeluaran," katanya kepada wartawan setelah pemungutan suara di DPR, seperti dilansir Reuters. Ia juga menyebutkan bahwa Trump mendukung paket tersebut.

Penutupan pemerintah dapat mengganggu segala sesuatu mulai dari penegakan hukum hingga taman nasional dan menangguhkan gaji jutaan pekerja federal.

Sebuah kelompok perdagangan industri perjalanan memperingatkan bahwa hal ini dapat merugikan maskapai penerbangan, hotel, dan perusahaan lainnya sebesar $1 miliar per minggu dan menyebabkan gangguan luas selama musim liburan Natal yang sibuk. Pihak berwenang juga memperingatkan bahwa pelancong dapat menghadapi antrean panjang di bandara.

Upaya Ketiga

Paket ini menyerupai rencana bipartisan yang ditinggalkan awal pekan ini setelah kritik daring dari Trump dan Musk, yang mengatakan bahwa rencana tersebut mengandung terlalu banyak ketentuan yang tidak relevan, seperti kenaikan gaji untuk anggota parlemen dan pembatasan manajer manfaat farmasi.

Partai Republik menghapus sebagian besar elemen tersebut dari RUU—termasuk ketentuan yang membatasi investasi di Tiongkok, yang menurut Demokrat akan bertentangan dengan kepentingan Musk.
"Dia jelas tidak ingin menjawab pertanyaan tentang seberapa besar dia berencana memperluas bisnisnya di Tiongkok dan berapa banyak teknologi Amerika yang akan dia jual," kata Rosa DeLauro, anggota Demokrat, di lantai DPR.

Trump menunjuk Musk, orang terkaya di dunia, untuk memimpin gugus tugas pengurangan anggaran, tetapi ia tidak akan memegang posisi resmi di Washington.

Musk menulis di platform media sosialnya X bahwa ia senang dengan paket tersebut. "Dari RUU yang beratnya beberapa kilogram menjadi RUU yang hanya beberapa ons," tulisnya.

Pemimpin Demokrat DPR Hakeem Jeffries mengatakan partainya masih mencapai beberapa tujuannya dan mencegah Partai Republik memberlakukan kenaikan plafon utang yang akan mempermudah pemotongan pajak.

"Kami berhasil memajukan kebutuhan rakyat Amerika sehari-hari, tetapi masih ada yang perlu dikerjakan, dan kami menantikan perjuangan itu tahun depan," katanya kepada wartawan.

Tuntutan Trump untuk menaikkan plafon utang dengan tegas ditolak oleh DPR—termasuk oleh 38 anggota Partai Republik—pada Kamis.

Johnson mengatakan para anggota parlemen akan membahas masalah ini pada Januari.
Rich McCormick, salah satu dari 34 anggota Partai Republik yang menentang RUU Jumat tersebut, mengatakan bahwa RUU ini tidak mengubah jalur fiskal negara dan hanya akan menambah beban utang.
"Kita akan menjadi negara masa lalu jika terus melakukan apa yang kita lakukan sekarang," tukasnya.

Baca Juga

Last Minute, Kongres Loloskan Rancangan Belanja untuk Cegah 'Shutdown' Pemerintahan AS

Pemerintah federal terakhir kali tutup selama 35 hari pada masa jabatan pertama Trump di Gedung Putih karena perselisihan tentang keamanan perbatasan.

Pertarungan sebelumnya tentang plafon utang telah mengganggu pasar keuangan, karena gagal bayar pemerintah AS akan mengirimkan guncangan kredit ke seluruh dunia. Batas ini telah ditangguhkan berdasarkan kesepakatan yang secara teknis berakhir pada 1 Januari, meskipun para anggota parlemen kemungkinan tidak perlu menangani masalah ini sebelum musim semi.