Pemerintah Prancis Terancam Runtuh Setelah Mosi Tidak Percaya Diajukan Sayap Kiri dan Kanan
PARIS, investortrust.id – Pemerintah Prancis hampir dipastikan akan runtuh minggu ini setelah partai sayap kanan dan kiri mengajukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Michel Barnier pada Senin (2/12/2024).
Investor langsung bereaksi negatif terhadap aset Prancis, memperburuk krisis politik di ekonomi terbesar kedua zona euro, dengan keraguan besar apakah anggaran tahunan akan dapat disahkan.
Baca Juga
Pasar Eropa Menguat, tapi Saham Delivery Hero Anjlok Hampir 11%
"Rakyat Prancis sudah muak," ujar Marine Le Pen, pemimpin National Rally (RN), kepada wartawan di parlemen, seperti dikutip Reuters.
Dia mengatakan, Barnier, yang baru menjabat sebagai perdana menteri pada awal September, telah memperburuk situasi dan harus digulingkan. "Kami mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah," tambahnya.
Tanpa kejutan menit terakhir, koalisi rapuh Barnier akan menjadi pemerintahan Prancis pertama yang dipaksa keluar melalui mosi tidak percaya sejak 1962.
Dampak Politik
Keruntuhan pemerintah akan menciptakan kekosongan kekuasaan di pusat Eropa, terutama karena Jerman juga sedang dalam masa pemilu, beberapa minggu menjelang kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih sebagai presiden AS.
Gabungan suara RN dan koalisi kiri sudah cukup untuk menggulingkan Barnier, dan Le Pen mengonfirmasi bahwa partainya akan mendukung mosi tidak percaya dari koalisi kiri, di samping mosi yang diajukan RN sendiri. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung Rabu ini.
Mosi tersebut diajukan setelah Barnier menyatakan akan mengesahkan rancangan undang-undang jaminan sosial tanpa melalui pemungutan suara di parlemen. Hal ini memicu kecaman keras dari oposisi. "Menghadapi penyangkalan demokrasi yang kesekian kalinya, kami akan mencabut kepercayaan terhadap pemerintah," ujar Mathilde Panot dari partai kiri France Unbowed.
Pasar pun bereaksi. Spread antara obligasi Prancis dan Jerman melebar, sementara euro mengalami tekanan jual. Indeks saham CAC 40 telah jatuh hampir 10% sejak pemilu awal yang diumumkan oleh Presiden Emmanuel Macron pada Juni.
Rencana anggaran Barnier, yang mencakup kenaikan pajak sebesar €60 miliar dan pemotongan anggaran untuk mengurangi defisit, memutus hubungan rapuh antara pemerintah dan RN.
Pilihan Presiden Macron
Jika mosi tidak percaya disahkan, Barnier harus mengundurkan diri. Namun, Macron dapat meminta dia tetap menjabat sebagai pemerintah sementara untuk menangani urusan sehari-hari sambil mencari perdana menteri baru, kemungkinan baru terjadi tahun depan.
Baca Juga
Prabowo dan Macron Bahas Berbagai Isu Strategis di Sela KTT G-20
Skenario lain adalah membentuk pemerintahan teknokrat tanpa program politik, berharap bisa menghindari mosi tidak percaya. Tetapi, pemilu legislatif baru tidak dapat dilakukan sebelum Juli.
Terkait anggaran, jika parlemen tidak menyetujuinya sebelum 20 Desember, pemerintah sementara mungkin menggunakan kekuatan konstitusional untuk mengesahkannya melalui peraturan. Namun, langkah ini berisiko karena ada area abu-abu hukum terkait kewenangan pemerintah sementara.
Langkah yang lebih memungkinkan adalah mengusulkan legislasi darurat untuk mempertahankan batas pengeluaran dan ketentuan pajak dari tahun ini, meskipun hal ini akan membuat langkah penghematan yang direncanakan Barnier terabaikan.

