Mosi Tidak Percaya Tumbangkan Pemerintah Prancis, Picu Ketidakpastian Ekonomi
PARIS, investortrust.id – Mosi tidak percaya telah menumbangkan Pemerintah Prancis pada Rabu waktu setempat (4/12/2024), yang membawa ekonomi terbesar kedua zona euro ke dalam periode ketidakpastian politik dan ekonomi.
Baca Juga
Pemerintah Prancis Terancam Runtuh Setelah Mosi Tidak Percaya Diajukan Sayap Kiri dan Kanan
Sebanyak 331 anggota parlemen dari aliansi sayap kiri New Popular Front (NFP) dan kelompok sayap kanan National Rally (RN) mendukung mosi tidak percaya di majelis rendah negara tersebut, jauh melampaui 288 suara yang diperlukan untuk meloloskan mosi tersebut.
Mosi tersebut diajukan oleh blok sayap kiri dan sayap kanan pada hari Senin setelah Perdana Menteri Michel Barnier menggunakan kekuasaan konstitusional khusus untuk memaksakan rancangan undang-undang anggaran jaminan sosial tanpa pemungutan suara parlemen.
National Rally telah menyatakan akan mendukung "motion de censure" mereka sendiri serta memberikan dukungan untuk mosi yang diajukan oleh NFP. Masing-masing mosi membutuhkan dukungan dari setidaknya 288 deputi dari total 574 di Majelis Nasional agar pemungutan suara tidak percaya dapat berhasil. Gabungan blok sayap kanan dan aliansi sayap kiri memiliki sekitar 333 anggota parlemen, meskipun beberapa di antaranya diperkirakan akan abstain.
Dalam debat sebelum pemungutan suara, dikutip dari CNBC, Barnier mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa dia "tidak takut" digulingkan, tetapi menyerukan kerja sama lintas partai untuk mengatasi perpecahan. Dia menyebut bahwa menjadi perdana menteri adalah "suatu kehormatan" sebelum menerima standing ovation dari para politisi Prancis.
Baca Juga
Kehilangan suara kepercayaan berarti Barnier harus mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron, hanya tiga bulan setelah dia diangkat sebagai perdana menteri pada 5 September. Pemerintahan Barnier akan menjadi yang berumur paling pendek dalam sejarah Republik Kelima Prancis, yang dimulai pada 1958.
Keberuntungan Barnier jatuh setelah berminggu-minggu negosiasi dengan partai oposisi untuk mencapai kesepakatan hanya pada satu bagian dari anggaran 2025 yang lebih luas. Anggaran tersebut mencakup pemotongan pengeluaran sebesar 60 miliar euro ($63 miliar) dan kenaikan pajak yang dianggap perlu untuk mengatasi defisit anggaran Prancis yang diperkirakan mencapai 6,1% pada 2024.
Namun, pemerintah minoritas Barnier gagal memenangkan dukungan dari pihak mana pun. Pemerintahannya menghadapi lebih banyak pertikaian terkait anggaran yang harus disahkan sebelum 21 Desember dan menjadi rentan terhadap pengaruh National Rally, yang awalnya setuju mendukung pemerintah tetapi menarik dukungan awal pekan ini.
Tekanan bagi Macron
Barnier diperkirakan segera mengundurkan diri, meskipun Macron kemungkinan akan memintanya tetap menjadi perdana menteri pelaksana tugas sementara mencari pengganti. Pemilu parlemen baru tidak dapat diadakan hingga Juni-Juli tahun depan, atau 12 bulan setelah pemilu terakhir.
Kejatuhan Barnier berarti semua rancangan undang-undang yang belum selesai akan ikut gugur. Anggaran darurat kemungkinan akan disahkan dalam waktu sebulan untuk memperpanjang legislasi pajak 2024 hingga anggaran 2025 disetujui. Namun, pemerintah pelaksana tugas tidak dapat mengesahkan anggaran 2025, menambah tekanan pada Macron untuk segera menunjuk perdana menteri baru.
Carsten Nickel, wakil direktur riset di Teneo, memperingatkan bahwa status pelaksana tugas Barnier bisa berlangsung lama karena pemilu baru tidak mungkin digelar sebelum musim panas.
Krisis ini juga menimbulkan tekanan bagi Macron atas pilihannya dalam menunjuk perdana menteri baru serta mempertanyakan posisinya sendiri. Sebagian pihak dari sayap kiri dan kanan bahkan menyerukan agar Macron mengundurkan diri demi pemilu presiden baru yang bisa diadakan jauh lebih cepat dari yang dijadwalkan pada 2027.
Namun, analis memprediksi Macron akan mengabaikan tekanan tersebut dan memilih tetap fokus pada strategi politik di tengah krisis ini.