Mark Zuckerberg: Pemerintahan Biden Tekan Meta Sensor Konten Covid
JAKARTA, Investortrust.id – CEO Meta Mark Zuckerberg mengatakan kepada panel Partai Republik bahwa pada tahun 2021, sejumlah pejabat senior dari Gedung Putih berulang kali menekan tim di Meta untuk menyensor konten tertentu terkait Covid-19.
Hal ini disampaikan Mark Zuckerberg, dalam suratnya kepada Komite Kehakiman DPR AS dari Partai Republik, seperti dilansir Indiatoday, Selasa (27/8/2024). Ia mengklaim bahwa pemerintahan Biden-Harris "berulang kali menekan" perusahaannya, Facebook, untuk menyensor postingan terkait Covid.
Sambil mengungkapkan "penyesalan" karena tidak "lebih blak-blakan" mengenai hal tersebut, Zuckerberg juga menyebut bahwa platform media sosialnya harus melakukan modifikasi tertentu agar meninjau kembali suatu peristiwa atau keputusan dengan potensi pengetahuan yang baru akan diperoleh setelah kejadian tersebut.
Baca Juga
Saat itu kerap disampaikan ke Meta agar dipertimbangkan bahwa informasi baru yang untuk menerangkan kondisi Covid-19 bisa saja belum tersedia pada saat itu, sehingga sejumlah informasi mengenai covid-19 sebaiknya disensor.
“Saat ini ada banyak pembicaraan mengenai bagaimana pemerintah AS berinteraksi dengan perusahaan seperti Meta, dan saya ingin memperjelas posisi kami,” tulis Zuckerberg dalam surat yang ditujukan kepada panel tersebut.
"Platform kami diperuntukkan bagi semua orang, kami bertujuan untuk mempromosikan pernyataan-pernyataan yang akan membantu masyarakat terkoneksi satu sama lain dengan cara yang aman dan terjamin. Sebagai bagian dari hal ini, kami secara teratur mendengar masukan dari pemerintah di seluruh dunia dan pihak lain yang memiliki berbagai keprihatinan seputar wacana publik dan keselamatan publik (terkait Covid-19)."
Dia mengatakan kepada panel bahwa pada tahun 2021, sejumlah pejabat senior dari Gedung Putih “berulang kali menekan tim kami selama berbulan-bulan untuk menyensor konten Covid-19 tertentu, termasuk humor dan sindiran,” katanya.
Zuckerberg mengatakan bahwa pemerintahan Biden mengungkapkan rasa frustrasinya ketika perusahaannya menolak sensor tersebut.
“Pada akhirnya, keputusan kami adalah apakah akan menghapus konten atau tidak, dan keputusan kami ada di tangan kami, termasuk perubahan terkait Covid-19 yang kami lakukan pada penegakan hukum setelah adanya tekanan ini,” tuturnya.