Demokrat Kuasai Kongres AS, Ini Strategi Trump Hadapi Tekanan Politik Pasca-Pemilu
Poin Penting
|
WASHINGTON, investortrust.id – Kekalahan telak Partai Republik dalam pemilu sela Amerika Serikat (AS) menjadi pukulan politik serius bagi Presiden Donald Trump. Setelah kehilangan kendali atas DPR dan Senat, Trump kini menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan agenda pemerintahannya pada dua tahun terakhir masa jabatan.
Baca Juga
Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela 3 November 2026 mengubah secara drastis peta kekuasaan di Washington. Partai oposisi diproyeksikan menguasai mayoritas di kedua kamar Kongres setelah merebut sejumlah kursi penting dari Partai Republik dalam persaingan di berbagai negara bagian.
Kemenangan besar Demokrat telah meruntuhkan benteng politik Partai Republik yang selama dua tahun terakhir mendukung sekaligus melindungi Trump dari tekanan oposisi di Kongres.
Dampaknya tidak hanya terbatas pada terhambatnya pengesahan undang-undang yang menjadi prioritas Gedung Putih. Sejumlah kebijakan Trump yang selama ini berjalan tanpa banyak hambatan dari Kongres, termasuk tarif perdagangan, perang melawan Iran, dan proyek pembangunan di kawasan Washington, diperkirakan menghadapi perlawanan lebih kuat.
Kondisi tersebut membuat sisa masa pemerintahan Trump berpotensi diwarnai pertarungan politik yang semakin intens.
Agenda Ekonomi Trump Terancam Tersendat
Kehilangan mayoritas di Kongres akan mempersempit ruang gerak Trump dalam menjalankan agenda ekonomi dan politiknya.
Selama dua tahun pertama pemerintahan, Partai Republik menjadi penopang utama kebijakan Gedung Putih, termasuk pemangkasan pajak yang menguntungkan dunia usaha. Namun, kebijakan tarif perdagangan yang agresif dan keterlibatan AS dalam perang Iran juga memicu kontroversi serta meningkatkan tekanan ekonomi.
Dengan Demokrat menguasai DPR dan Senat, sejumlah kebijakan tersebut akan menghadapi pengawasan dan perlawanan legislatif yang lebih kuat.
Baca Juga
Wall Street Melesat Usai Pemilu Sela AS, Dow Jones Terbang di Atas 1.600 Poin
Demokrat juga berpeluang menggunakan kewenangan Kongres untuk mengubah prioritas anggaran, membatasi pendanaan kebijakan tertentu, serta meminta pertanggungjawaban pemerintah atas berbagai keputusan strategis.
Meski demikian, Trump masih memiliki kekuasaan eksekutif yang luas. Presiden AS juga mempunyai hak veto untuk menolak undang-undang yang disahkan Kongres.
Dalam wawancara dengan Fox News, Rabu (4/11/2026), Trump bahkan mengisyaratkan akan menggunakan hak veto secara agresif untuk menghadapi mayoritas Demokrat.
"Mereka akan mengirimkan rancangan undang-undang yang tidak masuk akal, dan saya akan memvetonya," ujar Trump.
Dia memperkirakan, setelah beberapa bulan menghadapi veto presiden, Demokrat pada akhirnya akan bersedia bernegosiasi dengan Gedung Putih. Trump bahkan pernah mengatakan bahwa jika Partai Republik kalah dalam pemilu sela, dirinya akan memveto semua rancangan undang-undang yang diajukan oposisi.
Karena sikap itu, Trump menyebut kemungkinan dirinya akan menjadi "Mr. Veto", julukan yang menggambarkan strategi menghadapi Kongres yang dikuasai partai lawan.
Demokrat Siap Balikkan Kebijakan Trump
Demokrat tidak hanya berencana menghambat agenda Trump. Mereka juga telah menyiapkan sejumlah rancangan undang-undang untuk membalikkan kebijakan pemerintah yang selama ini menjadi kontroversi.
Baca Juga
Mengutip CNBC dan laporan The New York Times, pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, diperkirakan akan memimpin agenda legislasi agresif setelah anggota Kongres baru dilantik pada Januari 2027.
Dalam 100 jam pertama setelah pelantikan, Demokrat berencana mengajukan sejumlah rancangan undang-undang yang berfokus pada persoalan biaya hidup masyarakat.
Salah satu prioritasnya adalah menghidupkan kembali subsidi tambahan asuransi kesehatan yang berakhir setelah tidak diperpanjang oleh Kongres yang dikuasai Partai Republik.
Demokrat juga ingin membatalkan pemangkasan program Medicaid yang telah ditandatangani Trump menjadi undang-undang pada tahun ini.
Di bidang perdagangan, Demokrat berencana mengajukan rancangan undang-undang untuk membatalkan kebijakan tarif luas Trump sekaligus mengembalikan peran Kongres dalam menentukan pajak impor.
Selain itu, mereka akan kembali mendorong rancangan undang-undang untuk mengakhiri perang Iran atau meminta persetujuan Kongres apabila pemerintah ingin melanjutkan operasi militer.
Namun, rencana tersebut tidak otomatis dapat diwujudkan. Trump masih dapat menggunakan hak veto, sedangkan Demokrat belum memiliki dukungan dua pertiga suara di kedua kamar untuk mengesampingkan veto presiden.
Di Senat, Demokrat juga diperkirakan masih kekurangan 60 suara yang diperlukan untuk mengatasi mekanisme filibuster dalam sebagian besar pembahasan undang-undang. Dengan demikian, Partai Republik tetap memiliki instrumen untuk menghambat sejumlah agenda oposisi meskipun berada dalam posisi minoritas.
Ancaman Investigasi terhadap Trump dan Keluarga
Tantangan yang berpotensi paling serius bagi Trump bukan hanya kebuntuan legislasi, melainkan gelombang penyelidikan yang dipersiapkan Demokrat terhadap pemerintahannya.
Dengan menguasai komite-komite DPR, Demokrat akan memiliki kewenangan lebih besar untuk memanggil pejabat pemerintah, meminta dokumen, serta menerbitkan surat panggilan paksa atau subpoena sesuai aturan Kongres.
Anggota DPR dari Demokrat, Robert Garcia, yang diperkirakan akan memimpin Komite Pengawasan DPR, telah mengisyaratkan bahwa penyelidikan akan diarahkan pada berbagai persoalan sensitif.
Sasarannya mencakup aktivitas bisnis keluarga Trump, dugaan korupsi korporasi, dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga imigrasi federal, serta penanganan dokumen terkait Jeffrey Epstein oleh pemerintahan Trump.
Ketika hasil pemilu mulai menunjukkan kemenangan Demokrat, Garcia menyampaikan pesan singkat melalui media sosial: "Lawyer up" atau bersiaplah menghadapi pengacara.
Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya intensitas pengawasan yang kemungkinan akan dihadapi pemerintahan Trump.
Demokrat juga telah menyoroti dugaan penyalahgunaan kebijakan pengecualian tarif untuk memberikan keuntungan khusus kepada industri tertentu yang memiliki hubungan dengan Trump.
Anggota DPR Jamie Raskin sebelumnya menuduh Trump menggunakan pengecualian tarif untuk memberikan perlakuan istimewa kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Tuduhan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya hubungan antara kepentingan bisnis dan pemberian hadiah kepada presiden.
Di Senat, Senator Ed Markey dari Massachusetts juga mengisyaratkan gelombang penyelidikan baru terhadap sejumlah perusahaan teknologi dan kepentingan bisnis yang berkaitan dengan pemerintahan Trump.
Jika rencana tersebut berjalan, penyelidikan Kongres berpotensi menyita sebagian besar perhatian politik Washington selama sisa masa jabatan Trump.
Loyalitas Partai Republik Mulai Dipertanyakan
Kekalahan besar dalam pemilu sela juga memunculkan pertanyaan mengenai masa depan Partai Republik dan gerakan politik Make America Great Again (MAGA) yang menjadi basis kekuatan Trump.
Marc Short, Ketua Advancing American Freedom sekaligus mantan kepala staf Wakil Presiden Mike Pence, menilai Partai Republik telah menjauh dari fondasi konservatif yang selama ini menjadi identitas politiknya.
"Kami membutuhkan pembaruan sekarang. Kami telah kehilangan arah," ujar Short dalam wawancara dengan CNBC.
Short tidak memperkirakan anggota Partai Republik akan secara terbuka memberontak terhadap Trump setelah kekalahan tersebut. Namun, dia memperkirakan sebagian anggota partai akan mulai menjaga jarak secara diam-diam.
Kondisi ini menjadi ancaman tersendiri bagi Trump. Selama ini, kesatuan Partai Republik di Kongres merupakan salah satu kekuatan utama yang memungkinkan Gedung Putih menjalankan agenda politik dan ekonominya.
Di tengah hasil pemilu yang buruk dan tingkat persetujuan publik terhadap Trump yang berada di posisi rendah dalam sejumlah jajak pendapat, kemampuan presiden untuk menggalang dukungan politik juga mulai dipertanyakan.
Ujian Berat 2 Tahun Terakhir Pemerintahan Trump
Secara konstitusional, kemenangan Demokrat tidak serta-merta menghilangkan kewenangan Trump sebagai presiden. Dia tetap dapat menjalankan kebijakan eksekutif, menggunakan hak veto, dan menentukan arah sejumlah kebijakan luar negeri.
Baca Juga
Perang Dagang Memanas, Trump Ancam Tarif Tinggi Jika Uni Eropa Rangkul Kanada
Namun, pengawasan Kongres yang lebih ketat akan membuat ruang geraknya semakin terbatas, terutama dalam kebijakan yang membutuhkan dukungan anggaran dan persetujuan legislatif.
Bagi pasar keuangan, perubahan kekuasaan ini membawa konsekuensi yang beragam. Di satu sisi, kebuntuan politik dapat mengurangi risiko perubahan kebijakan secara sepihak. Di sisi lain, ketidakpastian mengenai tarif, perpajakan, belanja pemerintah, dan kebijakan energi dapat meningkat.
Bagi dunia usaha, perhatian utama akan tertuju pada kemungkinan pembatalan kebijakan tarif Trump dan perubahan regulasi yang berkaitan dengan investasi serta perdagangan internasional.
Sementara itu, bagi politik AS, pemilu sela ini menjadi ujian terhadap keberlanjutan gerakan MAGA menjelang pemilihan presiden 2028.
Trump masih memiliki waktu dua tahun untuk mempertahankan pengaruh politiknya. Namun, setelah kehilangan kendali atas Kongres, tantangannya bukan lagi sekadar memenangkan perdebatan dengan Demokrat, melainkan mempertahankan kesatuan partainya sendiri.
Kekalahan Partai Republik telah mengubah keseimbangan kekuasaan di Washington. Dua tahun terakhir pemerintahan Trump kini berpotensi menjadi periode penuh veto, investigasi, kebuntuan legislasi, dan pertarungan politik menjelang pemilihan presiden berikutnya.
