Anindya: Indonesia Jangan Cuma Jadi Pasar BRICS

JAKARTA, investortrust.id — Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengingatkan agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar bagi negara-negara anggota BRICS setelah bergabung dalam kelompok ekonomi tersebut. Indonesia harus ikut membentuk agenda kerja sama dan membangun kapasitas ekonomi agar menjadi pemain aktif di pasar BRICS.

"Anggota-anggota baru, termasuk Indonesia, harus turut membentuk agenda ini, bukan sekadar menjadi pasar baru," tegas Anindya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-18 BRICS di Bharat Mandapam, India, Jumat (11/9/2026).

Menurut Anindya Bakrie, posisi Indonesia sebagai anggota baru BRICS harus dimanfaatkan untuk memperluas peluang dunia usaha, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan membuka akses perusahaan Indonesia ke pasar negara-negara anggota lainnya.

Dia menekankan, kerja sama BRICS seharusnya tidak berhenti pada peningkatan perdagangan barang. Perdagangan jasa juga perlu mendapat perhatian karena menjadi bagian penting dari kegiatan industri dan perekonomian modern.

Baca Juga

Anindya Bakrie Usulkan Tiga Prioritas untuk Perkuat Perdagangan BRICS

Anin mencontohkan, sebuah industri membutuhkan berbagai layanan pendukung, mulai dari rekayasa, pembiayaan, perangkat lunak hingga logistik. Karena itu, penguatan sektor jasa dan industrialisasi harus berjalan beriringan.

"Pertanyaannya adalah, bisakah sebuah perusahaan menemukan mitra, memasuki pasar negara BRICS lainnya, menyediakan jasanya, dan menerima pembayaran?!" ujar Anindya.

Bagi Indonesia, kata Anindya Bakrie, penguatan perdagangan jasa tersebut sejalan dengan agenda hilirisasi dan peningkatan kualitas SDM yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kerja sama di sektor jasa juga berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.

Anindya menjelaskan, terdapat tiga agenda penting yang perlu didorong untuk memperkuat perdagangan antarnegara BRICS. Salah satunya adalah menghilangkan berbagai hambatan yang masih dihadapi dunia usaha ketika menjalankan kegiatan lintas negara.

Dewan Bisnis BRICS, menurut Anindya, perlu secara aktif mengidentifikasi hambatan tersebut dan menyampaikan solusi konkret kepada pemerintah negara-negara anggota. Penyederhanaan perizinan, pengakuan kualifikasi profesi, serta kemudahan perjalanan bisnis menjadi sejumlah langkah yang dapat memperlancar aktivitas perusahaan di kawasan BRICS.

Anindya bahkan mengusulkan pembentukan BRICS business travel card (kartu perjalanan bisnis BRICS) untuk memudahkan mobilitas pelaku usaha antarnegara anggota. Selain mobilitas, sistem pembayaran lintas negara perlu diperkuat.

Anin mengemukakan, perkembangan sistem pembayaran digital di sejumlah negara BRICS membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan. India, Brasil, dan Tiongkok secara bersama-sama mencakup tujuh dari 10 transaksi pembayaran real-time (waktu nyata) di dunia.

"Tugas kita adalah memastikan sistem-sistem tersebut dapat beroperasi lintas batas seefektif saat beroperasi di dalam negeri," tandas dia.

Ketum Kadin juga mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara BRICS sepanjang memenuhi pertimbangan komersial. Namun, upaya tersebut tetap harus dibarengi dengan perlindungan data dan pemeliharaan stabilitas keuangan. "Kedaulatan keuangan tidak harus berarti isolasi keuangan," tutur dia.

Penguatan integrasi ekonomi BRICS, kata Anindya, juga membutuhkan investasi besar pada SDM dan infrastruktur digital. Dunia usaha perlu meningkatkan pelatihan tenaga kerja, memperkuat kerja sama dengan universitas, serta membantu perusahaan kecil memanfaatkan kecerdasan buatan.

Anindya mengusulkan agar perwakilan Dewan Bisnis BRICS memublikasikan jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh para anggotanya setiap tahun. Langkah tersebut penting untuk mengukur kontribusi dunia usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara anggota.

Adapun New Development Bank (NDB) atau Bank Pembangunan Baru, kata Anin, dapat mengambil peran dalam pembiayaan jaringan digital, pelatihan tenaga kerja, dan pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan jasa.

Baca Juga

Membawa Visi Presiden Prabowo, Pidato Anin Disimak Putin, Modi, dan Sejumlah Pemimpin Dunia

Anindya menilai keberhasilan integrasi BRICS harus diukur dari kemampuan pelaku usaha kecil di berbagai negara anggota untuk masuk ke pasar regional.

Dia mencontohkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Surabaya, Sao Paulo, Durban, hingga Alexandria. Pelaku usaha di kota-kota tersebut harus memiliki kemampuan menjangkau konsumen, menyediakan layanan, dan menerima pembayaran dari negara-negara lain di kawasan BRICS. "Itulah tolok ukur integrasi BRICS yang bermakna," tegas dia.

Anindya menambahkan, kerja sama tersebut harus berlandaskan semangat Bandung 1955, yakni memperkuat hubungan antarnegara berkembang melalui kerja sama yang saling menguntungkan. Indonesia siap berkontribusi dalam membangun konektivitas ekonomi dan bisnis di antara negara-negara BRICS.

“Dengan demikian, keanggotaan Indonesia dalam BRICS diharapkan tidak hanya membuka pasar baru bagi produk dan jasa dari negara lain, tetapi juga menjadi sarana bagi perusahaan Indonesia untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas, dan mengambil peran lebih besar dalam rantai ekonomi global,” papar Anindya.