Anindya Bakrie Usulkan Tiga Prioritas untuk Perkuat Perdagangan BRICS

JAKARTA, investortrust.id — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengusulkan tiga prioritas untuk memperkuat perdagangan antarnegara anggota BRICS. Ketiga usulan itu adalah mempermudah bisnis lintas batas, mengintegrasikan sistem pembayaran, serta memperkuat sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

Anindya mengungkapkan, tiga agenda tersebut diperlukan agar kekuatan ekonomi BRICS yang mencakup hampir separuh populasi dunia, sekitar 40% ekonomi global, dan hampir seperempat perdagangan dunia dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi dunia usaha dan masyarakat.

"Tiga prioritas yang dapat kita ambil dari diskusi panel mengenai perdagangan intra-BRICS adalah mempermudah kegiatan bisnis lintas batas, menghubungkan dan memperkuat sistem pembayaran kita, serta berinvestasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur yang akan mendukung penyediaan layanan," kata Anindya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-18 BRICS di Bharat Mandapam, India, Jumat (11/9/2026).

Menurut Anindya Bakrie, prioritas pertama adalah menghilangkan berbagai hambatan yang selama ini membuat perusahaan sulit menjalankan kegiatan bisnis lintas negara. Untuk itu, Dewan Bisnis BRICS perlu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi perusahaan dan mengajukan solusi konkret kepada pemerintah negara-negara anggota.

Baca Juga

Membawa Visi Presiden Prabowo, Pidato Anin Disimak Putin, Modi, dan Sejumlah Pemimpin Dunia

Dia menilai penyederhanaan perizinan, pengakuan kualifikasi profesi, serta kemudahan perjalanan bisnis akan membantu perusahaan memperluas kegiatan usahanya di kawasan BRICS. "Saya juga mengusulkan agar kita mengupayakan adanya BRICS business travel card (kartu perjalanan bisnis BRICS)," ujar dia.

Anindya menjelaskan, kemudahan mobilitas pelaku usaha penting karena perdagangan tidak hanya menyangkut perpindahan barang, tetapi juga jasa dan sumber daya manusia. Perusahaan membutuhkan akses terhadap mitra, tenaga profesional, pembiayaan, teknologi, hingga jaringan distribusi di negara tujuan.

Prioritas kedua, kata Anindya, yaitu membangun konektivitas sistem pembayaran antarnegara BRICS. Perkembangan pembayaran digital di sejumlah negara anggota menunjukkan bahwa integrasi pembayaran lintas batas bukan sesuatu yang mustahil.

India, Brasil, dan Tiongkok, kata dia, secara bersama-sama mencakup tujuh dari 10 transaksi pembayaran real-time (waktu nyata) di seluruh dunia. "Ekonomi kita telah menunjukkan apa yang mungkin dicapai. Tugas kita adalah memastikan sistem-sistem tersebut dapat beroperasi lintas batas seefektif saat beroperasi di dalam negeri," papar dia.

Itu sebabnya, Anindya mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara BRICS sepanjang dinilai layak secara komersial. Namun, integrasi tersebut tetap harus disertai perlindungan data dan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas keuangan. "Kedaulatan keuangan tidak harus berarti isolasi keuangan," ucap dia.

Prioritas ketiga, menurut Anindya Bakrie, adalah investasi pada sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang menjadi fondasi perdagangan jasa. Dunia usaha perlu meningkatkan pelatihan tenaga kerja, memperkuat kolaborasi dengan universitas, serta membantu perusahaan yang lebih kecil memanfaatkan kecerdasan buatan.

“Peningkatan kapasitas SDM harus menjadi bagian yang terukur dari kerja sama BRICS. Karena itu, perwakilan Dewan Bisnis BRICS sebaiknya memublikasikan data mengenai jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh anggotanya setiap tahun,” tutur Anin.

Anindya juga melihat peran penting New Development Bank (NDB) atau Bank Pembangunan Baru dalam mendukung agenda tersebut. Bank pembangunan BRICS itu dapat membantu membiayai pembangunan jaringan digital, program pelatihan, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memperkuat perdagangan jasa.

Anin menambahkan, bagi Indonesia, tiga prioritas tersebut memiliki arti strategis karena perdagangan BRICS tidak hanya membuka peluang ekspor barang, tetapi juga jasa. Sebuah industri, misalnya, membutuhkan layanan rekayasa, keuangan, perangkat lunak, dan logistik.

"Sektor jasa dan industrialisasi saling memperkuat satu sama lain," tegas dia.

Ketum Kadin mengemukakan, penguatan perdagangan jasa juga sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong hilirisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kerja sama di sektor jasa bahkan dapat membantu membuat layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik menjadi lebih terjangkau.

Anindya menekankan, agenda integrasi tersebut harus memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha dari negara-negara anggota, termasuk Indonesia. Negara anggota baru tidak boleh hanya diposisikan sebagai pasar, tetapi harus ikut membentuk agenda BRICS.

Baca Juga

Kadin Indonesia Dorong Anggota BRICS Permudah Pembayaran Lintas Negara dan Perjalanan Bisnis

"Anggota-anggota baru, termasuk Indonesia, harus turut membentuk agenda ini, bukan sekadar menjadi pasar baru," tandas dia.

Dia berharap implementasi tiga prioritas tersebut pada akhirnya dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Anindya mencontohkan pelaku UMKM di Surabaya, Sao Paulo, Durban, maupun Alexandria. Mereka harus mampu menjangkau pelanggan, menyediakan layanan, dan menerima pembayaran dari berbagai negara di kawasan BRICS. "Itulah tolok ukur integrasi BRICS yang bermakna," ujar Anindya.

Ia menambahkan, penguatan integrasi ekonomi BRICS harus tetap berlandaskan semangat Bandung 1955. Indonesia siap berkontribusi dalam membangun koneksi ekonomi dan bisnis yang lebih kuat di antara negara-negara anggota.

"Kerja sama yang lebih erat di dalam BRICS harus memperkuat hubungan antaranggota, dan Indonesia siap membantu membangun koneksi tersebut," kata Anindya Bakrie.