BRI 130 Tahun: Menyalakan Mesin-Mesin Pendapatan Baru (2)

INVESTORTRUST.ID - Kepedulian terhadap UMKM bukan hanya diungkapkan para birokrat dan petinggi korporasi, tapi juga kalangan ekonom yang menginginkan UMKM sejajar dengan pelaku usaha kecil-menengah di negara-negara maju. Rekomendasi berharga mereka ini layak menjadi pertimbangan untuk perbaikan ke depan.

Peraih Nobel Ekonomi, Paul Romer, mengkritik cara penanganan UMKM oleh pemerintah yang cenderung terlalu berfokus pada bantuan keuangan tanpa mempertimbangkan skala usaha dan integrasi ekonomi. Atas dasar itu, dia menekankan pentingnya strategi memperbesar skala bisnis dan penguatan ekosistem UMKM.

“Jika ingin serius membantu usaha kecil berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar, yang terbaik adalah menciptakan tempat-tempat agar mereka berkembang dan berhasil. Tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan skala dan integrasi dengan ekonomi yang lebih luas,” tegas Romer.

Sedangkan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti berpendapat, solusi UMKM harus mengatasi problem strukturalnya, yaitu kurang modal, kurang ⁠akses pasar, ⁠tidak terintegrasi dg perusahaan besar sehingga sulit masuk rantai pasok global, serta ⁠kurang literasi keuangan dan digital.

Atas dasar itu, solusinya, kredit KUR tanpa agunan harus ada penjaminnya, yakni perusahaan besar yang menaunginya atau asuransi. Perlu bimbingan teknis untuk bisa naik kelas terkait manajemen, peningkatan kualitas SDM. “Akses pasar kurang harus diperluas. Program match making antara perusahaan besar dan UMKM menjadi penting,” kata Esther kepada Investortrust.

Dalam pandangan Chief Economist BRI, Anton Hendranata, agar sektor UMKM bangkit dan kuat kembali, pasar harus berpihak, pembiayaan harus cerdas, dan tata niaga harus adil.

Keberpihakan tak boleh berhenti di slogan, melainkan diwujudkan dalam kebijakan konkret: insentif intermediasi perbankan, belanja pemerintah pro-produk lokal yang transparan, dan pembaruan data base UMKM agar intervensi tepat sasaran. Asuransi mikro harus hadir sebagai penjaga keberlanjutan arus kas. Selain itu, pemberdayaan harus bergeser dari program berbasis bantuan menjadi ekosistem berbasis kolaborasi.

Anton menyebut, belanja pemerintah pro-produk lokal adalah langkah strategis. Negara mesti berani membeli barang dalam negeri meskipun lebih mahal bila manfaat sosial-ekonominya lebih besar untuk lapangan kerja, ekonomi lokal, dan pajak domestik. “Prinsip value for money mesti diterapkan: menilai harga sekaligus manfaat sosial dan kandungan lokal yang diverifikasi,” kata CEO BRI Research Institute tersebut.

Dia menekankan, gerakan pro-produk lokal juga harus hidup di hati konsumen. Membeli karya UMKM adalah surat suara ekonomi, pilihan sadar untuk menjaga pekerjaan di masyarakat. Negara yang UMKM-nya tangguh adalah negara yang masyarakatnya percaya pada produk sendiri.

“Setiap kali kita membeli produk dari warung, pengrajin, atau petani lokal, kita sesungguhnya sedang menyalakan mesin ekonomi Indonesia. UMKM adalah urat nadi yang senyap tapi setia. Mereka mungkin tak tampil di layar bursa, tapi dari merekalah ekonomi ini berakar dan bertumbuh,” tutur Anton.

Menurut Anton, jika UMKM ditahbiskan sebagai tulang punggung ekonomi, membesarkan mereka bukan tugas teknokratis, melainkan panggilan kebangsaan. “Di sanalah kemandirian ekonomi kita, di tangan kecil yang bekerja tanpa henti di warung, ladang, bengkel, dan pasar,” ucapnya.

Anton lantas mengacu benchmark negara lain dalam membesarkan UMKM. Misalnya, Korea Selatan menautkan UMKM dengan industri besar, Jepang menjaga pendampingan dari hulu ke hilir. Tiongkok membangun zona inovasi terpadu. Vietnam menghubungkan UMKM ke rantai pasok global. “UMKM tak tumbuh sendiri, ia perlu kebijakan yang konsisten, pendampingan hidup, dan pembiayaan berkelanjutan,” pungkas Anton.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny menilai, kebijakan untuk mengembangkan UMKM sebenarnya sudah baik, tetapi implementasinya sebagian kurang tepat sasaran dan kurang diawasi serius. Banyak program yang bagus, namun pelaku usaha mikro justru tidak bisa merasakan manfaatnya.

Ke depan, Hermawati menyarankan agar pemerintah memberikan perlakuan khusus terhadap seluruh UMKM yang terdampak musibah. Persyaratan dan prosedur untuk mendapat pendanaan khususnya bank perlu dipermudah untuk usaha mikro. “Yang juga penting, UMKM harus dilindungi dari serbuan barang impor,“ tuturnya.

Ekosistem Raksasa Mikro

Sebagai sebuah institusi finansial, BRI Group memiliki ekosistem raksasa. Basis pelanggannya sangat luas. Demikian juga kanal-kanal pembiayaannya, terutama untuk segmen mikro dan kecil.

Hingga akhir kuartal III-2025, grup BRI memiliki setidaknya 34,5 juta nasabah peminjam ultra mikro di bawah Holding UMi (Ultra Mikro). Itu terdiri atas 12,6 juta nasabah BRI, 13,4 juta nasabah PT Permodalan Nasional Mandiri (PNM), dan 8,5 juta nasabah PT Pegadaian.

Total pembiayaan mikro yang disalurkan hingga akhir kuartal III-2025 mencapai Rp 632,1 triliun, meliputi BRI sebesar Rp 474,5 triliun, Pegadaian Rp 107,4 triliun, dan PNM Rp 50,2 triliun. Pembiayaan mikro ini memberikan kontribusi 44% terhadap total pembiayaan BRI Group sebesar Rp 1.438 triliun.

Untuk channel pembiayaan, jaringan outlet mikro BRI di seluruh Indonesia mencapai 6.368 unit, PNM sekitar 4.650 outlet, serta Pegadaian sebanyak 4.976 outlet. Seluruh jaringan tersebut masih diperkuat lagi dengan lebih dari 1,2 juta agen BRILink. Jumlah akun penyimpan mikro mencapai 185 juta. Adapun total pemegang rekening simpanan BRI mencapai 220 juta.

Untuk bank only, total kredit BRI per kuartal III-2025 mencapai Rp 1.277,9 triliun, meliputi kredit mikro sebesar Rp 474,5 triliun (37,1% dari total kredit), konsumer Rp 218,3 triliun (17,1%), kredit kecil-menengah Rp 288,4 triliun (UKM) Rp (22,6%, serta kredit korporasi sebanyak Rp Rp 298,6 triliun atau dengan porsi 23,2%.

Dengan demikian, kredit BRI yang mengucur ke sektor UMKM mencapai Rp 979,3 triliun atau mencakup 76,8% dari total kredit BRI. Namun secara grup (konsolidasi), kredit UMKM tercatat sebesar Rp 1.150,73 triliun, dengan komposisi sebesar 80,02% terhadap total portofolio kredit sebesar 1.438,11 triliun, tumbuh 6,26% YoY.

Klaster Usaha

Sementara itu, BRI juga mendorong pelaku UMKM tumbuh bersama dalam ekosistem yang produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan klaster usaha dalam program Klasterku Hidupku. Ini merupakan insiatif pemberdayaan UMKM berbasis komunitas mikro. Dalam hal ini, BRI membentuk kelompok usaha berdasarkan kesamaan sektor, kondisi geografis, serta kedekatan sosial antarpelaku usaha di suatu wilayah. Hingga akhir Juni 2025, Klaster Usaha binaan BRI sendiri telah mencapai 41.217 di seluruh Indonesia.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan bahwa program Klasterku Hidupku merupakan salah satu upaya strategis BRI dalam mendorong UMKM naik kelas. Harapannya, pelaku usaha yang berhasil tumbuh melalui program ini dapat menjadi inspirasi dan role model bagi UMKM di daerah lain.

Kini, dari jumlah keseluruhan yang diberdayakan, sebanyak 82,19% klaster usaha berasal dari segmen produksi dan 17,81% dari segmen non-produksi. Mayoritas klaster bergerak di sektor pertanian sebanyak 47,63%, industri (30,02%), perdagangan (10,78%), perikanan (7,97%), jasa (2,99%), pariwisata (0,74%), dan lainnya (0,06%).

Bermula dari Purwokerto

Didirikan di Purwokerto oleh Raden Aria Wiriatmaja dengan nama De Poerwokertosche Hulpen Spaarbank der Indlandsche Hoofden, awalnya BRI adalah lembaga yang mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sangat sederhana. Pada 16 Desember 1895 secara resmi dibentuk Hulpen Spaarbank der Indlandsche Bestuurs Ambtenareen yang kemudian dikenal sebagai “Bank Perkreditan Rakyat” pertama di Indonesia.

Bank ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan nama, seperti pada tahun 1897 berganti nama menjadi De Poerwokertosche Hulpen Spaar-en Landbouw Credietbank (Volksbank) atau dikenal dengan “Bank Rakyat”. Pada tahun 1912 berganti menjadi Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene, dan pada 1934 menjadi Algemene Volkscredietbak (AVB). Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942, AVB berubah lagi menjadi Syomin Ginko.

Pemerintah Indonesia kemudian mengubah lembaga ini menjadi Bank Rakjat Indonesia (BRI) pada 22 Februari 1946, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 1 tahun 1946 dan BRI menjadi bank pertama yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1960, Pemerintah sempat mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani dan Nelayan (BTN) dan Nederlandsche Handels Maatschapij (NHM).

Tahun 1965 diintegrasi ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (BIUKTN) dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Ekspor-Impor. Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 1968, Pemerintah menetapkan kembali nama Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Umum.

Bank BRI berubah status hukum menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992.

Bank BRI menjadi Perseroan Terbuka pada tanggal 10 November 2003 dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, kini Bursa Efek Indonesia, dengan kode saham BBRI.

Sebuah langkah strategis ditempuh dengan mengakuisisi Bank Jasa Artha (BJA) pada tahun 2007, yang kemudian dikonversi menjadi PT Bank Syariah BRI. Unit Usaha Syariah BRI kemudian dipisahkan (spin off) dari Bank BRI dan digabungkan ke dalam PT Bank Syariah BRI pada 1 Januari 2009. Seluruh unit syariah bank BUMN kemudian menyatu jadi Bank Syariah Indonesia.

Ada 3 peristiwa penting bagi Bank BRI di tahun 2011. Pertama, 11 Januari 2011, Bank BRI melaksanakan stock split yaitu pemecahan nominal saham yang semula Rp 500 per saham menjadi Rp 250 per saham. Stock split bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham dan memperluas penyebaran kepemilikan saham Perseroan di BEI. Kedua, pada tanggal 3 Maret 2011, Bank BRI kembali menggelar aksi korporasi dengan menandatangani Akta Akuisisi dengan Dana Pensiun Perkebunan (Daperbun) untuk mengakuisisi dan menjadi pemegang saham pengendali bagi PT Bank Agroniaga Tbk.

Momen penting ketiga adalah saat memperingati HUT BRI ke 116, pada 16 Desember 2016, perseroan menandatangi Instrument of Transfer dan Bought and Sold Notes antara Bank BRI dengan Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera atas saham BRIngin Remittance Co.Ltd (Hong Kong).

Di tahun 2013, Bank BRI menjadi yang pertama menyediakan layanan self-service banking di Indonesia melalui BRI Hybrid Banking.

Bank BRI menorehkan sejarah penting, tidak hanya bagi Bank BRI tetapi juga bangsa Indonesia dengan melakukan penandatanganan Kontrak Pengadaan Satelit dan Peluncuran Satelit BRI (BRIsat) dengan Space Systems/Loral (SSL) dan Arianespace pada 28 April 2014. Nantinya Bank BRI akan menjadi Bank pertama dan satu-satunya di dunia yang mengoperasikan satelit sendiri. BRIsat meluncur ke angkasa pada 9 Juni 2016.

Guna memperkuat jaringan bisnis di Asia, Bank BRI membuka kantor di jantung keuangan dunia, Singapura pada 2015. Sebelumnya BRI telah memiliki beberapa unit kerja di beberapa negara, yakni New York, Cayman Island, dan Hong Kong.

Salah satu inovasi penting BRI adalah mengoperasikan unit kerja dalam bentuk kapal yang dikenal ‘Teras BRI Kapal’ pada 2015. Teras BRI Kapal didukung teknologi canggih, dilengkapi petugas teller, customer service, petugas kredit mikro, serta ATM.***