Solusi Bersama Kementerian P2MI dan Kadin Benahi Persoalan Pekerja Migran

JAKARTA, investortrust.id – Berbagai persoalan klasik masih menyelimuti pekerja migran Indonesia yang berjumlah jutaan orang di manca negara. Mulai dari pekerja migran yang tidak terdata karena pemberangkatannya di luar prosedur resmi, rendahnya keterampilan sebagian pekerja migras, hingga masalah pelindungan yang belum optimal.

Berpijak dari berbagai isu tersebut, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bakal menjalin kesepakatan dan meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding /MoU) dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kedua pihak berkomitmen mencari solusi bersama terhadap masalah seputar pekerja migran Indonesia, terutama masih tingginya jumlah pekerja imigran yang tidak terdata dan sering disebut ilegal dan rendahnya keterampilan yang dimiliki sebagian pekerja migran. 

"Ada banyak hal yang kira-kira tujuan Kadin dan tujuan Kementerian kami sama, yaitu ingin agar ada satu solusi terhadap upaya penciptaan lapangan kerja," kata Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, usai audiensi dengan jajaran pengurus Kadin Indonesia yang dipimpin Ketua Umumnya, Anindya Bakrie di kantor Kementerian P2MI/BP2MI, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Menteri Abdul Kadir Karding mengapresiasi inisiatif kedua pihak untuk menjalin kesepakatan dan meneken MoU guna menyelesaikan bersama sejumlah persoalan yang masih membelit pekerja migran asal Tanah Air di sejumlah negara.

Selain penciptaan lapangan kerja, Karding menyebut Kementerian P2MI/BP2MI bersama Kadin juga sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan terhadap pekerja migran Indonesia.

Alumnus Universitas Diponegoro (Undip) itu menjelaskan, saat ini tenaga kerja luar negeri asal Indonesia didominasi oleh sektor domestic workers yang sebesar 80%. Ia berharap Kadin berpartisipasi aktif mendorong agar terjadi peningkatan kualitas SDM sehingga penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri bisa mengisi profesi yang lebih baik, bukan sekadar asisten rumah tangga.

“Kita sudah sepakat beberapa hal ke depan dan kita sudah membentuk tim masing-masing untuk segera ada MOU dengan Kadin, paling lambat Agustus sudah ada prototipe yang kita selesaikan dan sudah mulai planning," tutur Karding.

MoU bersama Kadin ini nantinya memiliki beberapa target. Pertama, menekan persentase sektor domestic workers alias asisten rumah tangga yang saat ini mendominasi sebaran pekerja migran asal Indonesia. Jika saat ini persentase mereka masih 80%, ke depan bisa diturunkan menjadi 60%.

Kedua adalah soal remitensi. Remitensi merupakan penerimaan negara yang cukup potensial karena bisa memperkuat cadangan devisa negara. Jika tahun lalu nilai remitansi sekitar Rp 221 triliun, maka dengan kerja sama Kadin ini, nilai remitansi diharapkan bisa melonjak hingga Rp 300 – Rp 400 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut positif rencana MoU dengan Kementerian P2MI/BP2MI. Hal tersebut penting karena pekerja migran Indonesia memiliki potensi yang besar, khususnya perannya dalam ikut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Pekerja migran itu nomor tiga terbesar penghasil devisa setelah migas dan minyak sawit. Jadi ini buat Kadin sangat-sangat serius," sebutnya.

Anindya mengakui adanya sejumlah  isu pekerja migran yang menjadi tantangan, antara lain backlog placement. Ia menyebut, hasil audiensi dengan Menteri P2MI/Kepala BP2MI menunjukkan adanya bakclog placement sebesar 1,3 juta pekerja migran.

Oleh karena itu ia memastikan Kadin bakal membantu pemerintah untuk pengembangan pekerja migran dari hulu ke hilir. Di antaranya mulai dari rekrutmen, pelatihan, sertifikasi, sampai ke penempatan dan perlindungan setelahnya.

Prototipe Upskilling

CEO Bakrie & Brothers Tbk itu juga mengungkap bahwa Kadin bersama Kementerian P2MI tengah merancang sebuat prototipe atau model pelatihan untuk meningkatkan keterampilan (upskilling). Prototipe kerja sama antarkedua lembaga diharapkan dapat rampung selambat-lambatnya pada Agustus tahun ini. Ia pun optimistis dengan sumber daya yang dimiliki, Kadin dapat membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan optimalisasi sektor pekerja migran.

Anindya menjelaskan, atau model program pelatihan dan sertifikasi yang dirancang Kadin adalah prototipe program upskilling (peningkatan keterampilan) dan sertifikasi pekerja migran.   Program ini akan didesain Kadin Indonesia untuk menyelesaikan problem klasik pekerja migran nasional, yakni tingkat kompetensi dan skill yang masih relatif rendah dibandingkan pekerja migran asal negara lain.

Nantinya, Kadin Indonesia membantu Kementerian P2MI dalam menyiapkan program pelatihan berbasis kompetensi, pendampingan, hingga pemberian sertifikasi keahlian untuk pekerja migran. „Kerja sama Kadin Indonesia dengan Kementerian P2MI ditargetkan mampu mencetak tenaga kerja migran yang lebih terampil dan profesional, sehingga mereka memiliki peluang kerja dan pendapatan yang lebih baik dan mendapatkan pasar ketenagakerjaan yang lebih luas,“ tutur Anin.

Selain itu, lanjut  Anin, Kadin Indonesia mampu membantu pengadaan proses pendataan pekerja migran secara digital. Pendataan secara digital diharapkan dapat menyediakan data-data seputar kegiatan dan penempatan pekerja migran secara rinci. Digitalisasi pendataan diharapkan menjadi solusi atas persoalan pekerja migran yang tanpa terdeteksi atau berangkat secara nonprosedural seperti yang terjadi selama ini.

“Jadi, sistem digital atau information technology ini sangat penting sekali agar bisa memerangi  pengiriman  pekerja migran secara ilegal.  Di Kadin,  banyak anggota kami yang mengerti mengenai hal ini dan kami ingin membantu,” tegas Anin.

Lebih lanjut Anin menyatakan bahwa de depan, Kadin Indonesia berharap bisa diikutsertakan dalam kunjungan-kunjungan ke sejumlah negara agar bisa menggelar CEO Forum dengan para pengusaha negara tuan rumah serta business matching. Dengan event seperti itu diharapkan terbentuk kerja sama usaha bisnis pengusaha antarnegara, yang pada ujungnya akan mampu menyerap tenaga kerja-tenaga kerja baru.

“Kabur Aja Dulu”

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding merepons tagar "kabur aja dulu"  yang belakangan viral di platform sosial media X. Tagar tersebut merupakan ungkapan ekspresi kelompok muda terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik di Indonesia. Ada seruan kepada generasi muda untuk memilih bekerja di luar negeri (kabur), karena situasi dalam negeri yang dinilai kurang kondusif, termasuk kondisi ketenagakerjaan mengingat sulit mendapatkan pekerjaan.

Karding menyebut  tagar 'kabur aja dulu' adalah sebagai koreksi dari generasi muda Indonesia terhadap kinerja pemerintah, khususnya Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto. Ia pun berharap seruan tersebut akan mendorong  pemerintah memperbaiki kinerja dan meningkatkan kembali sektor-sektor elementer, seperti pendidikan nasionalisme.

"Kelihatannya hashtag "kabur aja dulu" sepele tapi sesungguhnya itu mendasar. Kenapa? Karena ini berarti kita tidak terlalu berhasil mendidik soal nasionalisme. Cinta kepada Tanah Air itu harus ada yang kita perbaiki ke depan, sistem pendidikan kita dan sistem doktrin ideologi kita," ungkapnya.

Namun, Karding mengkhawatirkan gerakan "kabur aja dulu" di satu sisi bakal merugikan Indonesia secara perekonomian. Sebab, semakin banyaknya penduduk usia produktif yang bekerja di luar negeri tanpa koordinasi di bawah pemerintah secara tidak langsung hanya akan bermanfaat untuk mendorong perekonomian negara tujuan, utamanya yang bersumber dari aktivitas konsumtif keseharian pekerja migran.

 "Menurut saya, tagar ini sebagai hal yang positif, tapi kita mesti alurkan sesuai dengan hal-hal yang positif ke depan. Silakan kabur dalam tanda petik ya, tapi Anda harus punya skill dan untuk skill itu Kementerian P2MI siap membantu," ungkap Karding.

Baca Juga

Kadin Segera Siapkan Prototipe Program ‘Upskilling’ Kompetensi Pekerja Migran untuk Kementerian P2MI