Prasyarat Ekonomi Tumbuh 8%, Infrastruktur Harus Tangguh

JAKARTA, investortrust.id – Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memeratakan infrastruktur, terutama infrastruktur desa, merupakan strategi yang tepat terutama untuk mempersempit kesenjangan dan mendobrak simpul-simpul keterisolasian di daerah. Infrastruktur yang tangguh dan mumpuni akan memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) luas dan menjadi prasyarat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% per tahun.

Pemerataan infrastruktur itulah mandat Prabowo yang disodorkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang ditunjuk menjadi Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Kabinet Merah Putih. Dibentuknya kementerian baru yang dijabat AHY menjadi indikator bahwa Prabowo menaruh atensi besar terhadap pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan.

Penguatan infrastruktur menjadi salah satu dari delapan program quick win Prabowo-Gibran yang masuk dalam 17 program prioritas. „Presiden berharap agar pembangunan infrastruktur berlangsung di seluruh wilayah Republik Indonesia, tidak hanya di Jawa, tapi dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan baik,” kata AHY saat pelantikannya menjadi menteri, 21 Oktober lalu.

Wakil AHY, Diana Kusumastuti yang juga Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengamini ihwal penugasan Presiden agar pembangunan infrastruktur mendapat prioritas tinggi. Mulai dari bendungan dan jaringan irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, jalan, perumahan, hingga proyek strategis nasional (PSN) Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di antara semua proyek infrastruktur, salah satu yang krusial adalah infrastruktur untuk mendukung tercapainya swasembada pangan, yang masuk pula dalam program Asta Cita Prabowo. Karena itu, Menteri Pekerjaan Umum yang baru, Dody Hanggodo menegaskan, kementeriannya harus memastikan terbangunnya infrastruktur pangan. „Kami harus mendukung infrastruktur keamanan pangan, karena swasembada pangan merupakan salah satu program dasar yang dicanangkan Pak Prabowo-Gibran,“ kata dia.

Artinya, jika selama ini Indonesia sudah membangun banyak bendungan, langkah lanjutannya adalah membangun jaringan irigasi sekunder dan tersier guna mendukung produktivitas tanaman pangan. Jaringan irigasi yang lengkap tertata dapat menaikkan frekeunsi panen petani dalam satu tahun. Namun secara paralel, pembangunan bendungan baru tetap perlu diteruskan karena jumlahnya masih kurang.

Seperti diungkapkan Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja, total bendungan di Indonesia mencapai sekitar 300. Jumlah ini jauh tertinggal dibanding China yang memiliki 90.000 bendungan. Tidak mengherankan jika hingga kini baru sekitar 20% persawahan Indonesia yang teraliri jaringan irigasi teknis.

Peringkat Infrastruktur

Banyak parameter yang dipakai untuk mengukur ketersediaan dan kemajuan infrastruktur sebuah negara. Sejumlah lembaga internasional juga secara rutin membuat survei tentang peringkat daya saing infrastruktur di tingkat global.

Sebagai ilustrasi, konsultan independen Mesopartner dan Analyticar pada Mei 2024 lalu mengumumkan hasil riset Global Quality Infrastructure Index (GQII). Hasilnya, infrastruktur Indonesia bertengger di peringkat ke-27 dari 185 negara yang disurvei, mengungguli Thailand yang berada di urutan ke-28), Malaysia (33), Singapura (29), dan Vietnam (52).

Hasil pemeringkatan serupa juga dikeluarkan oleh International Institute for Management Development (IMD). Dalam risetnya, World Competitiveness Ranking (WCR) 2024, peringkat daya saing dan kualitas infrastruktur Indonesia berada di posisi ke-27 dari 67 negara yang dinilai. Indonesia naik tujuh peringkat dari posisi 2023. Pada 2015, infrastruktur Indonesia berada di urutan 42.

Meskipun peringkat daya saing infrastruktur nasional cukup menggembirakan, negeri ini tetap membutuhkan lebih banyak lagi jaringan infrastruktur baru. Apalagi menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2019), stok infrastruktur Indonesia masih terbilang rendah, hanya sekitar 43% terhadap produk domestik bruto (PDB). Masih tertinggal dibanding rata-rata stok infrastruktur di negara-negara maju yang mencapai 70% PDB. 

Endra Atmawidjaja pun  menilai bahwa Indonesia masih memerlukan pembangunan infrastruktur lebih banyak lagi. Sebab, infrastruktur yang digenjot habis-habisan dalam satu dekade terakhir boleh dibilang masih sebatas untuk mengatasi ketertinggalan infrastruktur. Artinya, kondisi riilnya masih jauh dari standar persyaratan untuk menjadi negara maju.

Atas dasar itu, kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur menjadi sebuah keniscayaan bagi pemerintahan Prabowo untuk mengawal transformasi ekonomi dan mengakselerasi pertumbuhan.

Pekerjaan rumah lainya yang perlu mendapat prioritas adalah infrastruktur vital di wilayah-wilayah kantong kemiskinan agar tidak memicu kecemburuan sosial dan memperlebar kesenjangan. Selain itu, bagaimana pemerintahan baru menumbuhkan kawasan industri dan sentra-sentra produksi di sepanjang koridor jalan tol agar infrastruktur dapat memberikan multi-efek bagi perekonomian.

Katalis Konektivitas

Dari berbagai penelitian dan literatur, infrastruktur menjadi faktor kunci dan motor bagi kemajuan berbagai sektor, terutama ekonomi. Infrastruktur akan menjadi katalis bagi konektivitas serta mobilitas manusia dan barang, serta menembus sekat keterisolasian dan keterpencilan. Infrastruktur menjadi titik dan koridor penghubung masyarakat untuk bersilaturahmi, berbisnis, berkolaborasi, serta banyak aktivitas lain.

Infrastruktur terbukti menstimulasi tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi kesenjangan desa-kota serta antardaerah, serta menjadi instrumen bagi pemerataan. Selain itu, infrastruktur juga menjadi penopang vital bagi pengembangan berbagai destinasi pariwisata prioritas, pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT), serta mewujudkan ketahanan pangan dan energi.

Kelengkapan infrastruktur bisa menjadi pintu gerbang bagi masuknya investasi, termasuk investasi asing. Investasi asing akan deras mengalir jika ketersediaan jaringan infrastruktur sangat mendukung. Dampak positif lainnya, kemajuan infrastruktur bakal merangsang daya saing antardaerah. Daerah akan berlomba membangun infrastruktur yang andal demi memancing kehadiran investor. 

Warisan Infrastruktur 

Kemajuan di bidang infrastruktur yang dicapai bangsa ini tidak lepas dari jasa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, terutama sejak Orde Baru. Termasuk fondasi infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin. Khalayak tahu, prestasi kasat mata selama 10 tahun (2014-2024) Jokowi menakhodai Republik ini adalah pembangunan infrastruktur. 

Jokowi tampaknya penganut faham Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi yang berpandangan bahwa negara harus berinvestasi lebih besar di bidang infrastruktur demi meningkatkan produktivitas rakyat agar mampu memacu pertumbuhan ekonomi.

Jejak dan komitmen Jokowi dalam menggelorakan proyek-proyek infrastruktur terbaca sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta sebelum naik tahta kepresidenan 2014. Kala itu, dia mampu mewujudkan impian lama kereta bawah tanah bernama mass rapid transportation (MRT) yang kini menjadi kebanggaan warga Jakarta dan kaum urban. Wacana subway tersebut sudah mencuat sejak tahun 1990-an dan dibahas di pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Tapi Jokowi lah yang mengeksekusi.

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf bukan hanya menggulirkan berbagai proyek infrastruktur baru, melainkan juga meneruskan proyek-proyek infrastruktur mangkrak warisan pemerintahan sebelumnya. Proyek-proyek yang dulunya mandek dengan berbagai alasan, mulai dari sulitnya pembebasan lahan hingga besaran investasi yang dianggap tidak menguntungkan, dicarikan solusi dan dilanjutkan.

Selama pandemi Covid-19, ketika pemerintah harus memfokuskan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang menghabiskan dana penanganan Covid dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) sekitar dari Rp 1.600 triliun, pembangunan infrastruktur pun tidak distop.

Setiap tahun, pemerintahan Jokowi menyiapkan anggaran infrastruktur rata-rata di atas Rp 400 triliun, termasuk dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 400,3 triliun. Dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2024 lalu, Jokowi menegaskan bahwa infrastruktur merupakan bagian dari strategi jangka menengah yang bertujuan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan membangun dari pinggiran desa atau daerah terluar.

Alhasil, menurut Jokowi, biaya logistik di Indonesia menyusut dari sebelumnya 24% menjadi 14% pada 2023. Itulah yang membuat peringkat daya saing Indonesia meningkat dari 44 loncat ke 27 pada tahun ini.

Sebagai presiden, Jokowi berhasil menciptakan sebuah benchmark di sektor infrastruktur. Hal itu terwujud lewat konsep Indonesia sentris yang menjadi dasar pijakan. Visi Indonesia sentris untuk infrastruktur telah mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, atau antara Indonesia wilayah barat dan timur. Hal itu terlihat pada kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian dalam pembangunan infrastruktur di daerah terluar, terdepan, tertinggal, dan perbatasan (T3P).

Salah satu parameter konsep Indonesia sentris adalah lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak lagi terkonsentrasi di Jawa. Dalam 10 tahun, bahkan sekitar 56% PSN tersebar di luar Jawa. Konsep Indonesia-sentris merupakan salah satu cerminan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan. 

Signature

Banyak contoh konkret proyek-proyek infrastruktur warisan pemerintahan Jokowi. Berikut ini adalah beberapa di antaranya yang layak dicatat, sebagian bahkan merupakan signature. Sebagian proyek infrastruktur, terutama mega proyek, dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam infrastruktur transportasi, pemerintahan Jokowi telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.432 kilometer jalan tol baru, dan 6.000 kilometer jalan nasional. Panjang jalan tol yang dibangun pemerintahan Jokowi dua kali lipat dibanding total akumulasi sejak pembangunan tol pertama tahun 1978 hingga periode pemerintahan pra-Jokowi.

Kementerian PUPR juga telah merampungkan 5.999 km pembangunan jalan baru, 126 km jembatan, 583 buah jembatan gantung, dan 27.673 m pembangunan flyover maupun underpass. Selain itu, Kementerian PUPR telah menyelesaikan 493 buah pengendali sedimen dan lahar serta 2.154 km pengendali banjir dan pengaman Pantai.

Pemerintah memang memberikan alokasi besar untuk anggaran infrastruktur. Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saja, total pagu anggaran yang dikucurkan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi mencapai Rp 1.315,47 triliun.

Di bidang permukiman, pemerintah telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 36.380 liter per detik, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi. Pemerintah telah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di 15 kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar 5.939 unit.

Di sektor perhubungan selama sepuluh tahun, pemerintah telah menuntaskan 71 pelabuhan penyeberangan, 5 terminal tipe A, 50 pelabuhan baru dan bandara baru, 1.683 kilometer spoor jalur kereta api, serta revitalisasi sejumlah proyek perhubungan.

Signature fenomenal di sektor transportasi adalah kereta api cepat Jakarta-Bandung yang sempat menuai kontroversi, terlebih ketika terjadi pembekakan biaya investasi. Kini animo masyarakat begitu tinggi untuk mencoba KA Whoosh berkecepatan 340 km/jam tersebut, yang peletakan batu pertamanya dilakukan Jokowi pada 21 Januari 2016.

Untuk mendukung ketahanan energi, telah dilakukan pembangunan program kelistrikan yang berbasis energi terbarukan yang ramah lingkungan dengan total 21,7 GW dan gas bumi 23,3 MTPA. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung telah dibangun di Waduk Cirata, yang menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara.

Infrastruktur di sektor pertanian tak lupa disentuh pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selama 10 tahun, telah dibangun 53 bendungan, 1.371 embung, 1 juta hektare (ha) irigasi baru, dan 4,65 juta ha irigasi yang direhabilitasi.         

Kesinambungan

Jelas bahwa dari sekian proyek dan program yang digulirkan pemerintahan Jokowi, infrastruktur adalah proyek paling dirasakan manfaatnya dan pantas dikenang sebagai warisan berharga bagi negeri. Namun, dengan segala hormat atas hasil yang telah diraih selama 10 tahun, jaringan infrastruktur yang kita miliki tetap harus terus diperbanyak dan diakselerasi untuk menopang produktivitas.

Dalam konteks itu, pemerintahan baru harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur baru maupun yang sudah existing mesti dimanfaatkan secara optimal agar dapat efektif dalam mengakselerasi pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi. Sebab, harus diakui bahwa infrastruktur yang menjadi daya tarik investasi justru terkendala oleh inefisiensi investasi itu sendiri.

Inefisiensi investasi di Tanah Air sudah lama dikeluhkan, yang tercermin pada tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR merupakan rasio besaran tambahan kapital yang dibutuhkan untuk menaikkan output dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. ICOR yang besar mengindikasikan biaya investasi boros. Pada 2023, ICOR Indonesia tercatat sebesar 6,33%, jauh dari level ideal di bawah 4%.

Ke depan, investasi menjadi faktor signifikan dalam mengerek pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Persaingan memperebutkan investor, terutama asing (foreign direct investment/FDI) kian sengit di tengah tren proteksionisme global. Hanya negara dengan iklim investasi kondusif lah yang mampu menarik investor untuk menanam modal. Kelengkapan infrastruktur yang memadai menjadi daya tarik utama.

Dalam perspektif yang lebih makro, infrastruktur yang mumpuni dan memadai mampu meneguhkan spirit nasionalisme dan merekatkan rasa persatuan di negeri dengan geografis terpencar dan luas seperti Indonesia.***