Infrastruktur Mumpuni Prasyarat Pertumbuhan PDB Tinggi

JAKARTA, investortrust.id – Infrastruktur menjadi faktor kunci dan motor bagi kemajuan berbagai sektor, terutama ekonomi. Infrastruktur akan menjadi katalis bagi konektivitas serta mobilitas manusia dan barang, serta menembus sekat keterisolasian dan keterpencilan. Infrastruktur berfungsi pula sebagai titik dan koridor penghubung masyarakat untuk bersilaturahmi, berbisnis, berkolaborasi, serta banyak aktivitas lain.

Pemerataan infrastruktur merupakan salah satu senjata untuk mempersempit kesenjangan dan mendobrak simpul-simpul keterisolasian di daerah. Infrastruktur yang mumpuni akan memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) luas dan menjadi prasyarat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% per tahun.

Infrastruktur terbukti menstimulasi tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi kesenjangan desa-kota serta antardaerah, serta menjadi instrumen bagi pemerataan. Selain itu, infrastruktur juga menjadi penopang vital bagi pengembangan berbagai destinasi pariwisata prioritas, pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT), serta mewujudkan ketahanan pangan dan energi.

Kelengkapan infrastruktur bisa menjadi pintu gerbang bagi masuknya investasi, termasuk investasi asing. Investasi asing akan deras mengalir jika ketersediaan jaringan infrastruktur sangat mendukung. Dampak positif lainnya, kemajuan infrastruktur bakal merangsang daya saing antardaerah. Daerah akan berlomba membangun infrastruktur yang andal demi memancing kehadiran investor.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menggeber proyek infrastruktur secara masif guna mengejar ketertinggalan. Hasilnya, infrastruktur Indonesia bertengger di peringkat ke-27 dalam Global Quality Infrastructure Index (GQII) yang diinisiasi konsultan Mesopartner dan Analyticar pada 2024. Indonesia mengungguli Thailand yang berada di urutan ke-28, Malaysia (33), Singapura (29), dan Vietnam (52).

International Institute for Management Development (IMD) dalam risetnya, World Competitiveness Ranking (WCR) 2024 juga menempatkan Indonesia di urutan ke-27 dari 67 negara yang dinilai berdasar parameter daya saing dan kualitas infrastruktur.

Meski demikian, Indonesia masih membutuhkan lebih banyak lagi infrastruktur baru. Sebab, menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2019), stok infrastruktur Indonesia masih terbilang rendah, hanya sekitar 43% terhadap produk domestik bruto (PDB). Masih tertinggal dibanding rata-rata stok infrastruktur di negara-negara maju yang mencapai 70% PDB.

Indonesia Sentris

Kemajuan di bidang infrastruktur yang dicapai bangsa ini tidak lepas dari jasa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, terutama sejak Orde Baru. Pemerintahan era Jokowi-Ma’ruf membangun besar-besaran proyek infrastruktur. Langkah Jokowi memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur terbaca sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta ketika mampu mengeksekusi kereta bawah tanah mass rapid transportation (MRT) yang diwacanakan sejak tahun 1990-an.

Di era Jokowi-Ma’ruf, alokasi anggaran infrastruktur rata-rata di atas Rp 400 triliun. Jokowi menganut konsep Indonesia sentris untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, atau antara Indonesia wilayah barat dan timur. Itulah sebabnya, dalam 10 tahun terakhir, sekitar 56% Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebar di luar Jawa.

Alhasil, biaya logistik di Indonesia menyusut dari sebelumnya 24% menjadi 14% pada 2023. Itulah yang membuat peringkat daya saing Indonesia meningkat dari 44 loncat ke 27 pada tahun ini.

Ada sejumlah contoh proyek-proyek infrastruktur warisan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang layak dicatat, misalnya 366.000 kilometer (km) jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 583 unit jembatan gantung, 2.432 km jalan tol baru, 25 km flyover/underpass, dan 6.000 km jalan nasional.

Di bidang permukiman, pemerintah telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 36.380 liter per detik, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi. Pemerintah telah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di 15 kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar 5.939 unit.

Di sektor perhubungan selama 10 tahun, pemerintah telah menuntaskan 71 pelabuhan penyeberangan, 5 terminal tipe A, 50 pelabuhan baru dan bandara baru, 1.683 kilometer spoor jalur kereta api, serta revitalisasi sejumlah proyek perhubungan. Signature fenomenal di sektor transportasi adalah kereta api cepat Jakarta-Bandung yang sempat menuai kontroversi, terlebih ketika terjadi pembekakan biaya investasi.

Untuk mendukung ketahanan energi, telah dilakukan pembangunan program kelistrikan yang berbasis energi terbarukan yang ramah lingkungan dengan total 21,7 GW dan gas bumi 23,3 MTPA. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung telah dibangun di Waduk Cirata, yang menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara.

Infrastruktur di sektor pertanian tak lupa disentuh pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selama 10 tahun, telah dibangun 53 bendungan, 1.371 embung, 1 juta hektare (ha) irigasi baru, dan 4,65 juta ha irigasi yang direhabilitasi.

Infrastruktur di Kantong Kemiskinan

Ke depan harus dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur baru maupun yang sudah existing mesti dimanfaatkan secara optimal agar dapat efektif dalam mengakselerasi pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi. Sebab, harus diakui bahwa infrastruktur yang menjadi daya tarik investasi justru terkendala oleh inefisiensi investasi itu sendiri. Inefisiensi investasi di Tanah Air sudah lama dikeluhkan, yang tercermin pada tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Pada 2023, ICOR Indonesia tercatat sebesar 6,33, jauh dari level ideal di bawah 4.

Investasi menjadi faktor signifikan dalam mengerek pertumbuhan ekonomi. Persaingan memperebutkan investor, terutama asing (foreign direct investment/FDI) kian sengit di tengah tren proteksionisme global. Hanya negara dengan iklim investasi kondusiflah yang mampu menarik investor menanam modal. Kelengkapan infrastruktur yang memadai termasuk daya tarik utama.

Kini, pekerjaan rumah yang perlu mendapat prioritas adalah infrastruktur vital di wilayah-wilayah kantong kemiskinan agar tidak memicu kecemburuan sosial dan memperlebar kesenjangan. Selain itu, perlu dibangun kawasan industri dan sentra-sentra produksi di sepanjang koridor jalan tol agar infrastruktur dapat memberikan multi-efek bagi perekonomian.

Kesinambungan pembangunan infrastruktur menjadi sebuah keniscayaan untuk mengawal transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Ingat, infrastruktur yang mumpuni mampu meneguhkan spirit nasionalisme dan merekatkan rasa persatuan di negeri dengan geografis terpencar dan luas seperti Indonesia.***