SAL Masih Utuh, APBN 2026 Aman

JAKARTA, investortrust.id – Kekhawatiran bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berada di tubir jurang ditepis pemerintah. Otoritas fiskal memastikan, bantalan kas negara masih kuat, dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tetap besar dan strategi pengelolaan anggaran yang semakin adaptif di tengah gejolak global, terutama lonjakan harga energi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhir April 2026 mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan skenario terburuk dengan menggunakan asumsi harga minyak hingga US$100 per barel. Bahkan, dalam simulasi tersebut, defisit APBN tetap dapat dijaga di kisaran 2,9% terhadap produk domestik bruto (PDB), masih berada di bawah batas aman 3%.

Baca Juga

Wamenkeu Juda Agung Tepis Kekhawatiran Pengamat soal APBN 2026 yang Jebol

Untuk menopang skenario tersebut, pemerintah mengandalkan kekuatan SAL yang saat ini mencapai sekitar Rp420 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp300 triliun ditempatkan di perbankan Himbara, sementara Rp120 triliun tersimpan di Bank Indonesia. Dana yang berada di bank sentral ini, menurut Purbaya, bersifat dinamis dan masih berpotensi bertambah, terutama dari penerimaan pajak.

“Media salah mengerti. SAL masih utuh, tidak ada yang tergerus,” kata Menkeu menjawab Investortrust akhir pekan lalu. “Dana APBN tidak statis. Dengan penerimaan dan pengeluaran, posisinya akan terus bergerak,” tambahnya.

Purbaya menegaskan, SAL bukan untuk digunakan secara rutin, melainkan sebagai bantalan darurat jika tekanan eksternal benar-benar meningkat, misalnya ketika harga minyak melonjak di luar ekspektasi dan berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi domestik. “Kita masih punya pertahanan berlapis. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga membantah keras narasi yang menyebut APBN 2026 akan “jebol”. Dalam peluncuran program PINISI di Jakarta, Senin (27/4/2026), ia menilai kekhawatiran tersebut muncul akibat kesalahan membaca data, terutama terkait SAL yang disebut hanya tersisa Rp120 triliun. “Angka itu tidak tepat. SAL kita jauh lebih besar dan masih cukup untuk menopang kebutuhan,” tegasnya.

Baca Juga

Tolak Tawaran Utang IMF-Bank Dunia, Purbaya Klaim APBN Masih Kuat

Untuk menjaga kesehatan fiskal, pemerintah menjalankan strategi refocusing anggaran secara agresif. Melalui penajaman prioritas belanja kementerian dan lembaga, potensi penghematan diperkirakan mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun. Salah satu langkah konkret adalah penyesuaian program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diperkirakan mampu menghemat lebih dari Rp50 triliun per tahun.

Di sisi penerimaan, pemerintah memperkuat sistem perpajakan melalui implementasi coretax serta mengoptimalkan windfall dari komoditas unggulan seperti batu bara dan crude palm oil (CPO). Langkah ini diarahkan untuk menjaga defisit tetap terkendali tanpa mengorbankan program prioritas sosial.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto memastikan belanja bunga utang dalam APBN 2026 akan dijaga di bawah Rp599,44 triliun. Angka tersebut telah memperhitungkan berbagai risiko, termasuk fluktuasi nilai tukar dan suku bunga global.

Baca Juga

CORE Indonesia Soroti Tekanan Harga Energi dan Defisit APBN yang Melebar

Pemerintah juga memastikan tidak ada urgensi untuk menyusun APBN Perubahan (APBN-P) hingga saat ini. Seluruh skenario, termasuk tekanan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga energi global, telah dimasukkan dalam simulasi fiskal.

Dengan kombinasi bantalan SAL yang besar, disiplin belanja, serta penguatan penerimaan negara, pemerintah menegaskan bahwa fondasi APBN 2026 tetap kokoh. Di tengah ketidakpastian global, strategi fiskal Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga dirancang untuk tetap melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.