Tolak Tawaran Utang IMF-Bank Dunia, Purbaya Klaim APBN Masih Kuat
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim telah menolak tawaran utang yang diberikan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Tawaran tersebut muncul ketika Purbaya melakukan kunjungan bilateral ke dua lembaga dunia tersebut.
“Di tengah-tengahnya, nawarin bahwa mereka sudah menyediakan uang. Ada yang bilang US$ 20-30 miliar untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan,” kata Purbaya, saat taklimat media, di kantornya, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Purbaya menegaskan bahwa tak memberi jawaban terhadap Bank Dunia. Tetapi, kepada IMF, Purbaya mengemukakan tak memerlukan bantuan tersebut.
“Tapi, saya bilang ‘ya itu terima kasih atas tawarannya. Tapi, sekarang kondisi APBN masih bagus dan saya belum butuh itu [utang]’,” kata dia.
Baca Juga
Purbaya mengatakan pemerintah juga masih memiliki dana sekitar US$ 25 miliar dolar. Dana tersebut bahkan hanya untuk pemerintah.
“Jadi kondisi keunggulan kita masih aman. Itu yang pertama kali,” jelas dia.
Purbaya mengatakan anggaran sekitar Rp 420 triliun yang dimiliki pemerintah sekarang merupakan dana terakhir yang akan digunakan. Dengan kondisi harga minyak mentah yang masih bergejolak, pemerintah belum menggunakan sepersen pun uang dari SAL tersebut.
“Yang kita kendalikan sekarang adalah belanja yang lain dan dengan penghematan sudah cukup,” ucap dia.
Baca Juga
Waspada Hoaks Deepfake Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Janjikan Bantuan Rp85 Juta
Purbaya menyebut anggaran subsidi BBM sudah aman hingga harga US$ 150 per barel. Dana yang dibuat untuk menutupi anggaran tersebut berasal dari ekspor sumber daya mineral.
“Jadi sudah aman, hitungannya sudah aman,” ucap dia.
Dalam pertemuan di IMF dan Bank Dunia, semua negara sudah berupaya mencari jalan damai di tengah konflik AS-Iran yang berkepanjangan.
“Tapi memang harus hati-hati, politik dunia kan seperti itu. Yang jelas arahnya maunya ke sana [damai]. Cuma sedang cari cara keluar yang tidak mengganggu kredibilitas banyak pihak,” kata dia.
