OJK Ungkap Progres Konsolidasi Asuransi BUMN, Danantara Belum Tetapkan Skema Syariah
Poin Penting
|
BALI, investortrust.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, proses konsolidasi perusahaan asuransi badan usaha milik negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Danantara masih menunggu keputusan pemegang saham, khususnya terkait skema penggabungan perusahaan asuransi syariah.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono, konsolidasi asuransi BUMN merupakan bagian dari agenda transformasi dan penataan perusahaan-perusahaan di lingkungan BUMN yang diinisiasi oleh pemegang saham melalui Danantara.
Namun khusus untuk segmen syariah, proses konsolidasi memiliki urgensi tersendiri karena harus mengikuti ketentuan pemisahan unit usaha syariah (UUS) atau spin off yang ditetapkan paling lambat Desember 2026.
Baca Juga
OJK Minta Dana Cadangan Pesangon Tetap Masuk Skema Dana Pensiun
“Khusus untuk asuransi syariah ada POJK (Peraturan OJK)-nya. Kalau asuransi syariah itu harus sudah dipisahkan, spin off paling lambat Desember 2027. Jadi kita regulation concern kalau yang untuk spin off syariah,” ujar Ogi, dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa, di Bali, Selasa (17/11/2026).
Dalam proses tersebut, ia menjelaskan, Danantara sebagai pemegang saham perlu menentukan skema konsolidasi perusahaan asuransi syariah di lingkungan BUMN. Penataan tersebut mencakup penggabungan perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan asuransi jiwa syariah, hingga perusahaan reasuransi syariah.
“Kita menunggu, tadi juga kami baru diskusi dengan pemegang saham dari salah satu reasuransi Indonesia terutama yang menjadi bagian daripada transformasi,” kata Ogi.
