OJK Minta Dana Cadangan Pesangon Tetap Masuk Skema Dana Pensiun
Poin Penting
|
BALI, investortrust.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar dana cadangan psangon atau severance fund tetap dikategorikan sebagai dana pensun dan dikelola oleh lembaga penyelenggara program pensiun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan, pengelolaan dana cadangan pesangon perlu tetap berada dalam ekosistem dana pensiun, baik melalui BPJS Ketenagakerjaan (TK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), maupun lembaga khusus yang nantinya dibentuk pemerintah.
“Tapi intinya harus itu harus dana pensiun,” ujarnya, dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa, di Bali, Selasa (17/11/2026).
Ogi menyatakan, pengkategorian tersebut bukan sekadar persoalan kelembagaan, melainkan juga berkaitan dengan perlakuan insentif perpajakan. Sebab, dana pensiun memiliki fasilitas insentif pajak yang berbeda dibandingkan dana yang dikelola melalui skema biasa.
Isu pengelolaan dana pensiun Mencuat seiring pembahasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ketenagakerjaan yang mengamanatkan pengelolaan dana pesangon melalui lembaga khusus.
“Belum keluar PP (peraturan pemerintah)-nya sudah ramai. Dana cadangan severance itu sekarang ini disimpan oleh perusahaan, tidak dikeluarkan tapi hanya dicatat sebagai cadangan pesangon,” kata Ogi.
Baca Juga
Kemnaker Bantah Isu Pengusaha Wajib Setor Dana Cadangan Pesangon ke Danantara
Selama ini, lanjut dia, perusahaan umumnya mencatat kewajiban pesangon sebagai cadangan dalam pembukuan. Sebagian perusahaan juga telah menitipkan dana cadangan tersebut melalui program DPLK.
Ogi menilai, perubahan skema pengelolaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap industri dana pensiun. Jika cadangan pesangon yang saat ini dikelola melalui DPLK dialihkan ke lembaga khusus di luar ekosistem dana pensiun, hal itu berpotensi mempengaruhi aset industri.
“Kalau dia (dana cadangan pesangon) masuk bukan ke program pensiun, yang bukan membesar malah mengempes. Karena dana pensiun, cadangan pensiun, cadangan pesangon yang ada di DPLK akan keluar masuk ke lembaga khusus tadi itu,” ucapnya.
Baca Juga
Kemenaker: Pemerintah Belum Tetapkan Pengelola Dana Cadangan Pesangon
Target Aset Dana Pensiun Nasional Capai 60% dari PDB 2045
Di lain sisi, OJK melihat dana cadangan pesangon sbagai salah satu peluang untuk memperbesar industri dana pensiun nasional. Terlebih, pemerintah telah menetapkan target peningkatan aset dana pensiun hingga mencapai 60% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2045.
“Sekarang baru 8%, tahun 2045 kan tidak jauh lagi. Mana mungkin lompat dari 8% ke 40% atau 60%, kalau program dana pensiun itu tidak ada inovasi produk-produk baru,” ujar Ogi.
Oleh karena itu, OJK mendorong pemerintah membuka ruang bagi berbagai lembaga untuk mengelola dana cadangan pesangon, tetapi tetap mempertahankan prinsip bahwa pengelolanya merupakan penyelenggara program dana pensiun.
“Kalau pemerintah mau bentuk baru ya silakan, tapi itu adalah penyelenggara dana pensiun,” kata Ogi.
