Bos BI: Belanja di Bawah Rp 100 Ribu Bebas Biaya QRIS!
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Bank Indonesia (BI) belum lama ini memperkuat efisiensi transaksi digital nasional dengan meluncurkan dua kebijakan utama di sektor sistem pembayaran. Kebijakan ini mencakup perluasan tarif Merchant Discount Rate (MDR) QRIS nol persen untuk transaksi hingga Rp 100.000 di seluruh kategori merchant, serta perluasan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) ke sektor ritel.
Pejabat Gubernur Sementara (PGS) BI, Destry Damayanti, menjelaskan, skema MDR QRIS nol persen kini mencakup transaksi sampai dengan Rp 100.000 untuk seluruh kategori pedagang. Sementara itu, untuk kategori usaha mikro, pembebasan tarif MDR nol persen tetap berlaku bagi nilai transaksi hingga Rp 500.000.
"Ini adalah sinergi dan kolaborasi dari ekosistem sistem pembayaran untuk masyarakat dan negeri, khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan kita semua," ujar Destry dalam *Opening Ceremony* Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Baca Juga
BI Berikan Diskon QRIS untuk Merchant dan Pedagang Kelas UMi
Kebijakan yang digulirkan bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia ini merupakan wujud sinergi antara BI, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Pengelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), hingga payment gateway.
Selain insentif tarif QRIS, BI resmi memperluas jangkauan Kartu Kredit Indonesia (KKI) ke sektor masyarakat umum. KKI hadir sebagai alternatif instrumen pembayaran berbasis fasilitas penundaan (deferred payment) yang terintegrasi langsung dengan ekosistem QRIS.
Baca Juga
Destry menegaskan bahwa KKI merupakan produk inovasi murni karya anak bangsa yang didesain khusus untuk transaksi domestik secara efisien. Pengunjung KKI 2026 pun sudah dapat melakukan pengajuan dan registrasi langsung aplikasi KKI di sejumlah gerai perbankan yang tersedia selama pameran.
"Kartu Kredit Indonesia ini adalah karya anak bangsa dan digunakan untuk domestik. Sebelumnya sudah dimanfaatkan oleh pemerintah, dan sekarang kita masuk ke segmen ritel," ungkapnya.
BI optimistis kedua kebijakan ini mampu memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi UMKM, memperluas inklusi ekonomi digital, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian nasional.
Acara pembukaan KKI 2026 turut dihadiri jajaran menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih, di antaranya Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Selvi Ananda Gibran Rakabuming Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Putri, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi.
Hadir pula jajaran Anggota Dewan Komisioner LPS, pimpinan Komisi 7 dan Komisi 11 DPR RI, para duta besar negara sahabat, serta perwakilan Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih.