Pertamina Perkuat Strategi 'Dual Growth' untuk Transisi Energi ASEAN

ANTALYA, Investortrust.id - PT Pertamina (Persero) memperkuat strategi pengembangan bisnis energi rendah karbon dan kemitraan lintas sektor untuk mendorong dekarbonisasi transportasi di Asia Tenggara. Strategi pertumbuhan ganda atau dual growth strategy menjadi pendekatan Pertamina dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mempercepat pengembangan energi bersih.

Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono menyampaikan strategi tersebut dalam panel diskusi bertajuk From Vision to Investment: Building ASEAN’s Transport Decarbonization Ecosystem di ASEAN Pavilion, rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP31 di Antalya, Turki, Senin (9/11/2026).

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah perwakilan pemerintah, lembaga pembiayaan, dan sektor swasta, antara lain Member of Management Committee KfW Olaf Zymelka, Director for Energy Security & International Relations European Commission Beatriz Yordi, Senior Advisor on Environment Kementerian Perhubungan Robby Kurniawan, serta Managing Director KPMG Blythe Chorn. Deputy Coordinating Minister for Connectivity Odo R.M. Manuhutu menyampaikan pidato utama.

Melalui strategi dual growth, kata Agung, Pertamina berupaya mempertahankan dan memperkuat bisnis energi eksisting sekaligus mempercepat pengembangan portofolio energi baru terbarukan dan rendah karbon. "Pendekatan tersebut diarahkan untuk menjawab peningkatan kebutuhan energi nasional dan kawasan tanpa mengabaikan target penurunan emisi," kata Agung dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Dalam penerapannya, Pertamina mengedepankan tiga prinsip, yakni ketersediaan energi atau availability, keterjangkauan atau affordability, dan keberterimaan atau acceptability. Ketiga aspek tersebut menjadi pertimbangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi masyarakat, kemampuan ekonomi, dan dampak lingkungan.

“Negara-negara berkembang menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat sembari mempercepat agenda dekarbonisasi. Pertamina percaya bahwa ketahanan energi dan transisi energi harus berjalan beriringan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Agung.

Dalam sektor transportasi, Pertamina telah mengembangkan sejumlah solusi energi rendah karbon. Inisiatif tersebut mencakup biodiesel B50, bahan bakar Pertamax Green 95 berbasis bioetanol, Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan, hingga pengembangan ekosistem hidrogen.

Pertamina juga menjalin kerja sama dengan PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta untuk mengembangkan bus hidrogen. Inisiatif tersebut diarahkan untuk mengurangi emisi dari transportasi publik sekaligus mendukung peningkatan kualitas udara di perkotaan.

Pengembangan energi rendah karbon juga menyasar sektor penerbangan. Pertamina mengoptimalkan pemanfaatan minyak jelantah atau used cooking oil (UCO) sebagai bahan baku SAF. Pemanfaatan limbah minyak goreng tersebut sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi sirkular yang melibatkan masyarakat dan koperasi.

Baca Juga

Pertamina NRE Uji PLTS Terbesar Berkapasitas 12,1 kWp di Kapal Patra Milik PTK

Pertamina menargetkan Green Refinery Cilacap mampu memproduksi sekitar 288 ribu kiloliter SAF dan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) per tahun mulai 2029. HVO merupakan bahan bakar nabati yang diproses menggunakan hidrogen untuk menghasilkan bahan bakar dengan karakteristik menyerupai diesel.

Kemitraan Jadi Kunci Investasi Energi Bersih

Agung mengatakan percepatan dekarbonisasi transportasi di ASEAN membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, lembaga pembiayaan, penyedia teknologi, dan pengguna energi. Menurut dia, pengembangan proyek energi bersih tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan teknologi, tetapi juga membutuhkan dukungan rantai pasok dan pendanaan.

Pertamina karena itu mendorong kemitraan strategis yang mencakup penguatan rantai pasok bahan baku, pengembangan teknologi, pembiayaan proyek energi bersih, hingga penyelarasan standar keberlanjutan di tingkat regional.

Pandangan tersebut sejalan dengan perspektif Beatriz Yordi dari European Commission. Dia menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam dekarbonisasi transportasi melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi, investasi, serta kebijakan pendukung.

Pengalaman Uni Eropa dalam menerapkan Emissions Trading System (ETS), yaitu mekanisme perdagangan kuota emisi karbon, dan mendorong elektrifikasi transportasi menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor. Kebijakan tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur dan investasi agar penerapannya berjalan efektif.

Dekarbonisasi transportasi juga memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan pengurangan emisi gas rumah kaca. Perubahan sistem transportasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui perbaikan kualitas udara dan kesehatan publik.

Sementara itu, Senior Advisor on Environment Kementerian Perhubungan Robby Kurniawan mengatakan dekarbonisasi transportasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan sumber energi. Agenda tersebut juga menyangkut transformasi mobilitas masyarakat, sistem logistik, ketahanan energi, dan daya saing ekonomi.

Menurut Robby, percepatan dekarbonisasi transportasi membutuhkan tata kelola yang terintegrasi, pelaksanaan proyek investasi, serta kolaborasi di tingkat regional. Ketiga aspek tersebut diperlukan untuk menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan investasi dan pelaksanaan proyek di lapangan.

Baca Juga

Pertamina Paparkan Strategi Pertumbuhan Ganda di COP31 Turki

Perspektif pembiayaan disampaikan Managing Director KPMG Blythe Chorn. Dia menilai ketersediaan pendanaan belum cukup untuk menjamin keberhasilan proyek energi rendah karbon. Investor juga membutuhkan kepastian regulasi, stabilitas kebijakan, dan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik proyek.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah blended finance, yakni skema pembiayaan yang menggabungkan dana publik dan swasta untuk meningkatkan kelayakan proyek serta menarik lebih banyak investasi.

Menurut Blythe, kolaborasi lintas negara di ASEAN juga membuka peluang untuk meningkatkan skala proyek, memperbesar dampak investasi, dan memperluas sumber pendanaan. Kerja sama regional dapat membantu menghubungkan kebutuhan proyek energi bersih dengan kapasitas teknologi dan pembiayaan yang tersedia di kawasan.